Masyarakat Keerom Diajak Beri Dukungan Pada Musyawarah Dewan Adat
pada tanggal
Friday, 16 August 2013
KOTA JAYAPURA - Ketua Pokja Perempuan MRP, Rode Muyasin mengatakan, telah terbentuk kepanitiaan yang bekerja menyiapkan proses musyawarah Dewan Adat Keerom.
Dengan terbentuknya kepanitiaan ini diharapkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada panitia dapat dikerjakan sesuai limit waktu yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan musyawarah.
Seluruh proses musyawarah Dewan Adat perlu dipersiapkan baik, sehingga keberadaan lembaga Dewan Adat ini dapat mengakomodir hak-hak dasar masyarakat adat dalam rangka proses pembangunan berjalan. Kelembagaan adat ini menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Keerom, dimana posisi kelembagaannya ada dalam posisi sebenarnya mengingat lembaga Dewan Adat ini mempunyai otoritas wilayah adat, yang mempunyai masyarakat adat.
“Hingga untuk melindungi wilayah adat serta masyarakat adat lembaga ini benar benar punya wibawa denga posisi keberadaan sebenarnya, “ ujarnya di ruang kerja Pokja Perempuan MRP, Rabu (14/08/2013)
Mengacu pada proses pembangunan yang tengah berlangsung dimana momen saat ini adalah momen legislatif yaitumasyarakat adat terlibat dalam dinamika legislatif 2014 mendatang. Untuk dapat memposisikan masyarakat adat pada proses pemilu legislatif, maka wadah Dewan Adat Keerom ini harus punya posisi dalam mengakomodir masyarakat adat Keerom yang terlibat dalam pembangunan bidang politik.
Sehingga keterwakilan baik di KPU dan legislatif nanti selanjutnya dalam proses memilih kepala daerah nanti masyarakat adat ini siap berpartisipasi. Rode Muyasin menyangsikan, bahwasanya, ketika wadah Dewan Adat ini tak berfungsi baik akan berdampak pada masyarakat adat dimana masyarakat adat menjadi penonton ditempatnya.
Perwakilan masyarakat adat Keerom di MRP ini berharap kepada semua komponen masyarakat adat di Keerom, baik kaum intelektual, pemuda, perempuan yang ada di Keerom perlu memberikan dukungan penuh pada kepanitiaan yang tengah bekerja dalam rangka pelaksanaan musyawarah Dewan Adat Keerom. [BintangPapua]
Dengan terbentuknya kepanitiaan ini diharapkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada panitia dapat dikerjakan sesuai limit waktu yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan musyawarah.
Seluruh proses musyawarah Dewan Adat perlu dipersiapkan baik, sehingga keberadaan lembaga Dewan Adat ini dapat mengakomodir hak-hak dasar masyarakat adat dalam rangka proses pembangunan berjalan. Kelembagaan adat ini menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Keerom, dimana posisi kelembagaannya ada dalam posisi sebenarnya mengingat lembaga Dewan Adat ini mempunyai otoritas wilayah adat, yang mempunyai masyarakat adat.
“Hingga untuk melindungi wilayah adat serta masyarakat adat lembaga ini benar benar punya wibawa denga posisi keberadaan sebenarnya, “ ujarnya di ruang kerja Pokja Perempuan MRP, Rabu (14/08/2013)
Mengacu pada proses pembangunan yang tengah berlangsung dimana momen saat ini adalah momen legislatif yaitumasyarakat adat terlibat dalam dinamika legislatif 2014 mendatang. Untuk dapat memposisikan masyarakat adat pada proses pemilu legislatif, maka wadah Dewan Adat Keerom ini harus punya posisi dalam mengakomodir masyarakat adat Keerom yang terlibat dalam pembangunan bidang politik.
Sehingga keterwakilan baik di KPU dan legislatif nanti selanjutnya dalam proses memilih kepala daerah nanti masyarakat adat ini siap berpartisipasi. Rode Muyasin menyangsikan, bahwasanya, ketika wadah Dewan Adat ini tak berfungsi baik akan berdampak pada masyarakat adat dimana masyarakat adat menjadi penonton ditempatnya.
Perwakilan masyarakat adat Keerom di MRP ini berharap kepada semua komponen masyarakat adat di Keerom, baik kaum intelektual, pemuda, perempuan yang ada di Keerom perlu memberikan dukungan penuh pada kepanitiaan yang tengah bekerja dalam rangka pelaksanaan musyawarah Dewan Adat Keerom. [BintangPapua]