Lukas Enembe Minta Masyarakat Dukung Kemajuan Pembangunan di Papua
pada tanggal
Wednesday, 7 August 2013
KOTA JAYAPURA - Gubernur provinsi Papua Lukas Enembe, mengajak kepada semua masyarakat Papua yang ada di atas tanah ini agar memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan di Papua.
“Ada berbagai kebijakan pemerintah yang tentu saat ini sementara dilaksanakan dalam empat bulan terakhir yang harus mendapat dukungan dari semua pihak,” kata Enembe belum lama ini.
Menurut Gubernur, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat empat bulan tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kepada semua masyarakat yang ada di atas tanah ini dari manapun asalnya dan apapun golongannya harus bersama-sama pemerintah mewujudkan dan memajukan pembangunan di Papua.
Sebagai pemimpin di Papua tentunya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mensejahterahkan masyarakat Papua, menjaga keamanan, menjalin persaudaraan, persahabatan dan menjaga kekeluargaan.
“Kita tidak memandang dari mana asalnya, namun yang terpenting adalah mencari kepercayaan untuk mengabdi di atas tanah ini untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kemajuan Papua,”terangnya.
Adanya keanekaragaman di Papua yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat budaya, Oleh karena itu keanekaragaman harus harus tetap dijaga demi keutuhan persatuan dan kesatuan.
“Saya sudah sampai kepada setiap orang kalau kita memberi jaminan kepada setiap orang seperti jaminan keamanan, persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan. Maka Kita akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan,”jelasnya.
Pada kesempatan tersebut gubernur mengaku mendapat surat dari DPRD,MRP dan DPRP terkait Pilkada pada tiga kabupaten yang akan melakukan Pilkada yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak dan Kabupaten Timika.
“Mereka meminta jika Gubernur benar-benar ingin menjalankan Otsus Plus, maka harus dibuktikan pada Pilkada tiga kabupaten tersebut dimana Bupati harus orang asli Papua,”terangnya.
Dalam surat tersebut guberur mengaku, jika bupati pada tiga kabupaten tersebut bukan orang asli Papua maka tidak usah berbicara masalah Otsus Plus. Karena orang Papua diberikan kesempatan di Papua untuk menjadi Bupati dan Wakil bupati, Dengan demikian walaupun Otsus plus belum rampung, namun hal ini tidak akan mungkin berlaku mundur tetapi akan terus didorong dalam waktu dekat.
“Ini kesadaran pribadi menghargai kultur dan masyarakat itu yang harus dilakukan walaupun aturannya belum ada tetapi harus ada kesadaran pribadi,”tandasnya. [PapuaPos]
“Ada berbagai kebijakan pemerintah yang tentu saat ini sementara dilaksanakan dalam empat bulan terakhir yang harus mendapat dukungan dari semua pihak,” kata Enembe belum lama ini.
Menurut Gubernur, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat empat bulan tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kepada semua masyarakat yang ada di atas tanah ini dari manapun asalnya dan apapun golongannya harus bersama-sama pemerintah mewujudkan dan memajukan pembangunan di Papua.
Sebagai pemimpin di Papua tentunya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mensejahterahkan masyarakat Papua, menjaga keamanan, menjalin persaudaraan, persahabatan dan menjaga kekeluargaan.
“Kita tidak memandang dari mana asalnya, namun yang terpenting adalah mencari kepercayaan untuk mengabdi di atas tanah ini untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kemajuan Papua,”terangnya.
Adanya keanekaragaman di Papua yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat budaya, Oleh karena itu keanekaragaman harus harus tetap dijaga demi keutuhan persatuan dan kesatuan.
“Saya sudah sampai kepada setiap orang kalau kita memberi jaminan kepada setiap orang seperti jaminan keamanan, persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan. Maka Kita akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan,”jelasnya.
Pada kesempatan tersebut gubernur mengaku mendapat surat dari DPRD,MRP dan DPRP terkait Pilkada pada tiga kabupaten yang akan melakukan Pilkada yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak dan Kabupaten Timika.
“Mereka meminta jika Gubernur benar-benar ingin menjalankan Otsus Plus, maka harus dibuktikan pada Pilkada tiga kabupaten tersebut dimana Bupati harus orang asli Papua,”terangnya.
Dalam surat tersebut guberur mengaku, jika bupati pada tiga kabupaten tersebut bukan orang asli Papua maka tidak usah berbicara masalah Otsus Plus. Karena orang Papua diberikan kesempatan di Papua untuk menjadi Bupati dan Wakil bupati, Dengan demikian walaupun Otsus plus belum rampung, namun hal ini tidak akan mungkin berlaku mundur tetapi akan terus didorong dalam waktu dekat.
“Ini kesadaran pribadi menghargai kultur dan masyarakat itu yang harus dilakukan walaupun aturannya belum ada tetapi harus ada kesadaran pribadi,”tandasnya. [PapuaPos]