SPBU Hasanuddi Diduga Timbun BBM jelang Pengumuman Kenaikan Harga
pada tanggal
Thursday, 20 November 2014
TIMIKA (MIMIKA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menduga SPBU Hasanuddin telah melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menutup SPBU sebelum pengumuman kenaikan harga BBM diumumkan.
Anggota komisi B DPRD Mimika Yan Sampe mengatakan, terkait penutupan atau penghentian sementara penjualan BBM yang dilakukan oleh pengelola SPBU Hasanuddin, Senin (17/11) malam, sekitar pukul 22.00 WIT, dinilai merupakan tindakan penimbunan.
Pasalnya, menurut Sampe, meskipun BBM yang masih ada pada SPBU tersebut tidak berpindah tempat, namun tetap saja upaya yang dilakukan pengelola SPBU merupakan tindakan yang mengarah pada penimbunan BBM.
“Itukan menimbun, walaupun barang itu tidak berpindah ke tempat lain, tetapi ditahan, itukan sama saja menimbun. SPBU tunggu harga BBM naik baru jual, sementara BBM yang ada masih stok lama dengan harga lama, bukan BBM baru dengan harga baru, jadiuntungnya sangat besar,” kata Yan Sampe.
Ia menilai hal ini merupakan kelalaian pemerintah dalam hal ini dinas terkait dalam melakukan pengawasan. “Jadi inilah kelalaian semua pihak, baik pemerintah dari dinas terkait dan mungkin dari kita juga DPRD yang kurang pengawasan,” ujarnya.
Menurutnya, sebelum harga dinaikkan pemerintah harus proaktif melakukan pengawasan, karena bisa saja ada oknum di masyarakat maupun pihak-pihak yang sudah mengetahui akan ada kenaikan harga BBM, dengan seenaknya melakukan upaya-upaya penimbunan.
Bahkan ia juga mensinyalir bisa saja penimbunan dilakukan bukan hanya di SPBU, tetapi juga di Jobber Pertamina, sehingga mengakibatkan kelangkaan yang kerap kali dirasakan.
“Jangankan SPBU, mungkin terjadi juga terhadap Jobbernya disana. Sering saya sampaikan dalam rapat, jangan sampai kapasitas tanki sekian karena kadang-kadang kita tidak cukup, mungkin karena ditimbun disana, menunggu situasi sehingga kenaikan dilakukan oleh mereka sendiri,” terangnya.
Selama ini pada saat kelangkaan BBM terjadi, orang sering memberikan alasan bahwa kelangkaan disebabkan kondisi atau faktor cuaca. Namun yang selama ini dipantau oleh Dewan, ternyata banyak pihak yang bermain dibelakang, sehingga jatah atau kuota untuk Mimika kadang tidak mencukupi.
“Orang beralasan selama ini kelangkaan BBM karena faktor cuaca. Kalau kita selama ini pantau bukan faktor suaca, adanya pihak-pihak yang bermain,” ungkapnya.
Yan Sampe meminta, pemerintah bersinergi untuk melakukan pengawasan bersama dengan dewan, sehingga kelangkaan BBM yang disebabkan dengan permainan sejumlah oknum maupun penimbunan yang terjadi, tidak lagi menjadi warna yang menghiasi akan kemelut kelangkaan BBM yang ditopang dengan alasan faktor cuaca.
“Karena pemerintah itu mitra kita, kita selalu menghimbau bersinergi, bahwa tolong kegiatan di SPBU jangan asal datang saja, sehingga tidak dipantau menyeluruh. Mungkin saja yang ada dalam sistemnya yang di tangki itu, mungkin tidak dipantau sehingga cepat habis, padahal masih ada. Nah ini belum dipantau dan kami juga DPRD belum memantau di jalur-jalur itu.” tuturnya. [SalamPapua]
Anggota komisi B DPRD Mimika Yan Sampe mengatakan, terkait penutupan atau penghentian sementara penjualan BBM yang dilakukan oleh pengelola SPBU Hasanuddin, Senin (17/11) malam, sekitar pukul 22.00 WIT, dinilai merupakan tindakan penimbunan.
Pasalnya, menurut Sampe, meskipun BBM yang masih ada pada SPBU tersebut tidak berpindah tempat, namun tetap saja upaya yang dilakukan pengelola SPBU merupakan tindakan yang mengarah pada penimbunan BBM.
“Itukan menimbun, walaupun barang itu tidak berpindah ke tempat lain, tetapi ditahan, itukan sama saja menimbun. SPBU tunggu harga BBM naik baru jual, sementara BBM yang ada masih stok lama dengan harga lama, bukan BBM baru dengan harga baru, jadiuntungnya sangat besar,” kata Yan Sampe.
Ia menilai hal ini merupakan kelalaian pemerintah dalam hal ini dinas terkait dalam melakukan pengawasan. “Jadi inilah kelalaian semua pihak, baik pemerintah dari dinas terkait dan mungkin dari kita juga DPRD yang kurang pengawasan,” ujarnya.
Menurutnya, sebelum harga dinaikkan pemerintah harus proaktif melakukan pengawasan, karena bisa saja ada oknum di masyarakat maupun pihak-pihak yang sudah mengetahui akan ada kenaikan harga BBM, dengan seenaknya melakukan upaya-upaya penimbunan.
Bahkan ia juga mensinyalir bisa saja penimbunan dilakukan bukan hanya di SPBU, tetapi juga di Jobber Pertamina, sehingga mengakibatkan kelangkaan yang kerap kali dirasakan.
“Jangankan SPBU, mungkin terjadi juga terhadap Jobbernya disana. Sering saya sampaikan dalam rapat, jangan sampai kapasitas tanki sekian karena kadang-kadang kita tidak cukup, mungkin karena ditimbun disana, menunggu situasi sehingga kenaikan dilakukan oleh mereka sendiri,” terangnya.
Selama ini pada saat kelangkaan BBM terjadi, orang sering memberikan alasan bahwa kelangkaan disebabkan kondisi atau faktor cuaca. Namun yang selama ini dipantau oleh Dewan, ternyata banyak pihak yang bermain dibelakang, sehingga jatah atau kuota untuk Mimika kadang tidak mencukupi.
“Orang beralasan selama ini kelangkaan BBM karena faktor cuaca. Kalau kita selama ini pantau bukan faktor suaca, adanya pihak-pihak yang bermain,” ungkapnya.
Yan Sampe meminta, pemerintah bersinergi untuk melakukan pengawasan bersama dengan dewan, sehingga kelangkaan BBM yang disebabkan dengan permainan sejumlah oknum maupun penimbunan yang terjadi, tidak lagi menjadi warna yang menghiasi akan kemelut kelangkaan BBM yang ditopang dengan alasan faktor cuaca.
“Karena pemerintah itu mitra kita, kita selalu menghimbau bersinergi, bahwa tolong kegiatan di SPBU jangan asal datang saja, sehingga tidak dipantau menyeluruh. Mungkin saja yang ada dalam sistemnya yang di tangki itu, mungkin tidak dipantau sehingga cepat habis, padahal masih ada. Nah ini belum dipantau dan kami juga DPRD belum memantau di jalur-jalur itu.” tuturnya. [SalamPapua]