Kondisi Perbankan di Tanah Papua Masih Jauh Dari Standar Bank Sentral
pada tanggal
Wednesday, 21 August 2013
“Fungsi intermediasi perbankan terlihat cukup meningkat seperti tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga di sisi pasiva perbankan yang tumbuh sebesar 11,68% (yoy),” ungkap Kepala Perwakilan BI Papua dan Papua Barat Hasiholan Siahaan, Sabtu (17/08/2013).
Sementara itu, penyaluran pinjaman oleh perbankan tumbuh 31,10% (year on year) dan mendorong meningkatnya loan to deposit rate (LDR) perbankan menjadi 59,73% (yoy) pada triwulan II/2013 dari 58,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Namun demikian, tambah Hasiholan dalam Kajian Ekonomi Regional Provinsi Papua dan Papua Barat Triwulan II/2013, LDR tersebut masih jauh dari range minimal 78% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Secara umum, total aset perbankan di dua provinsi paling timur itu umbuh 9,20% (yoy) menjadi Rp48,48 triliun, terutama disumbang oleh tingginya pertumbuhan kredit sebesar 31,10% (yoy) menjadi Rp22,85 triliun.
Kredit konsumsi dan modal kerja menjadi porsi terbesar dalam kredit yang diberikan dengan total share mencapai 84% dan masing-masing tumbuh 41,01% (yoy) jadi Rp10,45 triliun dan 18,92% (yoy) menjadi Rp8,89 triliun.
“Walaupun share kredit investasi masih relatif lebih kecil, namun sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup besar yakni 38,02%,” ungkap BI.
Pertumbuhan kredit itu masih diimbangi oleh kualitas pinjaman yang cukup berkualitas, tercermin dari rendahnya kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 1,83%, di bawah batas maksimum 5%.
Apabila dilihat dari segi nominal kredit macet, terjadi peningkatan 72,44% (yoy) menjadi Rp417 miliar per akhir triwulan II/2013 dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp242 miliar.
Pada sisi pasiva, peningkatan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp38,25 triliun per akhir triwulan kedua terutama disumbang oleh peningkatan deposito dengan pertumbuhan sebesar 29,11% (yoy) menjadi Rp7,7 triliun.
Diikuti oleh pertumbuhan tabungan sebesar 11,53% (yoy) menjadi Rp15,29 triliun, serta giro yang naik sebesar 4,69% (yoy) menjadi Rp15,26 triliun.
Menurut BI, rendahnya pertumbuhan giro terutama disebabkan oleh belum cairnya dana perimbangan pemerintah pada triwulan laporan.
Peran BPD
Khusus di Provinsi Papua, total aset perbankan mencapai Rp37,92 triliun per akhir Juni 2013. Dari jumlah itu, bank umum milik pemerintah masih dominan dengan pangsa 81%.
Diikuti bank umum swasta nasional dan BPR dengan pangsa 19% dan total aset masing-masing Rp6,72 triliun dan Rp547 miliar.
BI menegarai tingginya dominasi bank pemerintah karena besarnya dana APBD dan Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Daerah Papua yang ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.
“Persiapan PT. BPD Papua menjadi bank regional champion (BRC) masih berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah besarnya dana penempatan milik (giro) Pemda di BPD yang mencapai lebih dari 50% dari DPK-nya,” tulis BI dalam laporan triwulanan.
Dari segi jaringan kantor, tambah BI, Bank Papua telah mampu memerankan fungsinya sebagai bank regional champion di wilayahnya.
BI menggarisbawahi peran intermediasi perbankan di wilayah Papua masih belum optimal sebagaimana tercermin dari LDR yang hanya 57,71%.
Terbatasnya jumlah usaha baik UMKM maupun usaha besar di Papua menjadi salah satu penyebab rendahnya daya serap dunia usaha terhadap kredit perbankan.
Selain itu, tulis BI, jaringan kantor perbankan dengan tingkat tertinggi adalah kantor wilayah (3 bank umum) serta satu bank umum (BPD) ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya LDR.
“Level jaringan kantor yang semakin kecil menunjukkan kewenangan pemberian kredit yang juga lebih kecil. Selain itu, rendahnya entrepreneurship yang diperkirakan hanya sekitar 0,20% dari seluruh Penduduk Papua juga ikut menjadi penyebab rendahnya LDR di Papua,” ungkapnya. [Bisnis]