Dermaga Kimaam Belum Rampung, Romanus Mbaraka akan Tinjau PT Dolarosa
pada tanggal
Saturday, 31 August 2013
KIMAAM (MERAUKE) – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, melakukan peninjauan terhadap pembangunan Dermaga Kimaam yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Sayangnya, orang nomor satu di daerah ini, menjadi marah dan sangat kecewa. Pasalnya, pekerjaan hanya berjalan di tempat dan tidak ada kemajuan sama sekali.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Papua Pos, Selasa (27/08/2013), pekerjaan dimaksud, ditangani oleh PT Dolarosa dibawa pimpinan Semuel Kadang. Saat pelaksanaan peninjauan pun, tidak ada kegiatan sama sekali. Hanya dua tiang yang dipajang di tengah pelabuhan, namun belum berdiri kokoh juga. Sedangkan lainnya, masih berada di luar area bandara.
Kepada media ini di Ibukota Distrik Kimaam, Bupati Mbaraka menegaskan, pekerjaan proyek yang ditangani oleh kontraktor dan kurang adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke itu, adalah suatu kelalaian yang telah dibuat kepada rakyat. Proyek tersebut, sudah dua tahun anggaran. Namun, tidak ada tanda kemajuan sama sekali. “Ini adalah suatu bentuk kelalaian dari rekanan bersama dinas terkait,” tegasnya.
Sekembalinya meninjau proyek Dermaga Kimaam itu, lanjut Bupati Mbaraka, akan segera melakukan rapat evaluasi serta meninjau semua dokumen kontrak agar disesuaikan dengan aturan. Jika kontraktor bersangkutan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan, maka sesuai aturan, akan dilakukan peninjauan kembali.
Dimana, jelas Bupati Mbaraka, apakah akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kontraktor dan harus mengembalikan sejumlah nilai atau pemerintah membayar sesuai perkembangan kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan? “Kita akan melihat sesuai dengan klausal dalam kontrak yang sudah ditandatangani bersama,” katanya.
Berikutnya, demikian Bupati Mbaraka, dari aspek kinerja, merupakan suatu catatan keras bagi dinas pengelola. Karena indikasi menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pengelolaan pekerjaan di instansi itu, sampai sekarang dianggap tidak sempurna. “Saya melihat pengawasan dari dinas terhadap konsultan juga, justru tak berjalan baik. Bahkan, bersama distrik setempat, praktis tidak jalan sama sekali,” tegasnya.
Sehingga, katanya, pengawasan oleh Kepala Distrik Kimaam, Josafat Fonataba terhadap kegiatan proyek dimaksud, tidak berjalan sama sekali. Bahkan, tak ada juga penjelasan teknis yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke kepada distrik. “Ini adalah suatu kesalahan dan harus segera dilakukan evaluasi,” ujarnya. [PapuaPos]
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Papua Pos, Selasa (27/08/2013), pekerjaan dimaksud, ditangani oleh PT Dolarosa dibawa pimpinan Semuel Kadang. Saat pelaksanaan peninjauan pun, tidak ada kegiatan sama sekali. Hanya dua tiang yang dipajang di tengah pelabuhan, namun belum berdiri kokoh juga. Sedangkan lainnya, masih berada di luar area bandara.
Kepada media ini di Ibukota Distrik Kimaam, Bupati Mbaraka menegaskan, pekerjaan proyek yang ditangani oleh kontraktor dan kurang adanya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke itu, adalah suatu kelalaian yang telah dibuat kepada rakyat. Proyek tersebut, sudah dua tahun anggaran. Namun, tidak ada tanda kemajuan sama sekali. “Ini adalah suatu bentuk kelalaian dari rekanan bersama dinas terkait,” tegasnya.
Sekembalinya meninjau proyek Dermaga Kimaam itu, lanjut Bupati Mbaraka, akan segera melakukan rapat evaluasi serta meninjau semua dokumen kontrak agar disesuaikan dengan aturan. Jika kontraktor bersangkutan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan, maka sesuai aturan, akan dilakukan peninjauan kembali.
Dimana, jelas Bupati Mbaraka, apakah akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kontraktor dan harus mengembalikan sejumlah nilai atau pemerintah membayar sesuai perkembangan kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan? “Kita akan melihat sesuai dengan klausal dalam kontrak yang sudah ditandatangani bersama,” katanya.
Berikutnya, demikian Bupati Mbaraka, dari aspek kinerja, merupakan suatu catatan keras bagi dinas pengelola. Karena indikasi menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pengelolaan pekerjaan di instansi itu, sampai sekarang dianggap tidak sempurna. “Saya melihat pengawasan dari dinas terhadap konsultan juga, justru tak berjalan baik. Bahkan, bersama distrik setempat, praktis tidak jalan sama sekali,” tegasnya.
Sehingga, katanya, pengawasan oleh Kepala Distrik Kimaam, Josafat Fonataba terhadap kegiatan proyek dimaksud, tidak berjalan sama sekali. Bahkan, tak ada juga penjelasan teknis yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke kepada distrik. “Ini adalah suatu kesalahan dan harus segera dilakukan evaluasi,” ujarnya. [PapuaPos]