Pembentukan National Network Papua (NNP) untuk Mendukung Penyelesaian Tambang di Sungai Degeuwo
pada tanggal
Friday, 2 August 2013
KOTA JAYAPURA - Badan pengurus Lembaga pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee, Moni (LPMA SWAMEMO) Paniai, yang tinggal di sepanjang sungai Degeuwo, telah melakukan jaringan kerja sama dengan organisasi gereja dan lembaga pemerhati lingkungan lainya lembaga agama seperti VIVAT indonesia, JPIC OFM Indonesia, JPIC MSC Indonesia. Beberapa lembaga yang peduli dengan lingkungan lainmnya, yaitu WALHI, JATAM, Pustaka, KontraS, dan National Papua Solidarity (Napas) yang disebut dengan National Network Papua (NNP).
"Di tingkatan provinsi Papua, kami bekerjasama dengan Foker LSM Papua, SKPKC Fransiskaan Papua, SKP Papua, SKP Timika, SKP Kigmi Papua, KontraS Papua, dan lembaga lainya di Papua," ujar Thobias Bagubau, pengurus LPMA Swamemo, saat menggelar jumpa pers di sekertariat AMPTPI, (01/08/2013), di Jayapura Papua.
Kata Thobias lagi, "Tujuan dari dibentuknya NNP adalah memberi dukungan dan turut serta menyuarakan segala persoalan di Degeuwo untuk dikaji, khususnya setelah pertambangan Degeuwo terbentuk."
Sambungnya lagi, "Kami akan memberikan data berbagai persoalan mulai dari persoalan pelanggaran HAM, masalah lingkungan, masalah sosial, kesehatan, HIV AIDS, semenjak perusahan ilegal masuk dan beroperasi pada tahun 2001-2013 saat ini kepada (NNP) di Jakarta untuk mempertanyakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua bahkan pemerintah kabupaten Paniai dan pemerintah daerah kabupaten Intan Jaya untuk menaggapinya secara serius."
Lagi kata Thobias, ada 5 persoalan yang akan menjadi sorotan utama NNP, yaitu pertama, persoalan lingkungan di area pertambangan illegal yang yang rusak total.
Kedua, persoalan administrasi surat perijinan tidak jelas untuk pertambangan. Ketiga, persoalan perampasan kekayaan alam; emas dan yang lain lain. Keempat, penyebaran penyakit sosial HIV AIDS dll. Kelima persoalan pelanggaran HAM.
Thobias meminta pemerintah provinsi Papua dan pemerintah daerah setempat, juga Polda Papua untuk segera melakukan evaluasi masalah pertambangan emas di Degeuwo. "Mereka terkesan sengaja diam diri. Padahal, semua terjadi di depan mata. Dan dari semua, rakyat Papualah yang terus jadi korban," katanya. [MajalahSelangkah]
"Di tingkatan provinsi Papua, kami bekerjasama dengan Foker LSM Papua, SKPKC Fransiskaan Papua, SKP Papua, SKP Timika, SKP Kigmi Papua, KontraS Papua, dan lembaga lainya di Papua," ujar Thobias Bagubau, pengurus LPMA Swamemo, saat menggelar jumpa pers di sekertariat AMPTPI, (01/08/2013), di Jayapura Papua.
Kata Thobias lagi, "Tujuan dari dibentuknya NNP adalah memberi dukungan dan turut serta menyuarakan segala persoalan di Degeuwo untuk dikaji, khususnya setelah pertambangan Degeuwo terbentuk."
Sambungnya lagi, "Kami akan memberikan data berbagai persoalan mulai dari persoalan pelanggaran HAM, masalah lingkungan, masalah sosial, kesehatan, HIV AIDS, semenjak perusahan ilegal masuk dan beroperasi pada tahun 2001-2013 saat ini kepada (NNP) di Jakarta untuk mempertanyakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua bahkan pemerintah kabupaten Paniai dan pemerintah daerah kabupaten Intan Jaya untuk menaggapinya secara serius."
Lagi kata Thobias, ada 5 persoalan yang akan menjadi sorotan utama NNP, yaitu pertama, persoalan lingkungan di area pertambangan illegal yang yang rusak total.
Kedua, persoalan administrasi surat perijinan tidak jelas untuk pertambangan. Ketiga, persoalan perampasan kekayaan alam; emas dan yang lain lain. Keempat, penyebaran penyakit sosial HIV AIDS dll. Kelima persoalan pelanggaran HAM.
Thobias meminta pemerintah provinsi Papua dan pemerintah daerah setempat, juga Polda Papua untuk segera melakukan evaluasi masalah pertambangan emas di Degeuwo. "Mereka terkesan sengaja diam diri. Padahal, semua terjadi di depan mata. Dan dari semua, rakyat Papualah yang terus jadi korban," katanya. [MajalahSelangkah]