Lukas Enembe Minta Semua Pihak di Papua Kompak Hadapi Pemerintah Pusat
pada tanggal
Monday 10 March 2014
“Kalau kita semua kompak, Jakarta akan kasih apa yang kita minta. Tapi ada yang penakut juga. Jadi kita berjuang ke Jakarta ada yang lari-lari, takut. Kalau takut tidak usah tinggal di Papua, kepercayaan pemerintah sedang kita pulihkan, sedang terjadi,” tegas Gubernur Lukas Enembe,SIP.MH pada pelantikan pejabat Eselon II,III dan IV di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Kamis malam (06/03/2014).
Dengan begitu, kata Lukas Enembe, Pemerintah Pusat akan membutuhkan kran yang besar sekali untuk memberi perhatian kepada Papua, namun jika tidak kompak atau takut perjuangan tidak akan sukses.
“Karena kita kompak semua kewenangan akan diberikan kepada kita semua, kewenangan sumber daya alam, laut, hutan. Ini kalau kita kompak perjuangan kita akan berhasil,” ucapnya dengan mantap.
Dikatakannya, penduduk Papua tidak ada apa-apanya. Kalau semua kewenangan diberikan, maka pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua,” harapan kita kesejahteraan kita tidak terlalu lama, karena jumlah penduduk Papua sedikit,” sambungnya.
Sebab, jika semua kompak semua perjuangan ini akan berhasil. Penerimaan daerah otomatis akan meningkat untuk membangun. Sebab Papua selama 13 tahun Papua hanya mendapat anggaran dari Pusat sebesar Rp.280 triliun untuk dana DAU,DAK dan dan Otsus dari 2001-2014.
“Baik DAU, DAK, Otsus seluruhnya, terlalu kecil. Dibandingkan dengan daerah lain. DKI itu tidak ada apa-apaNYA, tetapi pendapatannya mencapai Rp. 70 triliun setiap tahun, kalau kita dari 2001-2014 Rp. 280 triliun, itu terlalu kecil tapi kalau kewenangan kita ambil . mungkin Indonesia bisa bangkrut, karena kita ambil semua,” terangnya.
Gubernur kembali menegaskan, dengan adanya kekompakan pasti semua perjuangan akan berhasil. Jangan bicara lagi yang tidak-tidak di media, itu tidak usah. Kita punya negeri, kita berjuang untuk kepentingan rakyat.
“Saya kembali sampaikan kita harus kompak seluruhnya, pimpinan SKPD harus bertanggungjawab kepada eselon III dan IV. Bisa kita susun eselon IV,pimpinan SKPD yang lantik,” terangnya.
Kepada pimpinan SKPD juga jangan makan sendiri, staf juga harus menerima. Karena makan sendiri, maka ada yang dipanggil Jaksa dan polisi.
Jadi apabila sudah pegang jabatan, staf juga harus diingat. Saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Sementara untuk meningkatkan fiskal kabupaten/kota,Rp. 6 triliun APBD dikembalikan ke kabupaten/kota, masyarakat juga diarahkan kembali kabupaten.
“Supaya jangan kamu stres, setiap hari palang kantor, uang ada di kabupaten. Kami tidak urus proyek, yang kami urus kewenangan provinsi, yang harus diperjuangkan di Pemerintah Pusat,” demikian tegas Gubernur Lukas Enembe sekaligus mengajak semua komponen bersatu dan tidak penakut. [PapuaPos]