Kator Bupati dan DPRD Kabupaten Maybrat Dibakar Massa Pendukung Paskalis Baru
pada tanggal
Thursday, 18 December 2014
Aksi pembakaran terhadap dua kantor milik tersebut, membuat kantor bupati rata dengan tanah. Sedang kantor DPRD menyisahkan setengah saja.
“Kami menduga pembakaran itu disebabkan kekesalan massa pendukung Almarhum Paskalis Baru, terhadap Pemerintah Kabupaten Maybrat yang terkesan tidak peduli dengan kondisi salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Maybrat yang meninggal di Jakarta," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono di Mapolda Papua, Selasa (17/12/2014).
”Jadi memang perlu sekali pemahaman, karena karakter masyarakat Maybrat yang cukup keras dan hukum adat yang keras pula," tambahnya.
Menurut Kabid Humas, pembakaran kantor bupati dan DPRD tersebut dilakukan dengan cara menyiram bahan bakar minyak jenis bensin dan minyak tanah oleh puluhan masyarakat dari dua Kampung pendukung Paskalis Baru.
Namun, sebelum itu, massa dari Kampung Awasih dan Kamuke yang berjumlah kurang lebih 30 orang itu berkumpul di Kamuke kemudian menuju kearah kota.
"Selain membawa bensin dan minyak tanah masyarakat juga membawa senjata tradisional, seperti parang, panah dan tombak," katanya.
Jumlah massa mencapai puluhan dengan menenteng senjata taja membuat aparat Polsek Aifat yang berjumlah 14 personel dan 12 petugas Koramil Aifat tidak bisa berbuat apa-apa. Upaya persuasif tidak mampu meredam emosi massa yang sudah mencapai puncak hingga akhirnya massa membakar kedua kantor tersebut.
Kabid Humas mengatakan, jajaran Kepolisian Resor Sorong Selatan telah mengamankan empat orang warga yang diduga sebagai pelaku pembakaran Kantor Bupati dan DPRD Maybrat. "Mereka itu, adalah Oktovianus, Andarias, Fransiskus dan Ronald," katanya.
Kabid Humas menyampaikan, pascapembakaran itu, Kapolres Sorong Selatan, AKBP Alexander Lauw telah mendatangi lokasi kejadian guna meredam emosi masyarakat. "Sementara ini, polisi telah meningkatkan status siaga di wilayah Kabupaten Maybrat. Pak Kapolres Sorong Selatan juga sudah datangi TKP," katanya.
Kabid Humas mengimbau kepada masyarakat luas di Papua Barat agar tidak main hakim sendiri, seperti yang terjadi di Maybrat. "Itu tindakan yang emosional, merugikan semua pihak dan agama pun melarang. Ada baiknya kita tidak main hakim sendiri, jika ada persoalan diupayakan menempuh jalur hukum atau mediasi, agar semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan aman," imbaunya.