Pemprov Papua Belum Terima Formasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dari Pusat
pada tanggal
Thursday, 15 August 2013
Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) memajukan jadwal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari semula Oktober menjadi September 2013.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua drh.Constant Karma kepada wartawan usai membuka Diklat kepemimpinan III dan IV tahun 2013 di Hotel Matoa, Rabu (14/08/2013) kemarin .
“Bulan September tahun ini seleksi rekrutmen CPNS untuk K1 dan umum, namun formasinya untuk penerimaan belum diterima pemerintah Papua, tetapi bagi masyarakat yang ingin ikut seleksi CPNS sebaiknya belajar,” kata Constant Karma.
Menurutnya, pada seleksi CPNS tahun ini, 10 Perguruan Tinggi di Indonesia menyiapkan bank soal bagi siapa saja yang ingin mengikuti tes. Selain itu sesuai hasil pertemuan terakhir di Jakarta, dimana model rekrutmen CPNS tahun ini sama lalu dalam merekrut pegawai baru yakni menggunakan lembar jawaban komputer.
“Seluruh calon CPNS yang ikut tes nantinya akan mengisi lembaran jawaban komputer yang akan dikumpulkan dan dikerjakan di Jakarta, jadi yang penting sekarang adalah yang mau ikut tes harus belajar dari sekarang agar lolos tes,”ungkapnya.
Dikatakannya, untuk penerimaan tenaga honorer K1 sudah berjalan, sementara pengangkatan tenaga honorer K2 akan tetap mengikuti tes bersama rekrutmen untuk umum.
“Pesan kepada generasi muda sekarang adalah harus belajar soal jika ingin ikut tes,”tandasnya.
Hal senada di ungkapkan Kepala Badan Pelatihan Apatur dan Kepegawain Provinsi Papua Charles Kambuaya bahwa jumlah tenaga honorer K2 sekitar 300 orang lebih.
“Tenaga honorer K2 tetap akan mengikuti tes, namun akan kita usahakan agar mereka semua dapat lolos,”terangnya.
Menurutnya, satu hari yang lalu sudah dilakukan rapat di Jakarta dalam pertemuan tersebut diusulkan agar semua tenaga honorer K2 semua lolos. K2 harus lolos semua, tidak boleh ada yang tidak lulus. Setelah pengangkatan tenaga honorer K2, maka tidak akan ada pengangkatan tenaga honorer lagi.
“Tidak boleh ada penerimaan tenaga honor lagi, karena sudah ada surat edaran gubernur. Jadi jika ada SKPD yang masih memaksakan untuk menerima tenaga honor maka resiko ditanggung masing-masing SKPD,”tegasnya. [PapuaPos]