Provinsi Papua Belum Siap Ikut Pemilu 2014
pada tanggal
Wednesday, 21 August 2013
JAKARTA - Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 di Provinsi Papua dianggap masih dilingkup banyak permasalahan. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai bahwa Provinsi Papua belum siap melaksanakan pemilu.
"Papua kurang siap dalam pelaksanaan pemilu untuk Pemilu 2014 mendatang karena sekitar 80 persen desa di Papua tidak mengumumkan DPS selama masa pengumuman yang telah dijadwalkan KPU yakni tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 lalu," kata Direktur Eksekutif LP3ES Kurniawan Zein, dalam paparan media Hasil Monitoring Daftar Pemilih Pemilu 2014 di Provinsi Papua, Selasa (20/08/2013), Jakarta.
Ia menyatakan, pelaksanaan tahapan pemilu yang paling krusial seperti pemutakhiran data pemilih saja tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang diagendakan oleh KPU. Kurniawan mengungkapkan, ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di Bumi Cendrawasih disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, lanjut dia, keadaan geografis di provinsi paling timur Indonesia itu. Hal lain, katanya, faktor pengaruh kepala suku yang sangat kental terkait pilihan politik masyarakat.
"Kami menemukan ada kecamatan dan kampung yang tidak bisa di akses sama sekali. Dan ini masalah teknis tetapi bisa mempengaruhi pendaftaran DPS apalagi pada saat pelaksanaan pemilu," kata Kurniawan.
Dia memaparkan, dari 30 kabupaten/kota yang dipantau, ada 109 kampung di Provinsi Papua yang belum mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan hanya sekitar 20 persen saja yang telah mengumumkan DPS. Kurniawan menyampaikan, hal itu disebabkan DPS belum tersedia, atau DPS tersedia hanya tidak diumumkan petugas.
"Kendala lainnya adalah anggaran dan ada juga yang diminta untuk tidak diumumkan saja," ujarnya.
Kurniawan berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat segera merapikan dan membenahi sistem pelaksanaan pemilu di daerah tersebut sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar di daerah tersebut.
"Oleh karena itu seharusnya KPU sudah jauh-jauh hari untuk mencari solusi pelaksanaan pemilu di Papua, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan adil," kata dia.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Papua memang sempat terkendala. Namun, dia memastikan, tahapan tersebut telah berjalan di wilayah tersebut.
"Memang kami sempat menemui kendala di sana. Tapi sekarang pemutakhiran telah berjalan, dan beberapa data di kami sudah mulai masuk," ujar Ferry. [Kompas| Antara]
"Papua kurang siap dalam pelaksanaan pemilu untuk Pemilu 2014 mendatang karena sekitar 80 persen desa di Papua tidak mengumumkan DPS selama masa pengumuman yang telah dijadwalkan KPU yakni tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 lalu," kata Direktur Eksekutif LP3ES Kurniawan Zein, dalam paparan media Hasil Monitoring Daftar Pemilih Pemilu 2014 di Provinsi Papua, Selasa (20/08/2013), Jakarta.
Ia menyatakan, pelaksanaan tahapan pemilu yang paling krusial seperti pemutakhiran data pemilih saja tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang diagendakan oleh KPU. Kurniawan mengungkapkan, ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di Bumi Cendrawasih disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, lanjut dia, keadaan geografis di provinsi paling timur Indonesia itu. Hal lain, katanya, faktor pengaruh kepala suku yang sangat kental terkait pilihan politik masyarakat.
"Kami menemukan ada kecamatan dan kampung yang tidak bisa di akses sama sekali. Dan ini masalah teknis tetapi bisa mempengaruhi pendaftaran DPS apalagi pada saat pelaksanaan pemilu," kata Kurniawan.
Dia memaparkan, dari 30 kabupaten/kota yang dipantau, ada 109 kampung di Provinsi Papua yang belum mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan hanya sekitar 20 persen saja yang telah mengumumkan DPS. Kurniawan menyampaikan, hal itu disebabkan DPS belum tersedia, atau DPS tersedia hanya tidak diumumkan petugas.
"Kendala lainnya adalah anggaran dan ada juga yang diminta untuk tidak diumumkan saja," ujarnya.
Kurniawan berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat segera merapikan dan membenahi sistem pelaksanaan pemilu di daerah tersebut sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar di daerah tersebut.
"Oleh karena itu seharusnya KPU sudah jauh-jauh hari untuk mencari solusi pelaksanaan pemilu di Papua, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan adil," kata dia.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Papua memang sempat terkendala. Namun, dia memastikan, tahapan tersebut telah berjalan di wilayah tersebut.
"Memang kami sempat menemui kendala di sana. Tapi sekarang pemutakhiran telah berjalan, dan beberapa data di kami sudah mulai masuk," ujar Ferry. [Kompas| Antara]