Pemda Manokwari akan Pinjam 56 Miliar untuk Estimasi Belanja 2015
pada tanggal
Saturday, 27 December 2014
MANOKWARI – Hingga Selasa (18/11/2014), anggota DPRD kabupaten Manokwari masih melakukan rasionalisasi terhadap materi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan eksekutif.
Setidaknya sudah satu pekan pembahasan masih juga berkutat pada KUA-PPAS. Wakil Bupati Roberth KR. Hammar kepada pers di kantor bupati, Selasa (18/11/2014) menuturkan, pembahasan menjadi alot karena anggota DPRD ingin memperjelas rencana pinjaman yang diajukan Pemda.
Pinjaman terpaksa diambil untuk menutup defisit sebesar 56 miliar akibat meningkatnya belanja daerah dalam rancangan APBD-P 2014. Defisit muncul dikarenakan estimasi pendapatan dalam APBD induk 2014 ternyata meleset dari target.
“Teman-teman DPRD menghendaki yang kita pinjam 56 miliar itu untuk membeli apa-apa saja, apakah itu urgen atau tidak, kenapa tidak dialihkan ke 2015 karena waktunya sudah sangat dekat. Ini yang bikin sedikit molor, “ kata Hammar.
Adapun pinjaman tersebut, menurut Hammar, dialokasikan untuk membayar sejumlah kegiatan fisik dan non fisik yang sudah dikerjakan mendahului.
“Jadi ada pekerjaan yang sudah dikerjakan tapi belum dibayarkan, nah itu yang kita selesaikan. Tapi mudah-mudahan pinjaman yang 56 miliar itu bisa turun ke 30 miliar atau 20 miliar. Sekarang lagi diproses (antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemda), “ lanjutnya.
Mengingat waktu menuju akhir tahun yang tinggal menyisakan 1 bulan, Hammar berharap, pembahasan KUA-PPAS secepatnya dituntaskan sehingga bisa dilanjutkan ke pembahasan APBD-P.
“Kita harap tanggal 19 atau 20 November sudah tutup sehingga lanjut ke APBD-P. Harapannya APBD-P dibahas paling lama satu minggu karena sebelumnya sudah dirasionalisasikan antara Banggar dengan TAPD, “ pungkas orang nomor dua Manokwari ini. [CahayaPapua]
Setidaknya sudah satu pekan pembahasan masih juga berkutat pada KUA-PPAS. Wakil Bupati Roberth KR. Hammar kepada pers di kantor bupati, Selasa (18/11/2014) menuturkan, pembahasan menjadi alot karena anggota DPRD ingin memperjelas rencana pinjaman yang diajukan Pemda.
Pinjaman terpaksa diambil untuk menutup defisit sebesar 56 miliar akibat meningkatnya belanja daerah dalam rancangan APBD-P 2014. Defisit muncul dikarenakan estimasi pendapatan dalam APBD induk 2014 ternyata meleset dari target.
“Teman-teman DPRD menghendaki yang kita pinjam 56 miliar itu untuk membeli apa-apa saja, apakah itu urgen atau tidak, kenapa tidak dialihkan ke 2015 karena waktunya sudah sangat dekat. Ini yang bikin sedikit molor, “ kata Hammar.
Adapun pinjaman tersebut, menurut Hammar, dialokasikan untuk membayar sejumlah kegiatan fisik dan non fisik yang sudah dikerjakan mendahului.
“Jadi ada pekerjaan yang sudah dikerjakan tapi belum dibayarkan, nah itu yang kita selesaikan. Tapi mudah-mudahan pinjaman yang 56 miliar itu bisa turun ke 30 miliar atau 20 miliar. Sekarang lagi diproses (antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemda), “ lanjutnya.
Mengingat waktu menuju akhir tahun yang tinggal menyisakan 1 bulan, Hammar berharap, pembahasan KUA-PPAS secepatnya dituntaskan sehingga bisa dilanjutkan ke pembahasan APBD-P.
“Kita harap tanggal 19 atau 20 November sudah tutup sehingga lanjut ke APBD-P. Harapannya APBD-P dibahas paling lama satu minggu karena sebelumnya sudah dirasionalisasikan antara Banggar dengan TAPD, “ pungkas orang nomor dua Manokwari ini. [CahayaPapua]