Gubernur Papua Sambut Usulan Pembangunan Tol Laut Usulan Presiden Joko Widodo
pada tanggal
Tuesday, 18 November 2014
KOTA JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, menyambut baik program tol laut yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Meski begitu, Gubernur Lukas Enembe mengaku Pemerintah Provinsi Papua masih akan melihat perkembangan rencana pembangunan tol laut itu seperti apa.
“Karena kita belum tahu persis konsep tol laut itu seperti apa. Jika program ini sukses, maka akan memudahkan wilayah timur Indonesia dalam hal pengangkutan. Kemudahan–kemudahan ini yang kami sambut baik. Saya pikir harus ada kesiapan orang Papua sendiri. Kalau tol laut ini terwujud, tetapi kita belum siap, ya sama saja,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (31/10).
Enembe mengatakan, pada awal 2015, Papua akan membangun jaringan kabel bawah laut/ kabel serat optik. Dengan begitu akses informasi akan lebih cepat. ”Kemudahan ini sudah ada. Namun, i kalau Papua tidak siap, maka orang lain yang akan menikmati akses ini dan bukan orang asli Papua. Kita akan semakin jauh tertinggal. Ini yang harus kita antisipasi termasuk menyambut Asean Economic 2015,” katanya.
Menurut Enembe, semua keinginan pemerintah tergantung pelaku bisnis dan masyarakat di Papua. “Terus terang di Papua memang rata-rata cara berpikirnya berbeda. Dapat duit hari ini, langsung dihabiskan. Tidak ada untuk investasi. Itu yang terjadi. Pola–pola ini harus diubah dengan pendidikan dan pelatihan, seperti yang dilakukan di Jawa Timur,” kata Enembe.
Seperti dilansir beberapa media nasional, rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan ‘tol laut’ untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai transportasi lintas pelabuhan ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Kami hanya katalisator, operator tol lautnya ini banyak. Untuk membangun Indonesia itu harus dilakukan banyak pihak,” ujar Jonan di Jakarta, Selasa (28/10) malam.
Jonan mengaku harus berdiskusi lebih jauh dengan presiden untuk dapat mewujudkan ‘tol laut’ yang dikonsepsikan pemerintah. Menurut Jonan, dibutuhkan sarana transportasi multimoda untuk dapat menunjang keberhasilan program itu. Tujuannya memperlancar arus pengiriman barang di Indonesia melalui laut.
“Transportasi publik untuk manusia itu prioritas. Kalau kapasitasnya ditingkatkan, mestinya bisa jalan bersamaan antara barang dan manusia,” kata Jonan.
Menurut Jonan, Indonesia tidak cukup membangun pelabuhan saja tanpa penyediaan jalan dan angkutan umum lain. Konektivitas antar moda transportasi diperlukan, seperti kereta api atau bus yang bisa mengakomodasi perjalanan barang atau orang dari transportasi laut.
“Percuma saja kalau dibuat pelabuhan besar-besar tapi jalan ke sananya tidak ada, yang penting itu kan konektivitas,” ujar Jonan.
Konsep ‘tol laut’ Jokowi bukanlah membangun jalan tol di atas laut, melainkan penyediaan sistem distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di jalur utama Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. [TabloidJubi]
Meski begitu, Gubernur Lukas Enembe mengaku Pemerintah Provinsi Papua masih akan melihat perkembangan rencana pembangunan tol laut itu seperti apa.
“Karena kita belum tahu persis konsep tol laut itu seperti apa. Jika program ini sukses, maka akan memudahkan wilayah timur Indonesia dalam hal pengangkutan. Kemudahan–kemudahan ini yang kami sambut baik. Saya pikir harus ada kesiapan orang Papua sendiri. Kalau tol laut ini terwujud, tetapi kita belum siap, ya sama saja,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (31/10).
Enembe mengatakan, pada awal 2015, Papua akan membangun jaringan kabel bawah laut/ kabel serat optik. Dengan begitu akses informasi akan lebih cepat. ”Kemudahan ini sudah ada. Namun, i kalau Papua tidak siap, maka orang lain yang akan menikmati akses ini dan bukan orang asli Papua. Kita akan semakin jauh tertinggal. Ini yang harus kita antisipasi termasuk menyambut Asean Economic 2015,” katanya.
Menurut Enembe, semua keinginan pemerintah tergantung pelaku bisnis dan masyarakat di Papua. “Terus terang di Papua memang rata-rata cara berpikirnya berbeda. Dapat duit hari ini, langsung dihabiskan. Tidak ada untuk investasi. Itu yang terjadi. Pola–pola ini harus diubah dengan pendidikan dan pelatihan, seperti yang dilakukan di Jawa Timur,” kata Enembe.
Seperti dilansir beberapa media nasional, rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan ‘tol laut’ untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai transportasi lintas pelabuhan ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Kami hanya katalisator, operator tol lautnya ini banyak. Untuk membangun Indonesia itu harus dilakukan banyak pihak,” ujar Jonan di Jakarta, Selasa (28/10) malam.
Jonan mengaku harus berdiskusi lebih jauh dengan presiden untuk dapat mewujudkan ‘tol laut’ yang dikonsepsikan pemerintah. Menurut Jonan, dibutuhkan sarana transportasi multimoda untuk dapat menunjang keberhasilan program itu. Tujuannya memperlancar arus pengiriman barang di Indonesia melalui laut.
“Transportasi publik untuk manusia itu prioritas. Kalau kapasitasnya ditingkatkan, mestinya bisa jalan bersamaan antara barang dan manusia,” kata Jonan.
Menurut Jonan, Indonesia tidak cukup membangun pelabuhan saja tanpa penyediaan jalan dan angkutan umum lain. Konektivitas antar moda transportasi diperlukan, seperti kereta api atau bus yang bisa mengakomodasi perjalanan barang atau orang dari transportasi laut.
“Percuma saja kalau dibuat pelabuhan besar-besar tapi jalan ke sananya tidak ada, yang penting itu kan konektivitas,” ujar Jonan.
Konsep ‘tol laut’ Jokowi bukanlah membangun jalan tol di atas laut, melainkan penyediaan sistem distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di jalur utama Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. [TabloidJubi]