PON 2020 Dilarang Gunakan Dana Otonomi Khusus
pada tanggal
Saturday, 12 October 2013
KOTA JAYAPURA - Wakil Sekretaris Bidang Otonomi Khusus DPD KNPI Provinsi Papua Harris.E.Karubaba,SIP mengapresiasi kebijakan Gubernur Papua dalam rangka mempersiapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2020.
Gubernur tentunya sudah memiliki visi jangka panjang agar melalui PON Papua semakin dikenal melalui prestasi olahraga dan potensi daerah Papua bisa terpantau oleh setiap orang yang akan datang nanti, baik sebagai peserta dan undangan lainnya setelah pulang dapat mensosialisasiakan Papua agar ke depan daerah ini bisa maju.
“Papua jika ingin maju maka harus ada event-event Nasional dan Internasional yang secara kontinyu diselenggarakan agar melalui olahraga Papua akan dikenal dan dampak terhadap masyarakat ke depan dapat terasa,” kata Haris Karubaba.
Namun dirinya sedikit memberikan masukan dan kritikan berkaitan dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk penyiapan infrastruktur fisik dan non fisik pada pelaksanaan PON 2020, seandanya Papua ditunjuk resmi sebagai tuan rumah.
Menurutnya Gubernur bisa meminta langsung kepada Presiden, Kementerian atau melalui UP4B agar dana yang digunakan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau beban APBN (anggaran Pendapatan Belanja Negara) karena ini event Nasional. Bukan event Daerah.
“Kalau ini menjadi Beban APBD Papua apalagi menggunakan Dana Otsus tentunya akan sangat merugikan Rakyat Papua nanti. DPRP diminta jeli nanti dalam penetapan APBD ke depan,” katanya mewanti-wanti.
Haris menegaskan dana Otsus sudah sangat Jelas dalam peruntukannya digunakan untuk 4 (empat) Bidang strategis seperti: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur dasar. Kalau digunakan tidak pada peruntukannya tentunya akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ke depan. Tentunya ini harus menjadi perhatian Pemprov Papua terlebih Bappeda yang baru saja menyelesaikan pembahasan RPJMD Papua.
“Kalau sudah menjadi temuan BPK ke depan tentunya akan banyak Pejabat yang akan ditangkap seperti saat ini dan ini akan sangat merugikan apalagi yang ditangkap saat ini merupakan putra asli Papua, yang sebenarnya mampu dan memiliki kapasitas namun cuma dinilai kurang memahami aturan–aturan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan akhirnya terjerat seperti saat ini,” katanya panjang lebar.
Apalagi menurut Harris Papua sendiri belum sepenuhnya ditetapkan sebagai ruan rumah PON ke– 20 tahun 2020 nanti, baru sebatas dukungan dari beberapa KONI di Indonesia dan kita sudah terlanjur menganggarkan dan dibangun ternyata tidak jadi bagaimana.
Masih kata Haris memang daerah tentunya tidak boleh tutup mata tentunya akan dana share dana ada sebagian dalam persiapan pelaksanaan PON menjadi beban APBD, namun khususnya beban APBD lebih kecilah kalau mau dibilang APBN 80 % dan APBD Papua 20 % sajalah itupun diminta dengan tegas tidak boleh gunakan dana Otsus, pakai Item dana lain dalam APBD itu.
Dana Otsus sudah sangat jelas peruntukan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang Asli Papua dan tidak terhadap kegiatan ceremonial semata.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya pelaksanaan Raimuna Pramuka di Buper Waena tahun lalu KNPI menilai tidak ada dampak apa–apa yang terjadi dalam kemajuan kesejahteraan rakyat Papua, justru gedung – gedung sepeninggalan pelaksanaan Raimuna banyak fasilitas yang dicuri seperti kaca, limit listrik, dan beberapa fasilitas lainnya,” bebernya.
