Nasib 14 Kursi untuk Orang Asli Papua Masih Tidak Jelas

KOTA JAYAPURA - Otonomi Khusus sudah berlangsung 12 tahun. Namun, hingga memasuki periode UU Otsus Plus, nasib 14 kursi untuk masyarakat asli Papua masih tidak jelas. Memang ada Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Tentang 14 Kursi Dewan itu. Namun, sampai sekarang Raperdasus itu belum ditetapkan sebagai Perdasus.

Untuk memperjelas nasib 14 kursi masyarakat asli Papua di DPRP, tabloidjubi.com akan menggelar diskusi dan curah pendapat pada Kamis(13/02/2014) di Hotel Abepura Grand, Abepura, Kota Jayapura.

“Diskusi dan curah pendapat rencananya akan dihadiri sebanyak 30 peserta baik aktivis LSM, anggota DPRP dan akademisi di Kota Jayapura,”kata Juana,  penanggungjawab acara, Rabu (12/02/2014).

Juana mengatakan pembicara dalam diskusi ini berasal dari kalangan akademisi, aktivis LSM, dan pelaksana Pemilu (KPU Provinsi Papua).

Alloysius Renwarin, mantan Ketua KPU Keerom, menyambut baik acara tersebut. Allloysius mengaku sangat senang dengan adanya acara diskusi tersebut karena sudah 12 tahun belum ada keputusan atau aturan yang mengatur 14 kursi bagi orang asli Papua di DPRP.

“Saya kira masyarakat harus terus mendorong agar 14 kursi ini bisa diperoleh sehingga kepentingan orang Papua bisa terakomodasi di dalam DPRP periode mendatang,”kata mantan Direktur ELSHAM Papua Papua itu.

Renwarin, yang juga akan menjadi salah satu pemakalah, menegaskan selama 12 tahun tak ada realisasi dari kursi di DPRP bagi masyarakat asli Papua. “Ini sangat disayangkan. Padahal, 14 kursi itu adalah hak mereka,”katanya.

Sementara itu Jusack Reba, aktivisi LSM Institute Civil Society (ICS) Papua, mengatakan diskusi dan curah pendapat itu itu harus terus didorong agar ada kemauan politik pihak legislatif maupun eksekutif  untuk segera  menetapkan Peraturan Daerah Khusus(Perdasus) tentang 14 kursi DPRP periode mendatang. [TabloidJubi]