Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akan Desak DPR-RI Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Plus
pada tanggal
Friday, 21 November 2014
“Kita akan desak supaya RUU Otsus Plus ini disahkan pada 2015,” ujar anggota DPRP, Ruben Magai, S.IP saat ditanyai Salam Papua di Rimba Papua Hotel, Rabu (19/11)
Menurutnya, RUU itu sudah menjadi salah satu agenda prioritas DPR-RI tahun 2015 yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU Prioritas Tahun 2014 ada 69 RUU dan 5 Daftar RUU Komulatif Terbuka.
“RUU Otsus Plus yang diajukan Pemerintah Papua ini sudah masuk di Prolegnas dan jadi program prioritas untuk dilegislasi,” ujarnya.
Ditegaskan , pihaknya akan menunggu penuntasan pengaturan internal dalam lembaganya. Sehingga upaya DPRP dalam mengawal jalannya pembahasan RUU ini dapat berlangsung.
“Kami lagi menunggu terbentuknya Komisi dan Fraksi di DPRP dan setelah terbentuk, kami akan kawal dan kontrol jalannya RUU itu dan DPR RI wajib sahkan RUU Otsus Plus ini. Didalamnya ada berisi tentang kewenangan pengelolaan kekayaan Papua yang tidak boleh disalahgunakan,” ujarnya.
Dirinya menandaskan, kekayaan alam Tanah Papua adalah milik semua orang yang ingin memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam membangun mengembangkannya. Namun, dirinya berharap, kepercayaan yang diberikan ini harus dijaga sebaik-baiknya. Pemerintah yang berkuasa saat ini juga harus dapat membuktikan janji-janji pembangunan yang selama ini diumbar.
“Kekayaan alam Papua ini hanya bisa digunakan oleh orang Papua, baik itu orang asli maupun pendatang yang sudah menetap dan bekerja di Papua. Janganlah kita hanya ambil kekayaan Papua tetapi bawa hasilnya untuk orang lain di Jawa. Ini tugas besar yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi-JK,” tukasnya. [SalamPapua]