Hengki Kayame : Wacana Pemekaran Moni dan Wedauma Menjadi Kabupaten Baru, Bukan Aspirasi Masyarakat
pada tanggal
Saturday, 12 October 2013
ENAROTALI (PANIAI) - Dalam dua bulan terakhir, muncul wacana tentang rencana pemekaran dua kabupaten baru di Kabupaten Paniai, yakni Moni dan Wedauma. Wacana tersebut dianggap bukan aspirasi masyarakat, melainkan oleh segelintir kelompok berkepentingan.
Penilaian ini diungkapkan Bupati Hengki Kayame, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com melalui telepon seluler, Sabtu (12/10/2013) siang. “Saya tidak akan respon, karena ini aspirasi satu dua orang saja. Jadi, Kabupaten Paniai tetap satu, tidak ada pemekaran lagi,” ujarnya.
Bupati Paniai menyatakan, orang-orang yang bikin tim pemekaran mesti menyadari prosedur sesuai aturan di negara Indonesia. “Siapa yang mau kasih rekomendasi? Saya sebagai bupati induk, tidak akan kasih. Tahu aturan, tanpa rekomendasi itu tidak bisa. Jangan tipu rakyat saya, hasut dengan isu pemekaran, ini saya mau kerja, bangun, selama lima tahun ke depan,” tutur Hengki Kayame.
Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKMKP) Jayapura, Abed Yosua Kayame, menyatakan, menolak adanya aspirasi pemekaran dua Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Paniai.
“Mahasiswa-mahasiswi Paniai, baik Suku Moni, Mee dan Wolani, dengan tegas menolak pemekaran kabupaten baru (Moni/Delama dan Paniai Timur/Wedauma) di Kabupaten Paniai,” ujar Yosua.
Dari aspek luas wilayah, letak geografis, jumlah penduduk, dan ketersedian sumber daya manusia, kata dia, sangat tidak mendukung. “Jadi, yang ada bicara dan sedang perjuangkan pemekaran dua kabupaten itu karena kalah politik pada Pilkada Paniai, Intan Jaya dan Nabire,” tudingnya.
Kabupaten Paniai terdapat 10 distrik. Dua distrik (Dumadama dan Bibida) diklaim masuk dalam rencana calon Kabupaten Moni/Delama. Sedangkan Paniai Timur yang dipimpin Marthinus Nawipa, SE, MM, mematok wilayahnya adalah lima distrik (Ekadide, Agadide, Kebo, Bogobaida, dan Siriwo).
Tak ada respon yang baik alias ditolak oleh Bupati Paniai, Tim Kerja Rencana Pemekaran Calon Kabupaten Paniai Timur terpaksa “terbang” ke Jakarta mencari dukungan pemerintah.
Salah satu anggota timnya, Yuliten Nawipa, mengatakan, pemerintah pusat akan “turun” untuk melakukan studi kelayakan di lapangan dan harapannya aspirasi DOB dapat digodok melalui mekanisme.
“Kami sudah berusaha ketemu dengan Bupati Paniai untuk sampaikan aspirasi masyarakat 5 distrik dan 32 kampung, tetapi tidak berhasil. Makanya, kami akan hadirkan tim dari Jakarta supaya lihat langsung kondisi daerah,” katanya.
“Perlu kami pertegas bahwa aspirasi pemekaran ini dari masyarakat lima distrik, bukan aspirasi kelompok tertentu. Dan, kami namakan Paniai Timur, ini tidak ada kaitan dengan Wedauma yang diisukan beberapa bulan lalu,” tutur Yuliten.
Atas nama tim, dia mengaku sangat kecewa, karena, “Bupati Paniai langsung tolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas terhadap aspirasi pemekaran itu.” [TabloidJubi]
Penilaian ini diungkapkan Bupati Hengki Kayame, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com melalui telepon seluler, Sabtu (12/10/2013) siang. “Saya tidak akan respon, karena ini aspirasi satu dua orang saja. Jadi, Kabupaten Paniai tetap satu, tidak ada pemekaran lagi,” ujarnya.
Bupati Paniai menyatakan, orang-orang yang bikin tim pemekaran mesti menyadari prosedur sesuai aturan di negara Indonesia. “Siapa yang mau kasih rekomendasi? Saya sebagai bupati induk, tidak akan kasih. Tahu aturan, tanpa rekomendasi itu tidak bisa. Jangan tipu rakyat saya, hasut dengan isu pemekaran, ini saya mau kerja, bangun, selama lima tahun ke depan,” tutur Hengki Kayame.
Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKMKP) Jayapura, Abed Yosua Kayame, menyatakan, menolak adanya aspirasi pemekaran dua Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Paniai.
“Mahasiswa-mahasiswi Paniai, baik Suku Moni, Mee dan Wolani, dengan tegas menolak pemekaran kabupaten baru (Moni/Delama dan Paniai Timur/Wedauma) di Kabupaten Paniai,” ujar Yosua.
Dari aspek luas wilayah, letak geografis, jumlah penduduk, dan ketersedian sumber daya manusia, kata dia, sangat tidak mendukung. “Jadi, yang ada bicara dan sedang perjuangkan pemekaran dua kabupaten itu karena kalah politik pada Pilkada Paniai, Intan Jaya dan Nabire,” tudingnya.
Kabupaten Paniai terdapat 10 distrik. Dua distrik (Dumadama dan Bibida) diklaim masuk dalam rencana calon Kabupaten Moni/Delama. Sedangkan Paniai Timur yang dipimpin Marthinus Nawipa, SE, MM, mematok wilayahnya adalah lima distrik (Ekadide, Agadide, Kebo, Bogobaida, dan Siriwo).
Tak ada respon yang baik alias ditolak oleh Bupati Paniai, Tim Kerja Rencana Pemekaran Calon Kabupaten Paniai Timur terpaksa “terbang” ke Jakarta mencari dukungan pemerintah.
Salah satu anggota timnya, Yuliten Nawipa, mengatakan, pemerintah pusat akan “turun” untuk melakukan studi kelayakan di lapangan dan harapannya aspirasi DOB dapat digodok melalui mekanisme.
“Kami sudah berusaha ketemu dengan Bupati Paniai untuk sampaikan aspirasi masyarakat 5 distrik dan 32 kampung, tetapi tidak berhasil. Makanya, kami akan hadirkan tim dari Jakarta supaya lihat langsung kondisi daerah,” katanya.
“Perlu kami pertegas bahwa aspirasi pemekaran ini dari masyarakat lima distrik, bukan aspirasi kelompok tertentu. Dan, kami namakan Paniai Timur, ini tidak ada kaitan dengan Wedauma yang diisukan beberapa bulan lalu,” tutur Yuliten.
Atas nama tim, dia mengaku sangat kecewa, karena, “Bupati Paniai langsung tolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas terhadap aspirasi pemekaran itu.” [TabloidJubi]