Franz Albert Joku : Suap-Menyuap di Mahkamah Konstitusi Sudah Menjadi Budaya yang Mendarah Daging
pada tanggal
Thursday, 10 October 2013
KOTA JAYAPURA - Franz Albert Joku menyatakan suap menyuap yang terjadi di jajaran Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukanlah hal yang baru.
"Budaya korupsi ini merupakan kejahatan yang sudah mendarah daging dan kini pengaruhnya sudah turun di berbagai lini dan ranah, termasuk dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Papua," ujar Franzalbert yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayapura, Kamis.
Dikatakan, di Papua atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat membuat korupsi sudah merajalela. Akibat korupsi tersebut, betapa mahalnya demokrasi yang sekarang bertumbuh di Indonesia.
"Bahkan untuk dapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk jadi bupati, gubernur bahkan presiden semuanya serba mahal," tandasnya.
Franzalbert mengakui bahwa khususnya untuk para pejabat di Papua yang memiliki masalah dan akhirnya berurusan dengan MK, pasti akan membawa uang miliar rupiah ke MK bagi para hakimnya untuk memenangkan gugatannya. Baik gugatan dalam hal pemilu maupun dalam urusan lainnya.
"Pasalnya korupsi sudah mendarah daging, suap menyuap di MK bukan hal yang baru bahkan sudah lama dilakukan di lingkungan institusi tersebut terbentuk, dimana hal ini bisa dikroscek kepada semua pejabat di Papua, ada ratusan milyar uang dari Papua yang dipikul untuk para hakim di MK," tegasnya.
Lebih lanjut Franzalbert menuturkan bahwa di Papua, ini harus menjadi sebuah testimoni. Pihaknya mengharapkan agar semua pejabat di Papua yang pernah berurusan dengan MK diharapkan untuk buka-bukaan, sebab ratusan milyar yang diberikan kepada hakim adalah uang pembangunan masyarakat di Papua.
"Itu sudah menjadi rahasia umum di Papua," tukasnya.
Franzalbert juga mengatakan bahwa pihaknya harus memberi testimoni untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di pusat yang menyebabkan proses pilgub, pilres, pilkada sangat mahal biayanya. Misalnya saja ketika pihaknya sekitar 3 tahun lalu, mengikuti pilkada di Kabupaten Jayapura, banyak sekali anggaran yang dikeluarkan untuk proses di MK.
"Media massa pun bertanggungjawab untuk membongkar kejahatan ini, karena jika dibiarkan maka kedepannya lembaga legislatif dan eksekutif akan diduduki oleh orang-orang yang punya uang, jadi sudah bertolakbelakang dengan asas demokrasi yang sebenarnya yaitu suara rakyat," urainya.
Franzalbert pun mengatakan bahwa pihaknya sebagai orang Papua memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya KPK dalam memberantas korupsi, walaupun sempat merasa kaget dengan penangkapan Ketua MK yaitu satu institusi tertinggi di Indonesia.
"Di satu sisi bersyukur pemerintah bisa sampai menemukan hal tersebut dalam lembaga yang penting dan saya sangat mendukung upaya pemerintah tersebut, tapi di sisi lain melihat dari sisi orangPpapua dan awam, saya berpikir juga perlu menghimbau kepada pemerintah dan Presiden untuk sebaiknya melepaskan Akil Muhktar," pungkasnya.
Franzalbert menambahkan, banyak sekali orang seperti Akil Muktar di MK, seharusnya pemerintah dapat menangkap semuanya. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi semua orang, jadi tidak hanya satu orang saja. [Antara]
"Budaya korupsi ini merupakan kejahatan yang sudah mendarah daging dan kini pengaruhnya sudah turun di berbagai lini dan ranah, termasuk dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Papua," ujar Franzalbert yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayapura, Kamis.
Dikatakan, di Papua atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat membuat korupsi sudah merajalela. Akibat korupsi tersebut, betapa mahalnya demokrasi yang sekarang bertumbuh di Indonesia.
"Bahkan untuk dapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk jadi bupati, gubernur bahkan presiden semuanya serba mahal," tandasnya.
Franzalbert mengakui bahwa khususnya untuk para pejabat di Papua yang memiliki masalah dan akhirnya berurusan dengan MK, pasti akan membawa uang miliar rupiah ke MK bagi para hakimnya untuk memenangkan gugatannya. Baik gugatan dalam hal pemilu maupun dalam urusan lainnya.
"Pasalnya korupsi sudah mendarah daging, suap menyuap di MK bukan hal yang baru bahkan sudah lama dilakukan di lingkungan institusi tersebut terbentuk, dimana hal ini bisa dikroscek kepada semua pejabat di Papua, ada ratusan milyar uang dari Papua yang dipikul untuk para hakim di MK," tegasnya.
Lebih lanjut Franzalbert menuturkan bahwa di Papua, ini harus menjadi sebuah testimoni. Pihaknya mengharapkan agar semua pejabat di Papua yang pernah berurusan dengan MK diharapkan untuk buka-bukaan, sebab ratusan milyar yang diberikan kepada hakim adalah uang pembangunan masyarakat di Papua.
"Itu sudah menjadi rahasia umum di Papua," tukasnya.
Franzalbert juga mengatakan bahwa pihaknya harus memberi testimoni untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di pusat yang menyebabkan proses pilgub, pilres, pilkada sangat mahal biayanya. Misalnya saja ketika pihaknya sekitar 3 tahun lalu, mengikuti pilkada di Kabupaten Jayapura, banyak sekali anggaran yang dikeluarkan untuk proses di MK.
"Media massa pun bertanggungjawab untuk membongkar kejahatan ini, karena jika dibiarkan maka kedepannya lembaga legislatif dan eksekutif akan diduduki oleh orang-orang yang punya uang, jadi sudah bertolakbelakang dengan asas demokrasi yang sebenarnya yaitu suara rakyat," urainya.
Franzalbert pun mengatakan bahwa pihaknya sebagai orang Papua memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya KPK dalam memberantas korupsi, walaupun sempat merasa kaget dengan penangkapan Ketua MK yaitu satu institusi tertinggi di Indonesia.
"Di satu sisi bersyukur pemerintah bisa sampai menemukan hal tersebut dalam lembaga yang penting dan saya sangat mendukung upaya pemerintah tersebut, tapi di sisi lain melihat dari sisi orangPpapua dan awam, saya berpikir juga perlu menghimbau kepada pemerintah dan Presiden untuk sebaiknya melepaskan Akil Muhktar," pungkasnya.
Franzalbert menambahkan, banyak sekali orang seperti Akil Muktar di MK, seharusnya pemerintah dapat menangkap semuanya. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi semua orang, jadi tidak hanya satu orang saja. [Antara]