Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI : Pemerintah Bertugas Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Papua
pada tanggal
Tuesday, 10 December 2013
KOTA JAYAPURA - Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) RI, Letjen TNI Langgeng Sulistyono mengatakan, pada dasarnya tugas pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua perlu didukung keamanan yang kondusif. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua harus menampilkan wajah kesejahteraan, bukan wajah yang menakutkan.
Oleh karena itu, Papua perlu aman dan kondusif dulu, baru masyarakat bisa membangun daerahnya. Hal itu diungkapkan kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan Wagub Papua dan sejumlah petinggi Papua Senin, (09/12/2013).
Dalam pertemuan dengan petinggi-petinggi Papua tersebut, pihaknya meminta pemaparan soal tugas-tugas yang sudah dicapai maupun yang belum berhasil, karena itu akan menjadi atensi dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, Pemerintah pusat sangat optimis pembangunan Papua akan maju dan berkembangan cepat dengan semangat membangunan dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, S.I.P., M.H., dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, S.E., M.M.
Untuk itu, Sesmenko Polhukam menghimbau kepada para pejabat di Papua untuk bekerja sama dalam proses pembangunan yang sedang berjalan. Apalagi, sesuai penjelasan dari Wakil Gubernur bahwa program pembangunan tahun lalu semuanya sudah dikonsep, dan akan dilaksanakan tahun 2014 mendatang. Dan tentunya disyukuri bahwa Tahun 2014, Papua juga mendapat anggaran infrastruktur yang cukup besar, maka pembangunan infrastruktur Papua harus terkontrol dengan baik.
Ditambahkannya, dalam pertemuan dengan Kapolda Papua, disampaikan bahwa perlu ada perhatian kepada anggota polisi asli Papua. Dimana, anak-anak Papua yang sudah berhasil menjadi Kapolres di Papua harus dipromosikan untuk menduduki jabatan di Mabes Polri.
“Itu tentu akan menjadi masukan untuk kita sampaikan kepada Menkopolhukam. Ini masukan yang bagus, tentu kami mendukung program Polda Papua. Jadi, saya sudah menerima penjelasan dari Wakil Gubernur soal proses pembangunan di Papua yang sedang berlangsung. Dan awal tahun 2014, kami akan berkunjung ke Papua Barat,” tukasnya.
Untuk diketahui Sesmenko Polhukam didampingi Wakil Kepala Jaksa Agung, Kasum TNI, Wakil Kepala BIN melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Papua. Mereka diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M., didampingi Sekda Papua, Hery Dosinaen, Kepala Bappeda Provinsi Papua, DR. Muh.Musaad, M.Si., Turut hadir Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian, dan sejumlah petinggi TNI. Sebelumnya, Sesmenko Polhukam bersama timnya telah melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, dan Pangdam XVII/Cenderawasih.
Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M., mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, namun yang utama adalah persoalan politik dan pembangunan. Diantaranya tes dan penetapan pegawai negeri sipil tidak dilakukan di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI, karena Tanah Papua merupakan wilayah Otonomi Khusus (Otsus), maka harus ada afermative action, yang harus dihargai.
“Itu penting. Karena apa, ini supaya kita melihat semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama, mungkin daerah lain boleh lah Centra nya di Menpan RI,” tandasnya kepada wartawan usai pertemuan tersebut di Main Hall Kantor Gubernur Papua, Senin, (09/12/2013).
Hal lainnya menyangkut pembanguban infrastruktur yang juga harus selektif, yang dibangun di daerah-daerah yang bisa memberikan masyarakat lebih baik sejahtera. Artinya ditempat-tempat yang kemahalan harga dengan dibangunnya infrastruktur bisa menurunkan tingkat kemahalan, dan tingkat kemiskinan masyarakat bisa diturunkan angkanya, dan masyarakat bisa sejahtera.
Baginya, jangan membangun jalan dan jembatan disembarangan tempat yang tidak jelas, dan akhirnya membuang biaya, karena peruntukan jalan dan jembatan tidak jelas peruntukannya, yang dampaknya masyarakat tetap miskina, karena tidak ada akses untuk menurunkan tingkat kemahalan tersebut.
Hal lainnya, program-program dari pusat, jangan langsung diturunkan ke Papua, tanpa ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, melainkan program pembangunan yang hendaknya diturunkan ke Papua terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua, supaya program yang diturunkan benar-benar tepat pada sasarannya.
“Selama ini kan begitu, pusat lakukan tanpa koordinasi, nanti kalau ada situasi, siapa yang bertanggungjawab. Tapi bagus sekali Bapak Sesmenko Polhukam menerima dengan baik. Persoalan guru-guru di kampung, juga kami minta supaya bagaimana bisa diisi. Masalah keamanan kami tidak bicara, karena sudah ada keamanan yang mengatur,” bebernya.
Disinggung soal Otsus Plus, kata Wagub, melalui Sekda Papua, Hery Dosinaen, bahwa itu sudah disampaikan ke Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., dan sudah dikoreksikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat telah ada penetapan di DPRP. Dan Papua bersama Papua Barat membawa ke Jakarta untuk mendapatkan supervisi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang selanjutnya disampaikan ke Presiden SBY.
