Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Dukung Konvoi Freedom Flotilla
pada tanggal
Friday, 6 September 2013
ABEPURA (KOTA JAYAPURA) - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan sikap resmi mereka terkait warga pribumi dan aktivis Australia yang dikabarkan sedang menuju ke Papua New Guinea (PNG) dan Papua menggunakan tiga buah kapal konvoi, Freedom Flotilla.
Kepada majalahselangkah.com, Kamis, (29/08/2013) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura Papua, ketua KNPB, Victor Yeimo mengatakan, KNPB sebagai media rakyat Papua tetap mendukung upaya sesama warga pribumi Melanesia dan aktivis Australia yang memberikan perhatian atas masalah orang Melanesia di Papua.
"KNPB adalah media rakyat Papua Barat. KNPB memediasi kepentingan bangsa pribumi Papua Barat, ras melanesaia di Pasific Selatan. Jadi, KNPB sebagai media mendukung perjalanan para aktivis di Australia yang memberikan perhatian pada masalah di Papua," kata Victor.
Ia menjelaskan, "Sesuatu yang baik untuk rakyat Papua tetap kami dukung. Perjalanan ini adalah bentuk simpati warga pribumi Australia dan para aktivis HAM dan lingkungan di sana atas persoalan di Papua," katanya.
Ia menjelaskan, KNPB melihat perjalanan ini sebagai bentuk solidaritas sesama warga pribumi untuk melihat kembali bagaimana hubungan-hubungan orang Melanesia di masa lalu. "Ini adalah kunjungan sesama warga pribumi Melanesia," katanya.
Sampai Kapan Bangsa-Bangsa Melanesia Jadi Budak?
Kedatangan para aktivis ini, tentu bukan tanpa tantangan. Pemerintah Indonesia dan PNG memberikan reaksi keras. Tidak hanya Indonesia dan PNG, Pemerintah Australia juga, atas desakan Indonesia menyatakan tidak bertanggung jawab.
Diberitakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Djoko Suyanto mengingatkan kelompok aktivis Australia untuk tidak memasuki perairan Papua. Djoko Suyanto telah menginstruksikan TNI-AL dan TNI-AU melalui Panglima TNI untuk mengantisipasi kedatangan kapal Australia yang membawa sekelompok aktivis Australia dan Papua Barat.
"Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI-AL dan TNI-AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko seperti dikutip Vivanews, Senin 19 Agustus 2013.
Sementara, seperti dikutip media PNG, PM Peter O'Neill unclear mengatakan, menolak kapal Freedom Flotilla untuk masuk ke wilayahnya, PNG.
Lalu, Pemerintah Australia menyatakan tidak bertanggung jawab jika puluhan aktivis Australia yang ikut pelayaran Freedom Flotilla ke Papua, ditangkap pihak keamanan Indonesia dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr menegaskan, Australia tidak bisa mengintervensi hukum di Indonesia dan Papua Nugini jika warga negara lain melanggar hukum dan imigrasi kedua negara itu.
Atas larangan itu, Ketua KNPB Victor Yeimo mengatakan, pihaknya prihatin dengan pelarangan dan rencana penghadangan itu. "KNPB sebagai media rakyat Papua prihatin dengan reaksi keras dari pemerintah Indonesia dan PNG atas kedatangan para aktivis Australia ini. Mereka tidak punya kapasitas memerdekakan Papua tetapi Indonesia dan PNG telah bereaksi keras," katanya.
Kata Victor, pihaknya kecewa dengan komentar PM PNG yang juga merupakan sesama orang Melanesia. KNPB menilai PM PNG lebih mementingkan hubungan kerja sama ekonimi dibandingkan menghargai satuan bangsa-bangsa Melanesia untuk kekuatan di masa depan.
"Kami kecewa atas komentar PM PNG. Mestinya, ia justru hormati solidaritas sesama Melanesia, dalam hal ini sesepu Aborigin yang bersimpati atas apa yang dialami oleh saudaranya di Papua Barat," tuturnya siang tadi.
"PNG adalah saudara dekat kita sebagai bangsa-bangsa Melanesia. Kami kecewa dengan larangan PM PNG. Sekali lagi, ini kunjungan saudara. Kalau tidak ada solidaritas Melanesia, sampai kapan bangsa-bangsa Melanesia akan menjadi budak dari negara-negara kawasan lain. Kapan kita pikirkan bersama tentang kepentingan kawasan, orang Melanesia di Pasific," kata ketua KNPB, Victor Yeimo.
Victor juga menilai komentar PM Australia bertentangan dengan semangat demokrasi di sana. Juga, kata dia, mestinya pemerintah Australia menghormati keinginan dan hak-hak orang-orang pribumi di sana (Aborigin) untuk bersolider dengan orang Papua.
Diketahui, kelompok yang menamakan diri Freedom Flotilla berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu 17 Agustus 2013, waktu setempat, ke Papua.
Selasa (20/08/2013) mereka telah mencapai Cooktown di North Queensland, Perhentian terakhir di Australia di Thursday Island, Queensland. Dikabarkan, di sana, mereka bertemu dengan petugas bea cukai dan melakukan konferensi pers.
