Mesak Manibor Minta Pembangunan Trans Wamena-Jayapura Lewati Kabupaten Sarmi
pada tanggal
Monday 10 November 2014
"Selain jarak yang lebih pendek, alokasi anggarannya akan lebih kecil jika pembangunan jalan itu melewati Kabupaten Sarmi, dibanding melalui Mamberamo Raya atau wilayah Papua bagian Selatan. Jalannya lebih dekat kalau lewat Sarmi. Selain itu tak ada memakan biaya banyak. Jauh lebih murah dan jaraknya lebih pendek. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan Gubenur dan Wakil Gubenur Papua,DPR Papua dan Komisi yang membidangi infrastuktur. Terutama Balai Besar wilayah Papua,” kata Mesak Manibor, Sabtu (8/11).
Bupati Manibor juga mengingatkan Balai Besar Pembangunan Jalan Wilayah Papua yang selama ini menangani pembangunan jalan dan jembatan di Papua melalui dana APBN agar memprioritaskan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Sarmi.
Katanya, kabupaten yang dipimpinnya itu harus menjadi ukuran pembangunan untuk daerah lain di Papua.
“Sarmi harus jadi standar atau ukuran Balai Besar di Provinsi Papua, karena Sarmi dekat dengan ibukota pemerintahan provinsi. Kalau infrastuktur di Sarmi tidak terbangun baik, maka semua daerah juga pasti tidak jelas,” ucapnya.
Dikatakan, salah satu alasan karena akses untuk distribusi bahan bangunan pembuatan jalan dan jembatan ke wilayah Sarmi lebih cepat dan bisa diangkuta menggunakan kendaraan roda empat.
Kalau Sarmi tidak berhasil, di daerah lain pasti tidak akan lebih baik. Ini yang harus dipertimbangkan. Jangan kita bangun di tempat lain, sementara dapur kita sendiri tidak kita perbaiki. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau pembangunan di Sarmi yang lebih dekat dengan Kota Provinsi tak maksimal, bagaimana dengan wilayah lain yang jauh dari ibukota provinsi. Pasti lebilh parah lagi” katanya.
Pada suatu kesempatan, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, untuk membuka keterisolasian di Papua, ia akan meminta tambahan dana infrastruktur ke Pemerintah Pusat.
“Sudah pasti kami akan meminta dana tambahan untuk bangun infrastruktur di Papua. Dimana yang sebelumnya digelontorkan Rp500 miliar kalau bisa ada penambahan dana sebesar Rp2 – Rp3 triliun.
Ini agar kewenangan gubernur dalam mengatur jalan-jalan strategis bisa selesai,” kata Lukas Enembe kala itu.
Selama lima tahun memimpin Papua, ujar Dia, dirinya berharap jalan yang sudah direncanakan sudah bisa tembus dan diakses. Terutama jalan trans Papua dari Jayapura ke Wamena serta dari arah selatan dan beberapa wilayah lain.
“Ini menjadi prioritas untuk dibuka, dan dibawah kepemimpinan saya sudah harus selesai. Selama ini pembangunan di Papua dilakukan sepotong-sepotong. Untuk itu, di bawah kepemimpinan saya, hal itu tidak boleh terjadi lagi.” ujar Enembe. [Salam Papua]