Konsulat Indonesia Sesalkan Insiden Pembakaran Kapal Nelayan Merauke
pada tanggal
Wednesday, 12 February 2014
Akibat kejadian ini, 5 dari 10 orang nelayan hingga kini belum diketahui kabarnya. Ia bahkan berpendapat pemerintah pusat harus memprotes keras atas terjadinya insiden yang menimpa warga Indonesia, untuk yang kesekian kalinya.
“Pemikiran kami, yang harus dilakukan pertama yakni kita akan protes dan bahkan protes keras. Kedua, meminta supaya dibentuk tim verifikasi baik dari Indonesia maupun PNG itu sendiri tentang bagaimana duduk perkara yang sebenarnya sehingga jelas. Saya berpikir kedepan, hubungan tradisional, ekonomi masyarakat tentu tidak bisa terputus , tetapi sekali lagi ini pemikiran kami, tentunya terkait hal ini pusat yang lebih berwenang,”ungkapnya, saat ditemui wartawan di kantor Konsulat Indonesia di Vanimo, Senin (10/02/2014).
Ia menegaskan insiden maupun kasus semacam ini tidak boleh terulang lagi kedepannya sebab peristiwa ini bukan yang pertama kali, di mana sebelumnya banyak warga Indonesia yang ditangkap di PNG. Meski demikian, ia menilai persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kedua Negara tetangga, karena masyarakat harus difasilitasi dan diberikan jalan keluar yang tidak melanggar aturan, sebab sekarang dan di masa depan tentunya akan terus saling membutuhkan.
“Sangat disesalkan sebagai negara yang bertetangga, bersahabat dan berhubungan baik. Harusnya aparat penegak di sana (PNG) dapat bertindak proporsional. Memang melanggar masuk tanpa dokumen yang resmi ke suatu negara itu tidak boleh, namun perlu diingat juga bahwa ada pertemuan yang dilaksanakan antara Presiden RI dan Perdana Menteri PNG pada bulan Juni tahun lalu, yang juga turut dihadiri 11 delegasi menteri dari PNG, di mana kedua pimpinan Negara menyampaikan adanya soft approach atau pendekatan yang lunak terhadap setiap pelintas batas,”terang Jahar Gultom.
Menurutnya, kesepahaman diantara kedua Negara tetangga yang dikukuhkan dalam pertemuan pimpinan Negera perlu diterjemahkan oleh aparat di perbatasan, di mana hubungan kekerabatan , perdagangan dan ekonomi yang sudah berlangsung lama dan akan terus berlangsung sehingga harus dipelihara dengan baik.
“Oleh karena itu begitu kami mendengar adanya informasi ini maka kami langsung melakukan koordinasi . Kami juga telah melapor kepada Duta Besar RI untuk PNG di Port Moresby, lalu menghubungi pemerintah Provinsi Papua.
Kami juga telah menghubungi Jack Aria sebagai acting consul PNG di Jayapura terkait hal ini, jadi kita sudah melakukan diseminasi informasi. Termasuk perwakilan kementerian luar negeri PNG yang ada di sini yakni Henk Kalum, yang sudah kami panggil dan sampaikan insiden ini. Jadi sekarang kami menuggu realisasi ataupun respon resmi dari PNG,”ungkapnya.
Ia mengaku informasi terakhir yang diterima pihaknya dari Ibukota PNG, Port Moresby, di mana Atase pertahanan Indonesia disana telah berkoordinasi dengan kementerian pertahanan PNG, sehingga kemungkinan antara hari ini atau besok , keduanya akan terbang langsung ke lokasi kejadian, yakni di Torasi.
“Jadi mudah-mudahan dengan ini kami akan lihat sejauh mana perkembangannya, mudah-mudahan kelima warga kita yang belum ditemukan hingga kini masih dalam keadaan hidup. Kita juga harapkan pemerintah PNG melakukan koordinasi sehingga kita boleh mendapatkan respon resmi dari mereka,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Provinsi Papua, Suzana Wanggai, ditemui di tempat yang sama mengungkapkan pemerintah Indonesia di dalam setiap pertemuan dengan PNG selalu masuk dalam agenda untuk meminta kepada Negara tetangga itu supaya memperlakukan warga Indonesia, terutama para nelayan secara manusiawi .
“Kita menghargai sistem hukum di PNG dan kita tidak intervensi , tetapi kita minta warga Indonesia agar diperlakukan secara manusiawi. Kami tetap berharap kelima warga yang belum ditemukan keadaannya baik-baik saja dan dalam kondisi hidup,”tandasnya.
Pemprov Sesalkan Kasus Pembakaran Kapal Nelayan Merauke
Pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur (Wagub) Klemen Tinal menyesali kejadian pembakaran sebuah kapal nelayan yang dilakukan oleh tentara Papua New Guinea (PNG).
Akibat aksi brutal dari tentara PNG yang membakar spead boat membuat penumpangnya ditinggalkan begitu saja. Namun beruntung 5 dari 10 nelayan asal Merauke ini berhasil menyelamatkan diri setelah berjuang dengan melawan maut berenang sekitar 5 kilometer.
Menurut Wagub kepada wartawan di Hotel Swiss-Bel Papua pada Senin (10/02/2014), akibat kejadian ini pemerintah merasa terganggu karena selama ini hubungan bilateral baik Indonesia dengan PNG, atau Papua pada khususnya berjalan dengan baik.
“hubungan yang selama ini Pemerintah Provinsi (Papua) sudah bangun baik-baik dengan mereka (PNG) ternyata terjadi aksiden seperti itu, kita harap pemerintah PNG benar-benar serius menindaklanjuti ini,” ucapnya.
Bila memang terbukti tentara PNG bertindak diluar ketentuan, Wagub meminta agar oknum yang melakukan tindakkan tidak terpuji tersebut dapat dihukum seusai peraturan yang berlaku demi menjaga hubungan antara kedua negara.
Dikatakan Wagub untuk menindaklanjuti masalah ini adalah kewenangan miliki pusat melalui Kementrian Luar Negeri, hanya saja mengingat yang menjadi korban adalah masyarakat asal Papua, maka ia memastikan akan meminta kementrian tersebut untuk menindaklanjuti masalah ini dengan serius agar tidak ada kejadian serupa terulang di masa mendatang. [BintangPapua]