Masih Banyak SKPD di Lingkungan Pemda Tolikara Tidak Tertib Administrasi
pada tanggal
Monday, 22 December 2014
KARUBAGA (TOLIKARA) -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tolikara mengelar monitoring meja sehari di aula GIDI Karubaga, Kamis 27 November 2014.
Wakil bupati Tolikara, Amos Yikwa SP,M.Si saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, berdasarkan dari laporan kepala Bappeda, masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Tolikara, selaku pengelola kegiatan belum tertib dalam melakukan pengadministrasian kegiatan, termasuk didalamnya penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan.
“Seharusnya laporan seperti ini disampaikan setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, akan tetapi hal itu masih banyak SKPD yang tidak melakukannya,”jelasnya.
Selain itu kata Wabup Amos, berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan, ternyata bobot pekerjaan di lapangan belum mencapai target yang diharapkan, bila dibandingkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran 2014.
Menurutnya, para kepala SKPD selaku penanggung jawab dan selaku pengguna anggaran harus pro aktif terhadap kegiatan yang melekat pada SKPD nya, sehingga dengan waktu yang tersisa ini dapat tercapai target fisik maupun keuangan sesuai dengan yang direncanakan di tahun anggaran 2014.
“Saya minta kepada para kepala SKPD untuk lebih tertib dalam pengadministrasian kegiatan, termasuk penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan yang setiap triwulannya harus disampaikan ke Bappeda, untuk selanjutnya direkap dan dijadikan bahan laporan kepemerintah provinsi dan pusat,”tandasnya.
“Dana yang kita kelola di masing-masing SKPD adalah uang negara yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai pelayanan pemerintahan, membangun daerah serta masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara, oleh sebab itu dana tersebut harus kita pertanggung jawabkan dalam pemanfaatannya sesuai dengan peruntukkannya,”pungkasnya.
Oleh karena itu, melalui kegiatan monitoring meja ini dapat melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dikendalikan baik secara administrasi maupun secara fisik dilapangan, mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk realisasi fisik dan keuangannya.
Setelah monitoring meja dan lapangan dilakukan SKPD diminta segera menyusun laporan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dan disampaikan kepada bupati sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi bagi SKPD dalam pengalokasian kegiatan tahun anggaran berikutnya. [WorldPapuaNews]
Wakil bupati Tolikara, Amos Yikwa SP,M.Si saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, berdasarkan dari laporan kepala Bappeda, masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Tolikara, selaku pengelola kegiatan belum tertib dalam melakukan pengadministrasian kegiatan, termasuk didalamnya penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan.
“Seharusnya laporan seperti ini disampaikan setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, akan tetapi hal itu masih banyak SKPD yang tidak melakukannya,”jelasnya.
Selain itu kata Wabup Amos, berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan, ternyata bobot pekerjaan di lapangan belum mencapai target yang diharapkan, bila dibandingkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran 2014.
Menurutnya, para kepala SKPD selaku penanggung jawab dan selaku pengguna anggaran harus pro aktif terhadap kegiatan yang melekat pada SKPD nya, sehingga dengan waktu yang tersisa ini dapat tercapai target fisik maupun keuangan sesuai dengan yang direncanakan di tahun anggaran 2014.
“Saya minta kepada para kepala SKPD untuk lebih tertib dalam pengadministrasian kegiatan, termasuk penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan yang setiap triwulannya harus disampaikan ke Bappeda, untuk selanjutnya direkap dan dijadikan bahan laporan kepemerintah provinsi dan pusat,”tandasnya.
“Dana yang kita kelola di masing-masing SKPD adalah uang negara yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai pelayanan pemerintahan, membangun daerah serta masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara, oleh sebab itu dana tersebut harus kita pertanggung jawabkan dalam pemanfaatannya sesuai dengan peruntukkannya,”pungkasnya.
Oleh karena itu, melalui kegiatan monitoring meja ini dapat melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dikendalikan baik secara administrasi maupun secara fisik dilapangan, mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk realisasi fisik dan keuangannya.
Setelah monitoring meja dan lapangan dilakukan SKPD diminta segera menyusun laporan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dan disampaikan kepada bupati sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi bagi SKPD dalam pengalokasian kegiatan tahun anggaran berikutnya. [WorldPapuaNews]