Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura Tingkatkan Dana Pemberdayaan Masyarakat
pada tanggal
Monday, 10 November 2014
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua, akan meningkatkan dana pemberdayaan masyarakat baik ditingkat distrik (kecamatan), tingkat kelurahan dan kampung (desa) pada 2015.
"Saya akan naikkan dana pemberdayaan ditingkat Distrik dari Rp800 juta menjadi Rp900 juta, tingkat kelurahan dari Rp150 juta menjadi Rp250 juta dan kampung Rp250 Juta," kata Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano di Jayapura, Jumat.
Pemkot Jayapura berencana akan menaikkan dana pemberdayaan masyarakat tidak hanya untuk 14 kampung, akan tetapi berlaku untuk 25 kelurahan dan lima distrik yang ada di Jayapura.
Namun, semua kepala kampung, kelurahan dan distrik harus melibatkan masyarakat dan Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW).
"Saya tidak mau masyarakat tidak mengetahui kepala kampung atau kelurahan yang ada, masyarakat harus tahu kepala kampung dan kepala kelurahan," ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Adrian Djitmau yang ditemui secara terpisah, bahwa di 2015 akan ada kenaikkan dana pemberdayaan masyarakat.
Dengan dukungan dana itu, kata dia, diharapkan kedepan program masyarakat dapat berjalan maksimal. "Dengan dukungan dana ini, kami harap manajemen kelurahan, kampung dan distrik lebih efektif lagi dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah," ujarnya.
Terkait penggunaan dana itu, akan disusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran tersebut. "Kami dari Bappeda akan menyiapkan petunjuk teknisnya," katanya.
Penggunaan anggaran tersebut mengacu pada undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pemerintahan terbawah yakni RT dan RW akan memperoleh dana insentif.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa yang telah disahkan akhir tahun 2013. [Antara]
"Saya akan naikkan dana pemberdayaan ditingkat Distrik dari Rp800 juta menjadi Rp900 juta, tingkat kelurahan dari Rp150 juta menjadi Rp250 juta dan kampung Rp250 Juta," kata Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano di Jayapura, Jumat.
Pemkot Jayapura berencana akan menaikkan dana pemberdayaan masyarakat tidak hanya untuk 14 kampung, akan tetapi berlaku untuk 25 kelurahan dan lima distrik yang ada di Jayapura.
Namun, semua kepala kampung, kelurahan dan distrik harus melibatkan masyarakat dan Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW).
"Saya tidak mau masyarakat tidak mengetahui kepala kampung atau kelurahan yang ada, masyarakat harus tahu kepala kampung dan kepala kelurahan," ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Adrian Djitmau yang ditemui secara terpisah, bahwa di 2015 akan ada kenaikkan dana pemberdayaan masyarakat.
Dengan dukungan dana itu, kata dia, diharapkan kedepan program masyarakat dapat berjalan maksimal. "Dengan dukungan dana ini, kami harap manajemen kelurahan, kampung dan distrik lebih efektif lagi dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah," ujarnya.
Terkait penggunaan dana itu, akan disusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran tersebut. "Kami dari Bappeda akan menyiapkan petunjuk teknisnya," katanya.
Penggunaan anggaran tersebut mengacu pada undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pemerintahan terbawah yakni RT dan RW akan memperoleh dana insentif.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa yang telah disahkan akhir tahun 2013. [Antara]