-->

Pergantian Kapolres se Polda Papua Harus Kembali Prioritaskan Orang Asli Papua

KOTA JAYAPURA – Rencana gerbong pergantian para Kapolres di wilayah Hukum Polda Papua mendapat tanggapan serius dari Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yan P Mandenas S.Sos. M.Si.

Lantaran, selama pergantian Kapolda sedikit ada kemunduran. Padahal, jaman kepemimpinan Irjen. Pol Tito Karnavian banyak prioritas pengkaderan terhadap putra-putri asli Papua yang memenuhi pangkat persyaratan menduduki jabatan Kapolres. Namun sekarang ini mengalami kemunduran. Kita seperti berjalan dari nol kilo meter lagi.

‘’Mutasi yang dilakukan Polda Papua ini  tidak disesuaikan dengan eskalasi gangguan keamanan di daerah penugasan. Oleh karena itu, mutasi pejabat dalam hal ini Kapolres harus benar-benar menempatkan orang-orang yang berprestasi, berkomitmen serta mampu menjalankan misi dari Kapolda dan instruksi Mabes Polri,” ujar Yan Mandenas kepada wartawan, Kamis (9/10) kemarin.

Ia berharap, mutasi kali ini memperhatikan dan lebih mempirioritaskan putra-putri asli Papua di institusi kepolisian  serta terus dilakukan proses kaderisasi. “Apabila itu tidak ada maka akan berdampak pada karir orang Papua,” imbuhnya.

Dikatakannya, dari 13 Kapolres yang rencana diganti minimal 70-80 persen diduki oleh anak-anak asli Papua.

“Kita  kan mengacu kepada Otonomi khusus sehingga ada keberpihakan  bagi orang Papua. Kalau begini terus kapan majunya kita, orang di negara lain kalau diberikan status otonomi mulai dari  institusi, aparat penegak hukum semua diprioritaskan orang asli  bukan orang dari luar,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Yan Mandenas, Papua ini  mempunyai status yang jelas, yakni Otsus sehingga tidak ada kata lain  selain memprioritaskan  putra-putri asli Papua yang harus  repesentasi untuk menduduki jabatan.

“Jika kondisi ini berjalan terus, maka saya yakin hanya Pak Waterpauw saja yang menjadi Jenderal dan tidak ada anak Papua yang punya potensi lain untuk diangkat,’’ tandasnya.

Untuk itu, DPRP meminta kepada Kapolda baru berkomitmen di seputaran itu, apalagi presiden Susilo Bambang Yudiyono sejak menjabat mempunyai komitmen yang besar  untuk bagaimana kaderisasi terhadap  anak-anak papua di TNI-Polri bahkan STPDN diprioritaskan untuk anak-anak Papua.

“Kami melihat implementasi di lapangan belum nampak, bagaimana memberikan porsi kaderisasi terhadap kita punya anak-anak asli Papua. Kalau terus dilakukan proses diskriminasi seperti ini maka akan terjadi fitback lagi yang sama dari putra-putri asli papua,” ujar Yan Mandenas.

Selama lima tahun kata Yan, DPR memantau  dan bahkan baru dirintis oleh mantan Kapolda Papua Tito Karnavian orang asli Papua di institusi Polri namun kini seakan mengalami kemunduran.

“Kami lihat sejak pak Tito lepas jabatan sekarang kita kembali  dari nol lagi. Ini sama saja kita mengalami kemunduran padahal kita mau harus ada langkah maju dan kita berharap kapolda ini meningkatkan komitmen itu lagi dan setiap pejabat  utama di polda,” harapnya.

Menindaklanjuti itu, kedepan pihaknya akan menyurat kepada Kapolda Papua untuk mengingatakan pihak polda Papua agar lebih serius dan lebih prioritas terhadap anak-anak asli Papua. ‘’Itu harus menjadi konsentrasi penuh dari seluruh pejabat dilingkungan Polda Papua bahkan di mabes Polri,” ujarnya. [BPC]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah