Pengusaha Asli Pegunungan Minta Pemerintah Adil dalam Pembagian Proyek APBD

WAMENA (JAYAWIJAYA) – Pengusaha maupun kontraktor asli Papua yang berada di wilayah Pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya, meminta agar ada suatu pemerataan dalam pembagian paket proyek yang dilakukan Balai besar jalan yang didanai oleh APBN.

Seperti apa yang disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Yalimo, Manoa Wandik, SH dimana selaku kontraktor lokal dirinya tidak diberi kepercayaan dalam menangani suatu pekerjaan proyek baik itu jalan maupun jembatan di wilayah Pegunungan yang bersumber dari APBN.

“Paket yang secara khusus di wilayah Pegunungan umunya di Papua, harus ada pemerataan supaya sama-sama enak, jangan ada kontraktor lain ada yang dapat tiga bahkan enam proyek, sedangkan putra asli Papua tidak diberi kepercayaan,” ujar Manoa Wandik kepada wartawan di Wamena, Jumat (13/12/2013).

Terkait hal itu, selaku pengusaha asli Papua dirinya bersama rekan kontraktor asli Papua lainya Ronny Elopere, S.IP sempat melakukan aksi protes di Balai Besar Jalan di Wamena, Jumat,  dimana mempertanyakan adanya keberpihakan kepada kontraktor asli Papua.

“Kita juga bisa bekerja dengan baik, selama ini kan untuk mendapatkan paket proyek anak-anak pribumi sangat susah. Pertama kali kita masuk dibilang kalian tidak punya alat, jadi dinilai tidak mampu kerja kalau tidak punya alat, sekarang kita sudah beli alat banyak tetapi masih dipersulit lagi dengan alasan tidak punya AMP,” tegas Manoa Wandik.

Hal senada diungkapkan Ronny Elopere, S.IP selaku Ketua Asosiasi Kontraktor Air Indonesia Kabupaten Jayawijaya. Dirinya menilai, dirinya tidak menyalahkan balai besar maupun bina marga maupun Satker Jayawijaya dalam hal ini, namun dirinya merasa ada oknum dari panitia lelang yang sengaja bermain dan menghambat agar kontraktor asli Papua tidak mendapatkan pekerjaan apapun, dari beberapa paket proyek yang ditawarkan.

“Dalam aksi di Balai besar juga kami sempat adu argument dengan panitia, di mana panitia ada yang bermain agar kontraktor pribumi tidak boleh maju, padahal sesuai Kepres menegaskan bahwa kami kontraktor lokal boleh maju dalam paket proyek di daerah masing-masing,” kata Ronny.

Ditegaskan pula, ada oknum panitia yang sengaja melemahkan kontraktor pribumi agar tidak dapat pekerjaan, sedangkan pimpinan-pimpinan lain di Balai dan panitia membuka peluang seluas-luasnya kepada putra asli Papua untuk bekerja.

“Kami harap kedepan, kami kontraktor lokal khususnya di Pegunugan Tengah dapat membuktikan dapat membangun daerahnya sendiri. Kami punya alat sudah lengkap tetapi masih juga dipersulit, sedangkan ada perusahaan yang tidak berdomisili di Wamena tetapi dipercaya untuk menangani suatu paket proyek, tetapi kami tidak makanya kami harap diperhatikan dan diberi kesempatan,” tandas Ronny Elopere. [TabloidJubi]