Deerd Tabuni Nilai Demo Perwakilan Tujuh Suku di Grasberg Dibeking Orang Lain
pada tanggal
Sunday, 12 October 2014
KOTA JAYAPURA - Aksi pemalangan tambang menuju Grasberg yang dilakukan karyawan dan karyawan Freeport Indonesia, pada Rabu (8/10) lalu mendapat pertanyaan karena diduga ada orang lain dibelakang aksi tersebut.
“Jangan sampai perwakilan dari tujuh suku ini dijadikan sampel untuk melakukan aksi demo. Kemudian orang lain yang menikmati. Ini jangan sampai terjadi dan kalau memang benar aspirasi dari perwakilan tujuh suku, maka DPRP mendukung sepenuhnya,” kata Ketua DPRP, Deerd Tabuni kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/10).
Deerd Tabuni meminta agar tuntutan perwakilan tujuh suku ini harus jelas, sehingga kepentingan dari tujuh suku tersebut bisa diwakilkan dan menjadi satu lembaga dalam representasi untuk duduk bersama-sama sehingga masalah yang terjadi terarah dan jelas.
Namun apabila ada orang yang bermain di belakang maka, pihaknya selaku perwakilan rakyat tidak mendukung karena orang lain yang menikmati.
‘’Ke depan kita kuatir dari ke tujuh suku akan terjadi perkelahian yang berkepanjangan, jika ada orang yang bermain dibelakang,’’ ujar dia.
“Kalau itu aspirasi tujuh suku, maka kami meminta manajemen PT. Freeport Indonesia memperhatikan aspirasi dan tuntutan karyawan dari tujuh suku pemilik hak ulayat jadi area penambangan Freeport yang menuntut agar ada lembaga pemberdayaan untuk mereka,” katanya.
Politisi ulung Golkar ini mengakui, Freeport memang sudah puluhan tahun berekpansi di Papua. Tentu wajar jika para masyarakat pemilik hak ulayat dari tujuh suku meminta diperhatikan.
“Memang perlu harus diperhatikan dalam arti masalah Freeport ini yang menyangkut suku. Tapi tujuh suku ini harus bersatu membawa satu aspirasi atas nama tujuh suku. Jangan sampai berbeda pendapat,” pesanya.
Selaku pimpinan Parlemen Papua, Deerd mengaku tahu betul begitu banyak masalah yang terjadi di wilayah Freeport. Dan Ketika Freeport ingin agar komunikasi dengan masyarakat tujuh suku terjalin baik, maka setiap perwakilan dari suku pemilik hak ulayat ditempatkan pada posisi atau jabatan strategis di perusahaan.
“Ketika ada masalah dia bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat tujuh suku. Tapi pembagian posisi itu harus adil. Semua keterwakilan tujuh suku harus ada agar jangan menimbulkan saling iri nantinya,” tandasnya. [BPC]
“Jangan sampai perwakilan dari tujuh suku ini dijadikan sampel untuk melakukan aksi demo. Kemudian orang lain yang menikmati. Ini jangan sampai terjadi dan kalau memang benar aspirasi dari perwakilan tujuh suku, maka DPRP mendukung sepenuhnya,” kata Ketua DPRP, Deerd Tabuni kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/10).
Deerd Tabuni meminta agar tuntutan perwakilan tujuh suku ini harus jelas, sehingga kepentingan dari tujuh suku tersebut bisa diwakilkan dan menjadi satu lembaga dalam representasi untuk duduk bersama-sama sehingga masalah yang terjadi terarah dan jelas.
Namun apabila ada orang yang bermain di belakang maka, pihaknya selaku perwakilan rakyat tidak mendukung karena orang lain yang menikmati.
‘’Ke depan kita kuatir dari ke tujuh suku akan terjadi perkelahian yang berkepanjangan, jika ada orang yang bermain dibelakang,’’ ujar dia.
“Kalau itu aspirasi tujuh suku, maka kami meminta manajemen PT. Freeport Indonesia memperhatikan aspirasi dan tuntutan karyawan dari tujuh suku pemilik hak ulayat jadi area penambangan Freeport yang menuntut agar ada lembaga pemberdayaan untuk mereka,” katanya.
Politisi ulung Golkar ini mengakui, Freeport memang sudah puluhan tahun berekpansi di Papua. Tentu wajar jika para masyarakat pemilik hak ulayat dari tujuh suku meminta diperhatikan.
“Memang perlu harus diperhatikan dalam arti masalah Freeport ini yang menyangkut suku. Tapi tujuh suku ini harus bersatu membawa satu aspirasi atas nama tujuh suku. Jangan sampai berbeda pendapat,” pesanya.
Selaku pimpinan Parlemen Papua, Deerd mengaku tahu betul begitu banyak masalah yang terjadi di wilayah Freeport. Dan Ketika Freeport ingin agar komunikasi dengan masyarakat tujuh suku terjalin baik, maka setiap perwakilan dari suku pemilik hak ulayat ditempatkan pada posisi atau jabatan strategis di perusahaan.
“Ketika ada masalah dia bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat tujuh suku. Tapi pembagian posisi itu harus adil. Semua keterwakilan tujuh suku harus ada agar jangan menimbulkan saling iri nantinya,” tandasnya. [BPC]