Roda Pemerintahan Kabupaten Lanny Jaya Lumpuh Total
pada tanggal
Sunday, 15 September 2013
TIOM (LANNY JAYA) - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Pegunungan Tengah Papua (WPTP), Detius Yoman, mengatakan, selama 3 hari aktifitas Pemerintahan di Kantor Bupati Lanny Jaya maupun Kantor Dinas Otonom lumpuh total.
Pasalnya, massa menduduki dan memalang Kantor Bupati Lanny Jaya tersebut.Tidak hanya itu, massa pendemo juga tidak mengijinkan satupun pegawai masuk kantor. Hingga kemarin, praktis tidak ada pelayanan di kantor bupati karena semua pegawai yang hendak berkantor disuruh pulang.
“Kegiatan pelayanan masyarakat yang hanya buka saat ini adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Lanny Jaya,” ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (12/09/2013).
Dikatakan,aksi pemalangan yang dilakukan tersebut tidak lain karena massa pendemo menilai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Puncak yang tidak transparan, netral dan mandiri serta tidak independen dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Lanny Jaya.
“Sesuai keterangan dari Koordinator Demo, Maros Wenda, S.Kom., bahwa pemalangan tidak akan dibuka, sampai masalah ini dituntaskan,” katanya lagi.
Dengan kondisi demikian, dirinya sangat menyayangkan, karena masyarakat Lanny Jaya yang seharusnya mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang menjadi terhambat dan ini jelas semakin merugikan masyarakat Lanny Jaya, apalagi sistem pemerintahan di Pemda Lanny Jaya amburadul alias tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya dugaan dan indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
Dirinya menegaskan bahwa massa pendemo meminta KPU Provinsi Papua untuk segera menuntaskan masalah ini dengan serius, jika tidak maka ada tindakan yang lebih parah lagi yang akan dilakukan oleh massa pendemo, yang bisa saja berakibat pada terjadinya konflik yang mengorbankan jiwa. [BintangPapua]
Pasalnya, massa menduduki dan memalang Kantor Bupati Lanny Jaya tersebut.Tidak hanya itu, massa pendemo juga tidak mengijinkan satupun pegawai masuk kantor. Hingga kemarin, praktis tidak ada pelayanan di kantor bupati karena semua pegawai yang hendak berkantor disuruh pulang.
“Kegiatan pelayanan masyarakat yang hanya buka saat ini adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Lanny Jaya,” ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (12/09/2013).
Dikatakan,aksi pemalangan yang dilakukan tersebut tidak lain karena massa pendemo menilai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Puncak yang tidak transparan, netral dan mandiri serta tidak independen dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Lanny Jaya.
“Sesuai keterangan dari Koordinator Demo, Maros Wenda, S.Kom., bahwa pemalangan tidak akan dibuka, sampai masalah ini dituntaskan,” katanya lagi.
Dengan kondisi demikian, dirinya sangat menyayangkan, karena masyarakat Lanny Jaya yang seharusnya mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang menjadi terhambat dan ini jelas semakin merugikan masyarakat Lanny Jaya, apalagi sistem pemerintahan di Pemda Lanny Jaya amburadul alias tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya dugaan dan indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
Dirinya menegaskan bahwa massa pendemo meminta KPU Provinsi Papua untuk segera menuntaskan masalah ini dengan serius, jika tidak maka ada tindakan yang lebih parah lagi yang akan dilakukan oleh massa pendemo, yang bisa saja berakibat pada terjadinya konflik yang mengorbankan jiwa. [BintangPapua]