Selanjutnya, telah melanjutkan pelayaran ke Daru, Selatan Papua New Guinea. Dan, menurut informasi yang diterima redaksi majalahselangkah.com, para aktivis itu telah mendengar larangan hadangan militer Indonesia tetapi tetap akan berlayar hingga ke Papua. [MajalahSelangkah]
Kepada majalahselangkah.com, Kamis, (29/08/2013) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura Papua, ketua KNPB, Victor Yeimo mengatakan, KNPB sebagai media rakyat Papua tetap mendukung upaya sesama warga pribumi Melanesia dan aktivis Australia yang memberikan perhatian atas masalah orang Melanesia di Papua.
"KNPB adalah media rakyat Papua Barat. KNPB memediasi kepentingan bangsa pribumi Papua Barat, ras melanesaia di Pasific Selatan. Jadi, KNPB sebagai media mendukung perjalanan para aktivis di Australia yang memberikan perhatian pada masalah di Papua," kata Victor.
Ia menjelaskan, "Sesuatu yang baik untuk rakyat Papua tetap kami dukung. Perjalanan ini adalah bentuk simpati warga pribumi Australia dan para aktivis HAM dan lingkungan di sana atas persoalan di Papua," katanya.
Ia menjelaskan, KNPB melihat perjalanan ini sebagai bentuk solidaritas sesama warga pribumi untuk melihat kembali bagaimana hubungan-hubungan orang Melanesia di masa lalu. "Ini adalah kunjungan sesama warga pribumi Melanesia," katanya.
Sampai Kapan Bangsa-Bangsa Melanesia Jadi Budak?
Kedatangan para aktivis ini, tentu bukan tanpa tantangan. Pemerintah Indonesia dan PNG memberikan reaksi keras. Tidak hanya Indonesia dan PNG, Pemerintah Australia juga, atas desakan Indonesia menyatakan tidak bertanggung jawab.
Diberitakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Djoko Suyanto mengingatkan kelompok aktivis Australia untuk tidak memasuki perairan Papua. Djoko Suyanto telah menginstruksikan TNI-AL dan TNI-AU melalui Panglima TNI untuk mengantisipasi kedatangan kapal Australia yang membawa sekelompok aktivis Australia dan Papua Barat.
"Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI-AL dan TNI-AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko seperti dikutip Vivanews, Senin 19 Agustus 2013.
Sementara, seperti dikutip media PNG, PM Peter O'Neill unclear mengatakan, menolak kapal Freedom Flotilla untuk masuk ke wilayahnya, PNG.
Lalu, Pemerintah Australia menyatakan tidak bertanggung jawab jika puluhan aktivis Australia yang ikut pelayaran Freedom Flotilla ke Papua, ditangkap pihak keamanan Indonesia dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr menegaskan, Australia tidak bisa mengintervensi hukum di Indonesia dan Papua Nugini jika warga negara lain melanggar hukum dan imigrasi kedua negara itu.
Atas larangan itu, Ketua KNPB Victor Yeimo mengatakan, pihaknya prihatin dengan pelarangan dan rencana penghadangan itu. "KNPB sebagai media rakyat Papua prihatin dengan reaksi keras dari pemerintah Indonesia dan PNG atas kedatangan para aktivis Australia ini. Mereka tidak punya kapasitas memerdekakan Papua tetapi Indonesia dan PNG telah bereaksi keras," katanya.
Kata Victor, pihaknya kecewa dengan komentar PM PNG yang juga merupakan sesama orang Melanesia. KNPB menilai PM PNG lebih mementingkan hubungan kerja sama ekonimi dibandingkan menghargai satuan bangsa-bangsa Melanesia untuk kekuatan di masa depan.
"Kami kecewa atas komentar PM PNG. Mestinya, ia justru hormati solidaritas sesama Melanesia, dalam hal ini sesepu Aborigin yang bersimpati atas apa yang dialami oleh saudaranya di Papua Barat," tuturnya siang tadi.
"PNG adalah saudara dekat kita sebagai bangsa-bangsa Melanesia. Kami kecewa dengan larangan PM PNG. Sekali lagi, ini kunjungan saudara. Kalau tidak ada solidaritas Melanesia, sampai kapan bangsa-bangsa Melanesia akan menjadi budak dari negara-negara kawasan lain. Kapan kita pikirkan bersama tentang kepentingan kawasan, orang Melanesia di Pasific," kata ketua KNPB, Victor Yeimo.
Victor juga menilai komentar PM Australia bertentangan dengan semangat demokrasi di sana. Juga, kata dia, mestinya pemerintah Australia menghormati keinginan dan hak-hak orang-orang pribumi di sana (Aborigin) untuk bersolider dengan orang Papua.
Diketahui, kelompok yang menamakan diri Freedom Flotilla berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu 17 Agustus 2013, waktu setempat, ke Papua.
Selasa (20/08/2013) mereka telah mencapai Cooktown di North Queensland, Perhentian terakhir di Australia di Thursday Island, Queensland. Dikabarkan, di sana, mereka bertemu dengan petugas bea cukai dan melakukan konferensi pers.
Selanjutnya, telah melanjutkan pelayaran ke Daru, Selatan Papua New Guinea. Dan, menurut informasi yang diterima redaksi majalahselangkah.com, para aktivis itu telah mendengar larangan hadangan militer Indonesia tetapi tetap akan berlayar hingga ke Papua. [MajalahSelangkah]