Pergantian Kapolres se Polda Papua Harus Kembali Prioritaskan Orang Asli Papua
pada tanggal
Monday, 13 October 2014
KOTA JAYAPURA – Rencana gerbong pergantian para Kapolres di wilayah Hukum Polda Papua mendapat tanggapan serius dari Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yan P Mandenas S.Sos. M.Si.
Lantaran, selama pergantian Kapolda sedikit ada kemunduran. Padahal, jaman kepemimpinan Irjen. Pol Tito Karnavian banyak prioritas pengkaderan terhadap putra-putri asli Papua yang memenuhi pangkat persyaratan menduduki jabatan Kapolres. Namun sekarang ini mengalami kemunduran. Kita seperti berjalan dari nol kilo meter lagi.
‘’Mutasi yang dilakukan Polda Papua ini tidak disesuaikan dengan eskalasi gangguan keamanan di daerah penugasan. Oleh karena itu, mutasi pejabat dalam hal ini Kapolres harus benar-benar menempatkan orang-orang yang berprestasi, berkomitmen serta mampu menjalankan misi dari Kapolda dan instruksi Mabes Polri,” ujar Yan Mandenas kepada wartawan, Kamis (9/10) kemarin.
Ia berharap, mutasi kali ini memperhatikan dan lebih mempirioritaskan putra-putri asli Papua di institusi kepolisian serta terus dilakukan proses kaderisasi. “Apabila itu tidak ada maka akan berdampak pada karir orang Papua,” imbuhnya.
Dikatakannya, dari 13 Kapolres yang rencana diganti minimal 70-80 persen diduki oleh anak-anak asli Papua.
“Kita kan mengacu kepada Otonomi khusus sehingga ada keberpihakan bagi orang Papua. Kalau begini terus kapan majunya kita, orang di negara lain kalau diberikan status otonomi mulai dari institusi, aparat penegak hukum semua diprioritaskan orang asli bukan orang dari luar,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan Yan Mandenas, Papua ini mempunyai status yang jelas, yakni Otsus sehingga tidak ada kata lain selain memprioritaskan putra-putri asli Papua yang harus repesentasi untuk menduduki jabatan.
“Jika kondisi ini berjalan terus, maka saya yakin hanya Pak Waterpauw saja yang menjadi Jenderal dan tidak ada anak Papua yang punya potensi lain untuk diangkat,’’ tandasnya.
Untuk itu, DPRP meminta kepada Kapolda baru berkomitmen di seputaran itu, apalagi presiden Susilo Bambang Yudiyono sejak menjabat mempunyai komitmen yang besar untuk bagaimana kaderisasi terhadap anak-anak papua di TNI-Polri bahkan STPDN diprioritaskan untuk anak-anak Papua.
“Kami melihat implementasi di lapangan belum nampak, bagaimana memberikan porsi kaderisasi terhadap kita punya anak-anak asli Papua. Kalau terus dilakukan proses diskriminasi seperti ini maka akan terjadi fitback lagi yang sama dari putra-putri asli papua,” ujar Yan Mandenas.
Selama lima tahun kata Yan, DPR memantau dan bahkan baru dirintis oleh mantan Kapolda Papua Tito Karnavian orang asli Papua di institusi Polri namun kini seakan mengalami kemunduran.
“Kami lihat sejak pak Tito lepas jabatan sekarang kita kembali dari nol lagi. Ini sama saja kita mengalami kemunduran padahal kita mau harus ada langkah maju dan kita berharap kapolda ini meningkatkan komitmen itu lagi dan setiap pejabat utama di polda,” harapnya.
Menindaklanjuti itu, kedepan pihaknya akan menyurat kepada Kapolda Papua untuk mengingatakan pihak polda Papua agar lebih serius dan lebih prioritas terhadap anak-anak asli Papua. ‘’Itu harus menjadi konsentrasi penuh dari seluruh pejabat dilingkungan Polda Papua bahkan di mabes Polri,” ujarnya. [BPC]
Lantaran, selama pergantian Kapolda sedikit ada kemunduran. Padahal, jaman kepemimpinan Irjen. Pol Tito Karnavian banyak prioritas pengkaderan terhadap putra-putri asli Papua yang memenuhi pangkat persyaratan menduduki jabatan Kapolres. Namun sekarang ini mengalami kemunduran. Kita seperti berjalan dari nol kilo meter lagi.
‘’Mutasi yang dilakukan Polda Papua ini tidak disesuaikan dengan eskalasi gangguan keamanan di daerah penugasan. Oleh karena itu, mutasi pejabat dalam hal ini Kapolres harus benar-benar menempatkan orang-orang yang berprestasi, berkomitmen serta mampu menjalankan misi dari Kapolda dan instruksi Mabes Polri,” ujar Yan Mandenas kepada wartawan, Kamis (9/10) kemarin.
Ia berharap, mutasi kali ini memperhatikan dan lebih mempirioritaskan putra-putri asli Papua di institusi kepolisian serta terus dilakukan proses kaderisasi. “Apabila itu tidak ada maka akan berdampak pada karir orang Papua,” imbuhnya.
Dikatakannya, dari 13 Kapolres yang rencana diganti minimal 70-80 persen diduki oleh anak-anak asli Papua.
“Kita kan mengacu kepada Otonomi khusus sehingga ada keberpihakan bagi orang Papua. Kalau begini terus kapan majunya kita, orang di negara lain kalau diberikan status otonomi mulai dari institusi, aparat penegak hukum semua diprioritaskan orang asli bukan orang dari luar,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan Yan Mandenas, Papua ini mempunyai status yang jelas, yakni Otsus sehingga tidak ada kata lain selain memprioritaskan putra-putri asli Papua yang harus repesentasi untuk menduduki jabatan.
“Jika kondisi ini berjalan terus, maka saya yakin hanya Pak Waterpauw saja yang menjadi Jenderal dan tidak ada anak Papua yang punya potensi lain untuk diangkat,’’ tandasnya.
Untuk itu, DPRP meminta kepada Kapolda baru berkomitmen di seputaran itu, apalagi presiden Susilo Bambang Yudiyono sejak menjabat mempunyai komitmen yang besar untuk bagaimana kaderisasi terhadap anak-anak papua di TNI-Polri bahkan STPDN diprioritaskan untuk anak-anak Papua.
“Kami melihat implementasi di lapangan belum nampak, bagaimana memberikan porsi kaderisasi terhadap kita punya anak-anak asli Papua. Kalau terus dilakukan proses diskriminasi seperti ini maka akan terjadi fitback lagi yang sama dari putra-putri asli papua,” ujar Yan Mandenas.
Selama lima tahun kata Yan, DPR memantau dan bahkan baru dirintis oleh mantan Kapolda Papua Tito Karnavian orang asli Papua di institusi Polri namun kini seakan mengalami kemunduran.
“Kami lihat sejak pak Tito lepas jabatan sekarang kita kembali dari nol lagi. Ini sama saja kita mengalami kemunduran padahal kita mau harus ada langkah maju dan kita berharap kapolda ini meningkatkan komitmen itu lagi dan setiap pejabat utama di polda,” harapnya.
Menindaklanjuti itu, kedepan pihaknya akan menyurat kepada Kapolda Papua untuk mengingatakan pihak polda Papua agar lebih serius dan lebih prioritas terhadap anak-anak asli Papua. ‘’Itu harus menjadi konsentrasi penuh dari seluruh pejabat dilingkungan Polda Papua bahkan di mabes Polri,” ujarnya. [BPC]