Imparsial Tolak Rencana Pendirian Kodam Baru di Papua
pada tanggal
Monday, 22 December 2014
TIMIKA (MIMIKA) – Imparsial menyatakan menolak rencana Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di wilayah Papua.
“Imparsial menolak rencana Presiden Jokowi untuk mendirikan Kodam baru di Papua atau Papua Barat. Hasil penelitian Imparsial yang telah dipublikasikan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di Papua telah terjadi sekuritisasi atau penempatan aparat militer yang berlebihan,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti kepada Salam Papua via email pada Kamis (18/12).
Sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pengawasan dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pihaknya sangat khawatir dengan kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Kami mendesak Presiden Jokowi mengutamakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, menghukum para pelaku dan berjanji agar peristiwa kekerasan tidak terulang lagi di Papua, serta melindungi hak-hak Rakyat Papua untuk bebas berpendapat dan berekspresi, serta segera mempersiapkan dialog damai Jakarta-Papua,” tuturnya.
Selanjutnya, Imparsial yang adalah LSM yang berdiri pada tahun 2002 oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia diantaranya Munir, Todung Mulya Lubis, Karlina Leksono, Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria dan Poengky Indarti ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah berhutang budi pada rakyat Papua yang telah memberikan 72.15% suaranya untuk kemenangan Jokowi di Papua, sehingga harus memberikan segala usaha terbaiknya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan manusia di Papua.
Seperti dikutip Metro TV, Presiden Joko Widodo menyanggupi usulan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk pembentukan Komando Daerah Militer di wilayah Manado dan Papua. Termasuk membentuk Komando Armada Tengah untuk Angkatan Laut.
"Ini diproses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau udah final. Termasuk komando gabungan wilayah pertahanan termasuk armada tengah,"ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jumat (28/11).
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan, serta pembentukan Kodam Manado dan Papua dalam acara pemberian pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI se-Indonesia.
"Kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan. Untuk itu, hanya menunggu keputusan bapak presiden. Mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan," tutur dia. [SalamPapua]
“Imparsial menolak rencana Presiden Jokowi untuk mendirikan Kodam baru di Papua atau Papua Barat. Hasil penelitian Imparsial yang telah dipublikasikan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di Papua telah terjadi sekuritisasi atau penempatan aparat militer yang berlebihan,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti kepada Salam Papua via email pada Kamis (18/12).
Sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pengawasan dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pihaknya sangat khawatir dengan kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Kami mendesak Presiden Jokowi mengutamakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, menghukum para pelaku dan berjanji agar peristiwa kekerasan tidak terulang lagi di Papua, serta melindungi hak-hak Rakyat Papua untuk bebas berpendapat dan berekspresi, serta segera mempersiapkan dialog damai Jakarta-Papua,” tuturnya.
Selanjutnya, Imparsial yang adalah LSM yang berdiri pada tahun 2002 oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia diantaranya Munir, Todung Mulya Lubis, Karlina Leksono, Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria dan Poengky Indarti ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah berhutang budi pada rakyat Papua yang telah memberikan 72.15% suaranya untuk kemenangan Jokowi di Papua, sehingga harus memberikan segala usaha terbaiknya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan manusia di Papua.
Seperti dikutip Metro TV, Presiden Joko Widodo menyanggupi usulan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk pembentukan Komando Daerah Militer di wilayah Manado dan Papua. Termasuk membentuk Komando Armada Tengah untuk Angkatan Laut.
"Ini diproses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau udah final. Termasuk komando gabungan wilayah pertahanan termasuk armada tengah,"ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jumat (28/11).
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan, serta pembentukan Kodam Manado dan Papua dalam acara pemberian pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI se-Indonesia.
"Kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan. Untuk itu, hanya menunggu keputusan bapak presiden. Mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan," tutur dia. [SalamPapua]