Pemerintah Peter O'Neill Diminta Lebih Tegas Tangani Korupsi

PORT MORESBY - Pemerintah Papua Nugini (PNG) harus bertindak lebih jauh untuk mengatasi masalah korupsi, seru ketua Transparency International PNG, Lawrence Stephens.

Stephens mengomentari pernyataan Sekertaris Negara Sir Manasupe Zurenuoc, yang berkata bahwa untuk menumpas korupsi di negara tersebut, harus lebih banyak tindakan dan lebih sedikit omongan.

Pernyataan Zurenuoc dilontarkan saat menghadiri forum yang membahas proposal tentang pembentukan Komisi Independen untuk Melawan Korupsi.

Menurut Stephens, korupsi tengah merajalela di PNG, di mana diperkirakan setengah dana bantuan rutin disalahgunakan.

"Banyak contoh yang diberikan tentang penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana, ada banyak contoh dimana-mana perihal pengalokasian lahan yang salah, hilangnya dana publik di berbagai institusi, dan seterusnya," jelasnya.

Menurut Stephens, bukti-bukti tersebut tidaklah mendukung pendapat yang menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari 'sistem wantok' di PNG, dan apa yang disebut sebagian orang sebagai 'bisnis keluarga.'

"Elemen yang paling kuat adalah bahwa masyarakat berusaha untuk tidak menyadari hukum yang berlaku dalam pekerjaan mereka. Banyak orang yang mengaku bahwa mereka merasa memiliki berbagai kewajiban, dan itu dijadikan alasan agar mereka bisa melakukan berbagai hal. Sebenarnya, banyak korupsi yang jelas terjadi sangatlah egois dan jelas tidak memiliki sifat seperti Robin Hood, yang mana itu dilakukan untuk mencoba membantu masyarakat," jelasnya.

Keadaan seperti ini memburuk saat waktu pemilu tiba, lanjut Stephens, karena banyak yang merasa wajib memberi dan menerima hadiah, padahal hal tersebut melanggar hukum. [RadioAustralia]