Pemerintah Australia dan Papua Nugini Dukung Tanah Papua jadi Bagian dari Indonesia
pada tanggal
Monday, 19 August 2013
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Pemerintah Australia dan Papua Nugini (PNG) telah menyatakan mendukung Papua dan Papua Barat adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Marty di Istana Merdeka, Sabtu, usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyusul upaya aktivis Australia dan Papua Barat untuk berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu, ke Papua Barat, untuk memprotes kekerasan terhadap warga Papua Barat.
"Ya saya tahu ini, saya ketahui beberapa waktu lalu adanya ulah kelompok yang akan mengupayakan pelayaran kapal dari Cairns menuju ke Pulau Daru Papua Nugini. Kita terus memonitor dan berkomunikasi dengan pemerintah Australia dan Papua Nugini, mereka jelas menyampaikan sikap yang mendukung Indonesia tentang Papua dan Papua Barat," katanya.
Bahkan, menurut Marty, Pemerintah PNG menolak mengiizinkan kapal tersebut memasuki wilayah PNG.
Laporan media internasional menyebutkan sekitar 50 orang akan menumpang dua kapal Papua Barat Freedom Flotilla, ke pantai timur Australia, melalui Selat Torres, lalu PNG menuju Merauke di pantai selatan Papua. Kelompok itu kemungkinan memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. [Antara| AustralianNationalUniversity]
Pernyataan ini disampaikan Marty di Istana Merdeka, Sabtu, usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyusul upaya aktivis Australia dan Papua Barat untuk berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu, ke Papua Barat, untuk memprotes kekerasan terhadap warga Papua Barat.
"Ya saya tahu ini, saya ketahui beberapa waktu lalu adanya ulah kelompok yang akan mengupayakan pelayaran kapal dari Cairns menuju ke Pulau Daru Papua Nugini. Kita terus memonitor dan berkomunikasi dengan pemerintah Australia dan Papua Nugini, mereka jelas menyampaikan sikap yang mendukung Indonesia tentang Papua dan Papua Barat," katanya.
Bahkan, menurut Marty, Pemerintah PNG menolak mengiizinkan kapal tersebut memasuki wilayah PNG.
Laporan media internasional menyebutkan sekitar 50 orang akan menumpang dua kapal Papua Barat Freedom Flotilla, ke pantai timur Australia, melalui Selat Torres, lalu PNG menuju Merauke di pantai selatan Papua. Kelompok itu kemungkinan memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. [Antara| AustralianNationalUniversity]