Pemkab Paniai Hentikan Bantuan untuk Petani yang Malas
pada tanggal
Tuesday, 7 October 2014
ENAROTALI (PANIAI) - Pemerintah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, menghentikan bantuan dana untuk para petani yang teridentifikasi malas dan tidak menunjukan hasil usaha taninya.
"Pemerintah Kabupaten Paniai tidak akan melayani proposal permintaan bantuan dana dari petani yang tidak produktif karena akan sia-sia," kata Bupati Paniai Hengki Kayame melalui siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu.
Menurut Bupati Hengki, bantuan hanya bisa diberikan kepada para petani yang benar-benar produktif dan menunjukkan hasilnya.
Nantuan langsung tunai hanya akan diberikan kepada petani yang telah menunjukan hasil taninya.
Ia mengaku terjadi kemunduran para petani di daerahnya. Hampir 15 tahun terakhir ini, yakni sejak 1999 hingga 2014 para petani di daerah itu mengalami kemunduran. Warga yang dulunya bertani, kini tidak terlihat menjalankan usahanya taninya.
"Itu juga dikarenakan mental para petani yang selalu mengharapkan jawaban melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah, ketika dapat uang mereka menjadi keenakan dan tidak bekerja lagi," ujarnya.
Bupati Hengki menambahkan penghentian bantuan biaya itu dilakukan untuk memberi efek jera dan memacu kembali petani di daerah untuk meningkatkan skala usahanya.
"Kami harap kebijakan ini menjadi teguran bagi petani yang sudah tidak lagi bertani," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Paniai John Nicolas Pigome mengatakan bahwa kebijakan bupati itu diharapkan membuat petani tidak bergantung pada proposal.
"Kami sebagai pelakasana teknis akan menyosialisasikan hal ini kepada 427 kelompok tani yang ada di daerah ini," ujarnya.
John mengakui bahwa akibat ketergantungan terhadap proposal dan beras masyarakat miskin (raskin), warga tani yang dulunya proaktif sebagai petani telah meninggalkan usaha taninya.
Bupati Paniai Hengki Kayame dan Wakil Bupati Yohanis You menginginkan warganya mandiri dan memiliki ketahanan pangan yang kuat daerah ini tidak tergantung pada suplai pangan dari luar atau beras raskin.[ANT]
"Pemerintah Kabupaten Paniai tidak akan melayani proposal permintaan bantuan dana dari petani yang tidak produktif karena akan sia-sia," kata Bupati Paniai Hengki Kayame melalui siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu.
Menurut Bupati Hengki, bantuan hanya bisa diberikan kepada para petani yang benar-benar produktif dan menunjukkan hasilnya.
Nantuan langsung tunai hanya akan diberikan kepada petani yang telah menunjukan hasil taninya.
Ia mengaku terjadi kemunduran para petani di daerahnya. Hampir 15 tahun terakhir ini, yakni sejak 1999 hingga 2014 para petani di daerah itu mengalami kemunduran. Warga yang dulunya bertani, kini tidak terlihat menjalankan usahanya taninya.
"Itu juga dikarenakan mental para petani yang selalu mengharapkan jawaban melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah, ketika dapat uang mereka menjadi keenakan dan tidak bekerja lagi," ujarnya.
Bupati Hengki menambahkan penghentian bantuan biaya itu dilakukan untuk memberi efek jera dan memacu kembali petani di daerah untuk meningkatkan skala usahanya.
"Kami harap kebijakan ini menjadi teguran bagi petani yang sudah tidak lagi bertani," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Paniai John Nicolas Pigome mengatakan bahwa kebijakan bupati itu diharapkan membuat petani tidak bergantung pada proposal.
"Kami sebagai pelakasana teknis akan menyosialisasikan hal ini kepada 427 kelompok tani yang ada di daerah ini," ujarnya.
John mengakui bahwa akibat ketergantungan terhadap proposal dan beras masyarakat miskin (raskin), warga tani yang dulunya proaktif sebagai petani telah meninggalkan usaha taninya.
Bupati Paniai Hengki Kayame dan Wakil Bupati Yohanis You menginginkan warganya mandiri dan memiliki ketahanan pangan yang kuat daerah ini tidak tergantung pada suplai pangan dari luar atau beras raskin.[ANT]