Presiden Jokowi Diminta Bentuk Kementrian Koordinator Pembangunan Khusus Papua
pada tanggal
Monday 20 October 2014
"Pada 20 Agustus 2014, saat bertemu dengan Pak Jokowi saya menyarankan agar ada Menko Pembangunan Khusus Papua," kata Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku di Jayapura, Sabtu.
Pembentukan Menko Pembangunan Khusus Papua itu diharapkan bisa membantu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam melaksanakan koordinasi dengan para kepala daerah, baik dari tingkat gubernur, bupati dan wali kota.
"Menko itu nantinya bisa berkedudukan di Papua atau Papua Barat, sehingga para gubernur, bupati dan wali kota tidak menghabiskan uang rakyat untuk biaya konsultasi ke Jakarta, mereka cukup lakukan di sini. Hanya hal yang penting saja, mereka bisa ke Jakarta, tapi kalau tidak penting cukup bertemu dengan Menko itu," katanya.
Selain itu, mantan Ketua GKI Klasis Mamberamo Raya itu mengharapkan agar Joko Widodo tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah kelompok orang yang dipercayai guna meneruskan gaya blusukannya di tengah masyarakat.
"Beliau tetap harus mempercayai adanya 'networking', kelompok-kelompok orang yang dipercayai yang bisa melanjutkan sikap blusukan, kebiasan turun ke rakyat, tidak boleh saja ada di Jakarta. Tapi blusukan itu sudah menjadi bagian dari dirinya lewat kelompok-kelompok yang dia percayai," katanya.
Joko Widodo yang pernah memimpin Kota Solo dan DKI Jakarta itu juga diharapkan bisa memberikan ruang kepada sikap toleransi antar umat beragama dan mendukung Papua Tanah Damai.
"Saya bersama seluruh pimpinan agama dan pimpinan gereja-gereja di Tanah Papua juga secara khusus pimpinan sinode GKI di Tanah Papua, dengan seluruh warga jemaat memberi doa restu dan memberi dukungan penuh kepada kepemimpinan presiden terpilih Jokowi dan bapak wakil presiden Jusuf Kalla," katanya.
Pada Jumat (17/10), tim transisi presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyerahan nama-nama itu diserahkan oleh Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarmo dan Deputi Transisi Kristyanto yang diterima oleh Juru Bicara KPK Johan Budi SP berserta tim dari KPK.
Diketahui ada 33 kementrian dengan empat menteri koordinator, dimana komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatara belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang profesional dari partai politik.
"Ini hanya berupa saran, tetapi Pak Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan menentukan mana yang terbaik. Harapannya ada perhatian untuk Papua," kata Pendeta Alberth Yoku. [ANT]