Tuntut Pembukaan Pendaftaran CPNS, Unjuk Rasa di DPR Papua Barat Berakhir Ricuh
pada tanggal
Friday, 11 October 2013
MANOKWARI - Aksi unjuk rasa puluhan pencari kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Senin (07/10/2013) berakhir ricuh. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk segera membuka pendaftaran formasi umum penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kericuhan terjadi saat beberapa anggota Satpol PP yang masih berstatus honorer tidak terima, karena spanduk yang dipasang oleh mereka di kantor tersebut hendak dilepaskan oleh para pendemo.
Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Provinsi Papua Barat, yang berstatus honorer, melawan para pengunjuk rasa yang hendak melepaskan spanduk berisikan tuntutan pegawai honorer yang meminta untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Kedua belah pihak nyaris beradu jotos. Namun dapat dilerai oleh aparat kepolisian dari Polres Manokwari dibantu beberapa para pendemo lainnya. Kedua belah pihak pun, akhirnya diperbolehkan oleh pihak dewan untuk memasang spanduk secara berdampingan yang berisikan tuntutan mereka di tembok kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat.
Sebelumnya puluhan pencari kerja berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat. Meskipun sempat dihalangi petugas kepolisian dan anggota Satpol PP di gerbang masuk pintu kantor, mereka pun akhirnya diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam aspirasinya di halaman kantor gubernur, para pendemo mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera membuka formasi umum penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013-2014, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
Mereka juga menolak rencana pemerintah provinsi, yang akan mempergunakan penerimaan CPNS tahun ini untuk mengangkat para pegawai honorer.
Usai memperoleh penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga, yang menyatakan akan meneruskan aspirasi massa ke Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar bila aspirasi mereka tak ditanggapi. [Kompas]
Kericuhan terjadi saat beberapa anggota Satpol PP yang masih berstatus honorer tidak terima, karena spanduk yang dipasang oleh mereka di kantor tersebut hendak dilepaskan oleh para pendemo.
Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Provinsi Papua Barat, yang berstatus honorer, melawan para pengunjuk rasa yang hendak melepaskan spanduk berisikan tuntutan pegawai honorer yang meminta untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Kedua belah pihak nyaris beradu jotos. Namun dapat dilerai oleh aparat kepolisian dari Polres Manokwari dibantu beberapa para pendemo lainnya. Kedua belah pihak pun, akhirnya diperbolehkan oleh pihak dewan untuk memasang spanduk secara berdampingan yang berisikan tuntutan mereka di tembok kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat.
Sebelumnya puluhan pencari kerja berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat. Meskipun sempat dihalangi petugas kepolisian dan anggota Satpol PP di gerbang masuk pintu kantor, mereka pun akhirnya diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam aspirasinya di halaman kantor gubernur, para pendemo mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera membuka formasi umum penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013-2014, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
Mereka juga menolak rencana pemerintah provinsi, yang akan mempergunakan penerimaan CPNS tahun ini untuk mengangkat para pegawai honorer.
Usai memperoleh penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga, yang menyatakan akan meneruskan aspirasi massa ke Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar bila aspirasi mereka tak ditanggapi. [Kompas]