Nilai Jujur Bicara sebagai Media KNPB, Lukas Enembe Dikecam

KOTA JAYAPURA - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe kembali dikecam berbagai pihak di tanah Papua terkait pernyataannya yang menyebutkan tabloidjubi.com dan Majalah JUBI sebagai media Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Ini seperti pernyataan orang tidak berpendidikan. Bukankah selama ini JUBI sering memberitakan aktivitas Gubernur Papua, aktivitas TNI/Polri dan aktivitas pemerintah di Gedung Negara Dok II Jayapura,” tegas Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni, ketika dihubungi suarapapua.com, Senin (19/8/2013) kemarin.

Menurut Bucthar, jika media JUBI milik KNPB seperti yang disampaikan Gubernur Papua di depan Pangdam XVII/Cenderawasih di LP Abepura, tentu pemberitaan soal aktivitas Gubernur dan TNI/Polri akan dikesampingkan.

“Saya merasa lucu saja. Kenapa seorang Gubernur Papua menunjukan kebodohannya dengan menyebut media JUBI sebagai media KNPB. Gubernur tentu akan ditertawakan berbagai pihak di tanah Papua dan luar Papua,” tegas mantan Ketua Umum KNPB ini.

Senada dengan Bucthar, Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Jayapura menyesalkan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang justru akan menjadi boomerang bagi dirinya dan pemerintah provinsi Papua.

“Media JUBI online dibaca dan dipantau oleh siapa saja di Papua, di Jakarta, dan dunia internasional,” ujar Wakum kepada suarapapua.com, siang tadi.

“Saya yakin, pernyataan Gubernur akan menurunkan wibawa dirinya sendiri. Tentu ini sangat disayangkan, apalagi sampai jika media JUBI mengambil sikap untuk memboikot pemberitaan tentang Gubernur dan aktivitas di Gedung Negara Dok II,” ujar Wakum.

Mantan Dosen Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) ini justru meminta agar Gubernur mengklarifikasi pernyataan tersebut, dan mengeluarkan permohonan maaf kepada media JUBI agar dapat mengembalikan citra dirinya.

Sementara itu, menurut Siprianus Bunai, aktivis di Jayapura, pernyataan seperti itu dikeluarkan Gubernur  Papua karena melihat persoalan secara sepihak, sebab pemberitaan JUBI selama ini sangat berimbang soal situasi dan kondisi di tanah Papua.

“Saya melihat JUBI selalu memberikan ruang kepada pemerintah, KNPB, masyarakat adat, termasuk TPN-OPM, jadi keliru sebut JUBI media milik KNPB,” kata Bunai yang juga Alumnus  dari Universitas Atma Jaya, Jakarta ini.

Pemimpin redaksi JUBI, Victor Mambor mengatakan, stigma seperti itu bukan hal baru. Dari sejak terbit tahun 2001, JUBI sudah identik dengan perlawanan sehingga stigmatisasi seperti perkataan Gubernur Papua itu sudah menjadi resiko bagi siapa saja yang bekerja di JUBI.

“Stigma seperti itu sudah biasa. Yang lebih buruk bahkan pernah kami alami, dituduh korannya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tapi seorang Gubernur, menurut saya tak pantas berkata seperti itu. Kapasitas seorang Gubernur tentu berbeda dengan masyarakat awam yang melihat fenomena sosial secara hitam putih.” kata Victor Mambor, Pemimpin redaksi tabloidjubi.com dan Majalah Jubi, seperti ditulis tabloidjubi.com, beberapa waktu lalu.

Namun, lanjut Mambor, dirinya memahami bahwa tugas seorang Gubernur mungkin saja membuat Gubernur tak memiliki banyak waktu untuk memahami fenomena sosial yang terjadi pada masyarakatnya, termasuk memahami kebijakan redaksional sebuah media massa dan juga peran pers. Hal ini semestinya menjadi tanggungjawab para “pembisik” Gubernur. [SuaraPapua]