“Targetnya Otsus Plus tahun ini diselesaikan dan secepatnya didorong ke Jakarta. Nantinya pembahasan APBD, salah satunya Otsus Plus dibawa untuk disidangkan. Kalau tidak ada halangan, kami lantik pejabat struktur kelembagaan baru, plus salah satunya Otsus Plus ini diserahkan ke Pemerintah Pusat,” tukas Wagub Klemen Tinal. [BintangPapua]
Oleh karena itu, Papua perlu aman dan kondusif dulu, baru masyarakat bisa membangun daerahnya. Hal itu diungkapkan kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan Wagub Papua dan sejumlah petinggi Papua Senin, (09/12/2013).
Dalam pertemuan dengan petinggi-petinggi Papua tersebut, pihaknya meminta pemaparan soal tugas-tugas yang sudah dicapai maupun yang belum berhasil, karena itu akan menjadi atensi dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, Pemerintah pusat sangat optimis pembangunan Papua akan maju dan berkembangan cepat dengan semangat membangunan dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, S.I.P., M.H., dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, S.E., M.M.
Untuk itu, Sesmenko Polhukam menghimbau kepada para pejabat di Papua untuk bekerja sama dalam proses pembangunan yang sedang berjalan. Apalagi, sesuai penjelasan dari Wakil Gubernur bahwa program pembangunan tahun lalu semuanya sudah dikonsep, dan akan dilaksanakan tahun 2014 mendatang. Dan tentunya disyukuri bahwa Tahun 2014, Papua juga mendapat anggaran infrastruktur yang cukup besar, maka pembangunan infrastruktur Papua harus terkontrol dengan baik.
Ditambahkannya, dalam pertemuan dengan Kapolda Papua, disampaikan bahwa perlu ada perhatian kepada anggota polisi asli Papua. Dimana, anak-anak Papua yang sudah berhasil menjadi Kapolres di Papua harus dipromosikan untuk menduduki jabatan di Mabes Polri.
“Itu tentu akan menjadi masukan untuk kita sampaikan kepada Menkopolhukam. Ini masukan yang bagus, tentu kami mendukung program Polda Papua. Jadi, saya sudah menerima penjelasan dari Wakil Gubernur soal proses pembangunan di Papua yang sedang berlangsung. Dan awal tahun 2014, kami akan berkunjung ke Papua Barat,” tukasnya.
Untuk diketahui Sesmenko Polhukam didampingi Wakil Kepala Jaksa Agung, Kasum TNI, Wakil Kepala BIN melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Papua. Mereka diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M., didampingi Sekda Papua, Hery Dosinaen, Kepala Bappeda Provinsi Papua, DR. Muh.Musaad, M.Si., Turut hadir Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian, dan sejumlah petinggi TNI. Sebelumnya, Sesmenko Polhukam bersama timnya telah melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, dan Pangdam XVII/Cenderawasih.
Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M., mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, namun yang utama adalah persoalan politik dan pembangunan. Diantaranya tes dan penetapan pegawai negeri sipil tidak dilakukan di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI, karena Tanah Papua merupakan wilayah Otonomi Khusus (Otsus), maka harus ada afermative action, yang harus dihargai.
“Itu penting. Karena apa, ini supaya kita melihat semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama, mungkin daerah lain boleh lah Centra nya di Menpan RI,” tandasnya kepada wartawan usai pertemuan tersebut di Main Hall Kantor Gubernur Papua, Senin, (09/12/2013).
Hal lainnya menyangkut pembanguban infrastruktur yang juga harus selektif, yang dibangun di daerah-daerah yang bisa memberikan masyarakat lebih baik sejahtera. Artinya ditempat-tempat yang kemahalan harga dengan dibangunnya infrastruktur bisa menurunkan tingkat kemahalan, dan tingkat kemiskinan masyarakat bisa diturunkan angkanya, dan masyarakat bisa sejahtera.
Baginya, jangan membangun jalan dan jembatan disembarangan tempat yang tidak jelas, dan akhirnya membuang biaya, karena peruntukan jalan dan jembatan tidak jelas peruntukannya, yang dampaknya masyarakat tetap miskina, karena tidak ada akses untuk menurunkan tingkat kemahalan tersebut.
Hal lainnya, program-program dari pusat, jangan langsung diturunkan ke Papua, tanpa ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, melainkan program pembangunan yang hendaknya diturunkan ke Papua terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua, supaya program yang diturunkan benar-benar tepat pada sasarannya.
“Selama ini kan begitu, pusat lakukan tanpa koordinasi, nanti kalau ada situasi, siapa yang bertanggungjawab. Tapi bagus sekali Bapak Sesmenko Polhukam menerima dengan baik. Persoalan guru-guru di kampung, juga kami minta supaya bagaimana bisa diisi. Masalah keamanan kami tidak bicara, karena sudah ada keamanan yang mengatur,” bebernya.
Disinggung soal Otsus Plus, kata Wagub, melalui Sekda Papua, Hery Dosinaen, bahwa itu sudah disampaikan ke Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., dan sudah dikoreksikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat telah ada penetapan di DPRP. Dan Papua bersama Papua Barat membawa ke Jakarta untuk mendapatkan supervisi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang selanjutnya disampaikan ke Presiden SBY.
“Targetnya Otsus Plus tahun ini diselesaikan dan secepatnya didorong ke Jakarta. Nantinya pembahasan APBD, salah satunya Otsus Plus dibawa untuk disidangkan. Kalau tidak ada halangan, kami lantik pejabat struktur kelembagaan baru, plus salah satunya Otsus Plus ini diserahkan ke Pemerintah Pusat,” tukas Wagub Klemen Tinal. [BintangPapua]