Persaingan Sumber Daya Manusia di Papua Kian Ketat
pada tanggal
Saturday, 17 August 2013
SENTANI (JAYAPURA) - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang handal dan berkualitas.Karena persaingan sumber daya manusia pada pasar kerja saat ini cukup ketat seiring kemajuan teknologi dan informasi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP.MH dalam sambuatannya yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Drs. Waryoto pada pembukaan Pelatihan Bimbingan Keterampilan Sosial bagi Remaja Putus Sekolah / Anak Terlantar dan Wanita Tuna Sosial tahun 2013, di Aula UPTD Panti Bina Sosial Dinas Kesejahteraan dan Masyarakat Terisolir Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (15/08/2013).
Gubernur mengaku, SDM yang tinggi dapat dicirikan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, namum untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bermutu melalui jalur pendidikan formal, akan memerlukan waktu yang lama.
Sehingga diperlukan suatu terobosan untuk memberikan bekal keterampilan dalam waktu yang singkat dan berorientasi pada praktek kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada bagi anak/remaja putus sekolah dan wanita tuna sosial/rawan sosial ekonomi.
Oleh karena itu, dalam upaya menangani permasalahan sosial anak/remaja putus sekolah dan wanita tuna sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Bina Sosial Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi anak/remaja putus sekolah, wanita tuna sosial.
“Mereka tidak hanya diberikan keterampilan kerja saja, mereka dibentuk menjadi manusia trampil bekerja sebagaimana yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelatihan lain,”ujarnya.
Namun demikian, melalui pelatihan ini mereka juga diberikan bimbingan sosial, bimbingan mental spritual agar mampu dan mau malaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial baik secara individu maupun secara kelompok dan bertanggungjawab, sehingga pada gilirannya mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan sejajar dengan anggota masyarakat lainnya seecara wajar.
Sebab, pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mengarah pada upaya pemberdayaan, pemulihan, pengembangan dan rehabilitasih sosial penyandang masalah kesejahteraan sosia pada hakekatnya adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. [PapuaPos]
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP.MH dalam sambuatannya yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Drs. Waryoto pada pembukaan Pelatihan Bimbingan Keterampilan Sosial bagi Remaja Putus Sekolah / Anak Terlantar dan Wanita Tuna Sosial tahun 2013, di Aula UPTD Panti Bina Sosial Dinas Kesejahteraan dan Masyarakat Terisolir Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (15/08/2013).
Gubernur mengaku, SDM yang tinggi dapat dicirikan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, namum untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bermutu melalui jalur pendidikan formal, akan memerlukan waktu yang lama.
Sehingga diperlukan suatu terobosan untuk memberikan bekal keterampilan dalam waktu yang singkat dan berorientasi pada praktek kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada bagi anak/remaja putus sekolah dan wanita tuna sosial/rawan sosial ekonomi.
Oleh karena itu, dalam upaya menangani permasalahan sosial anak/remaja putus sekolah dan wanita tuna sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Bina Sosial Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi anak/remaja putus sekolah, wanita tuna sosial.
“Mereka tidak hanya diberikan keterampilan kerja saja, mereka dibentuk menjadi manusia trampil bekerja sebagaimana yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelatihan lain,”ujarnya.
Namun demikian, melalui pelatihan ini mereka juga diberikan bimbingan sosial, bimbingan mental spritual agar mampu dan mau malaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial baik secara individu maupun secara kelompok dan bertanggungjawab, sehingga pada gilirannya mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan sejajar dengan anggota masyarakat lainnya seecara wajar.
Sebab, pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mengarah pada upaya pemberdayaan, pemulihan, pengembangan dan rehabilitasih sosial penyandang masalah kesejahteraan sosia pada hakekatnya adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. [PapuaPos]