Harris pun berharap bahwa gubernur dan SKPD ke depan dalam pelaksanaan PON wajib melibatkan semua stake holders termasuk pemuda yang hari ini bernaung di dalam KNPI kabupaten/kota dan OKP untuk dilibatkan minimal sumbangsih pemikirannya. Apalagi peserta PON para atlet yang rata– ata adalah Pemuda. (Harris Karubaba/Wakil Sekretaris Bidang Otonomi Khusus DPD KNPI Provinsi Papua periode 2010-2013. [PapuaPos]
Gubernur tentunya sudah memiliki visi jangka panjang agar melalui PON Papua semakin dikenal melalui prestasi olahraga dan potensi daerah Papua bisa terpantau oleh setiap orang yang akan datang nanti, baik sebagai peserta dan undangan lainnya setelah pulang dapat mensosialisasiakan Papua agar ke depan daerah ini bisa maju.
“Papua jika ingin maju maka harus ada event-event Nasional dan Internasional yang secara kontinyu diselenggarakan agar melalui olahraga Papua akan dikenal dan dampak terhadap masyarakat ke depan dapat terasa,” kata Haris Karubaba.
Namun dirinya sedikit memberikan masukan dan kritikan berkaitan dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk penyiapan infrastruktur fisik dan non fisik pada pelaksanaan PON 2020, seandanya Papua ditunjuk resmi sebagai tuan rumah.
Menurutnya Gubernur bisa meminta langsung kepada Presiden, Kementerian atau melalui UP4B agar dana yang digunakan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau beban APBN (anggaran Pendapatan Belanja Negara) karena ini event Nasional. Bukan event Daerah.
“Kalau ini menjadi Beban APBD Papua apalagi menggunakan Dana Otsus tentunya akan sangat merugikan Rakyat Papua nanti. DPRP diminta jeli nanti dalam penetapan APBD ke depan,” katanya mewanti-wanti.
Haris menegaskan dana Otsus sudah sangat Jelas dalam peruntukannya digunakan untuk 4 (empat) Bidang strategis seperti: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur dasar. Kalau digunakan tidak pada peruntukannya tentunya akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ke depan. Tentunya ini harus menjadi perhatian Pemprov Papua terlebih Bappeda yang baru saja menyelesaikan pembahasan RPJMD Papua.
“Kalau sudah menjadi temuan BPK ke depan tentunya akan banyak Pejabat yang akan ditangkap seperti saat ini dan ini akan sangat merugikan apalagi yang ditangkap saat ini merupakan putra asli Papua, yang sebenarnya mampu dan memiliki kapasitas namun cuma dinilai kurang memahami aturan–aturan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan akhirnya terjerat seperti saat ini,” katanya panjang lebar.
Apalagi menurut Harris Papua sendiri belum sepenuhnya ditetapkan sebagai ruan rumah PON ke– 20 tahun 2020 nanti, baru sebatas dukungan dari beberapa KONI di Indonesia dan kita sudah terlanjur menganggarkan dan dibangun ternyata tidak jadi bagaimana.
Masih kata Haris memang daerah tentunya tidak boleh tutup mata tentunya akan dana share dana ada sebagian dalam persiapan pelaksanaan PON menjadi beban APBD, namun khususnya beban APBD lebih kecilah kalau mau dibilang APBN 80 % dan APBD Papua 20 % sajalah itupun diminta dengan tegas tidak boleh gunakan dana Otsus, pakai Item dana lain dalam APBD itu.
Dana Otsus sudah sangat jelas peruntukan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang Asli Papua dan tidak terhadap kegiatan ceremonial semata.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya pelaksanaan Raimuna Pramuka di Buper Waena tahun lalu KNPI menilai tidak ada dampak apa–apa yang terjadi dalam kemajuan kesejahteraan rakyat Papua, justru gedung – gedung sepeninggalan pelaksanaan Raimuna banyak fasilitas yang dicuri seperti kaca, limit listrik, dan beberapa fasilitas lainnya,” bebernya.
Harris pun berharap bahwa gubernur dan SKPD ke depan dalam pelaksanaan PON wajib melibatkan semua stake holders termasuk pemuda yang hari ini bernaung di dalam KNPI kabupaten/kota dan OKP untuk dilibatkan minimal sumbangsih pemikirannya. Apalagi peserta PON para atlet yang rata– ata adalah Pemuda. (Harris Karubaba/Wakil Sekretaris Bidang Otonomi Khusus DPD KNPI Provinsi Papua periode 2010-2013. [PapuaPos]