Jelang Pemilu Legislatif, Sembilan Kabupaten di Papua Belum Miliki Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KOTA JAYAPURA - Meski Pemilu Legislatif tinggal menghitung hari, namun sembilan kabupaten di Papua masih belum memiliki Komisi Pemilihan Umum. Kondisi itu berpotensi menciptakan konflik.

Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis 30 Januari 2014.

"Pelaksanaan Pemilu di Papua masih menyisakan sejumlah problem," ujar Tito.

Belum terbentuknya KPU di sembilan kabupaten itu sangat berpotensi melahirkan konflik, sehingga KPU provinsi diharapkan segera membentuknya.

Adapun sembilan kabupaten yang hingga kini belum memiliki KPU adalah Intan Jaya, Deiyai, Jayawijaya, Biak, Nduga, Dogiyai, Paniai, Sarmi, dan Mimika.

Selain belum terbentuknya KPU, potensi lain yang bisa menimbulkan konflik terkait Daftar Pemilih Tetap yang hingga kini masih ada sekitar ribuan penduduk yang belum memiliki NIK. "Masih ada 150 ribu DPT yang bermasalah karena tak memiliki NIK," katanya.

Penambahan jumlah DPT di Kabupaten Nduga yang cukup drastis, dari sekitar 50 ribuan menjadi seratus ribu dalam tempo beberapa bulan juga menjadi perhatian. "Penambahan DPT yang kurang wajar juga bisa menjadi pemicu konflik," ujar Tito.

Potensi konflik yang membayangi Pemilu di Papua juga bisa timbul dari sistem yang digunakan, yakni sistem noken, yang masih digunakan di wilayah pegunungan. Sisten noken yang digunakan harus jelas petunjuk teknisnya. Apakah keterwakilan di mana pemilih harus hadir di TPS atau cukup diwakilkan saja.

Untuk itu, Tito berharap, KPU provinsi harus segera menuntaskan sejumlah persoalan itu secepatnya, agar potensi konflik bisa diantisipasi.

Sementara potensi konflik lainnya, gangguan dari kelompok bersenjata, yang masih menghantui sebagian wilayah pegunungan, khususnya Puncak Jaya. "Meski gangguan dari kelompok bersenjata cenderung menurun, tapi tetap waspada." [Vivanews]