LP3ES Nilai Penyelenggaraan Pemilu di Pegunungan Tengah Amburadul
pada tanggal
Wednesday, 21 August 2013
JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) menyatakan, kondisi geografis di wilayah Pegunungan Tengah Papua membuat infrastruktur penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) masih sangat minim.
Penyelenggara Pemilu, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantralih), di beberapa distrik malah belum terbentuk.
Padahal, keberadaannya sangat penting untuk melakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pengumuman DPS pada 11 sampai 24 Juli 2013.
Perlu diketahui, wilayah pegunungan Papua, meliputi Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Mimika, Puncak Jaya, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya, Puncak dan Nduga.
"Di wilayah pegunungan memang masih banyak kendala, seperti kurang sosialisasi daftar pemilih dan tidak tersedianya formulir pendataan DPS. Pertanyaannya, kalau formulir tidak diserahkan, Pantralih melakukan pendataan pemilih dengan apa?" tanya Direktur LP3ES Kurniawan Zein, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (20/08/2013).
Zein juga menerangkan, dari survei yang dilakukan pada 12 sampai 22 Juli 2013 dengan sample 10 persen dari seluruh distrik di Papaua, atau hanya 39 distrik/kecamatan dari total 389 distrik. Ternyata, Pantralih masih banyak yang belum dibentuk. "Pantralih sebagian besar belum dibentuk di 33 desa di bagian Papua Tengah yang merupakan daerah pegunungan," tegasnya.
Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan KPU No 6, 2013 yang mentakan PPK dan PPS harus dibentuk pada Desesmber 2012 sampai Maret 2013. Sedangkan, Pantralih harus dibentuk pada 15 Maret sampai 15 April 2013.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, justru mengatakan alasan belum dibentuknya penyelenggara Pemilu di Papua, karena anggota KPU di beberapa distrik di Papua sudah selesai masa tugasnya dan kewenangannya diambil alih oleh KPU Provinsi dan Pusat.
"Ada 26 Kabupaten/Kota yang sekarang sedang berproses rekrutmennya. Jadi problem di lapangan cukup krusial. Kami sekarang untuk Papua, khusus DPS kemarin untuk pengunggahan data untuk Papua dan Papua Barat belum optimal. Jadi banyak kendala yang harus kita upayakan dengan segera," tuntas Ferry. [Okezone]
Penyelenggara Pemilu, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantralih), di beberapa distrik malah belum terbentuk.
Padahal, keberadaannya sangat penting untuk melakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pengumuman DPS pada 11 sampai 24 Juli 2013.
Perlu diketahui, wilayah pegunungan Papua, meliputi Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Mimika, Puncak Jaya, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya, Puncak dan Nduga.
"Di wilayah pegunungan memang masih banyak kendala, seperti kurang sosialisasi daftar pemilih dan tidak tersedianya formulir pendataan DPS. Pertanyaannya, kalau formulir tidak diserahkan, Pantralih melakukan pendataan pemilih dengan apa?" tanya Direktur LP3ES Kurniawan Zein, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (20/08/2013).
Zein juga menerangkan, dari survei yang dilakukan pada 12 sampai 22 Juli 2013 dengan sample 10 persen dari seluruh distrik di Papaua, atau hanya 39 distrik/kecamatan dari total 389 distrik. Ternyata, Pantralih masih banyak yang belum dibentuk. "Pantralih sebagian besar belum dibentuk di 33 desa di bagian Papua Tengah yang merupakan daerah pegunungan," tegasnya.
Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan KPU No 6, 2013 yang mentakan PPK dan PPS harus dibentuk pada Desesmber 2012 sampai Maret 2013. Sedangkan, Pantralih harus dibentuk pada 15 Maret sampai 15 April 2013.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, justru mengatakan alasan belum dibentuknya penyelenggara Pemilu di Papua, karena anggota KPU di beberapa distrik di Papua sudah selesai masa tugasnya dan kewenangannya diambil alih oleh KPU Provinsi dan Pusat.
"Ada 26 Kabupaten/Kota yang sekarang sedang berproses rekrutmennya. Jadi problem di lapangan cukup krusial. Kami sekarang untuk Papua, khusus DPS kemarin untuk pengunggahan data untuk Papua dan Papua Barat belum optimal. Jadi banyak kendala yang harus kita upayakan dengan segera," tuntas Ferry. [Okezone]