Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua Minta Pemerintah Indonesia Hentikan Kekerasan dan Penindasan
pada tanggal
Saturday, 17 August 2013
KOTA JAYAPURA - Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua meminta pemerintah Indonesia menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan di Bumi Cenderawasih.
Menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-68, Forum Gereja meminta pemerintah membuka diri guna menyelesaikan masalah Papua, secara demokratis dan bermartabat dengan cara dialog dengan rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak internasional yang netral.
“Kami meminta Juha Christensen dari PACTA, yang pernah memediasi dialog konflik ACEH/GAM dan RI untuk menjadi penengah dalam dialog antara Papua dan Indonesia,” kata Ketua Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua, Pendeta Benny Giay dalam surat elektroniknya yang diterima KBR68H, Jumat (16/08/2013).
Hingga saat ini pihaknya melihat kemerdekaan Indonesia masih menunjukkan wajah kekerasan di tanah Papua. Salah satunya kebebasan berekspresi di Bumi Cenderawasih masih dikekang.
“Tuntutan dialog, Papua Merdeka atau aksi demo mendukung kunjungan MSG (Melanesian Spearhead Group) ke Papua dan Indonesia masih terus disuarakan oleh para aktivis,” ujarnya. [KBR68H/PortalKBR| Kompas]
Menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-68, Forum Gereja meminta pemerintah membuka diri guna menyelesaikan masalah Papua, secara demokratis dan bermartabat dengan cara dialog dengan rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak internasional yang netral.
“Kami meminta Juha Christensen dari PACTA, yang pernah memediasi dialog konflik ACEH/GAM dan RI untuk menjadi penengah dalam dialog antara Papua dan Indonesia,” kata Ketua Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua, Pendeta Benny Giay dalam surat elektroniknya yang diterima KBR68H, Jumat (16/08/2013).
Hingga saat ini pihaknya melihat kemerdekaan Indonesia masih menunjukkan wajah kekerasan di tanah Papua. Salah satunya kebebasan berekspresi di Bumi Cenderawasih masih dikekang.
“Tuntutan dialog, Papua Merdeka atau aksi demo mendukung kunjungan MSG (Melanesian Spearhead Group) ke Papua dan Indonesia masih terus disuarakan oleh para aktivis,” ujarnya. [KBR68H/PortalKBR| Kompas]