Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nilai Penggunaan Noken dalam Pemilu sebagai alat Manipulasi

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak demokratis. Pasalnya, proses pemungutan suara di beberapa wilayah di dua provinsi itu menerapkan mekanisme noken yang dipimpin kepala suku.

“Sistem noken di sana sangat mudah untuk menjadi alat manipulasi sehingga menjadikan pemilu berjalan tidak demokratis,” ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak usai paparan media Hasil Monitoring Daftar Pemilih Pemilu 2014 di Provinsi Papua, Selasa (20/08/2013) di Jakarta.

Ia mengatakan, kerahasiaan dukungan suara pemilih juga tidak terjamin. Apalagi, katanya, sistem tersebut tidak merinci para individu yang diwakilkan oleh kepala suku.

“Selama ini tidak dibuat secara tegas sehingga sistem ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Masalah lain, karena kurangnya kontrol, jumlah suara melebihi jumlah pemilih di DPT (daftar pemilih tetap),” sambung Nelson.

Di sisi lain, kata dia, mekanisme tersebut telah dilegitimasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, 9 Juni 2009 lalu. "Tapi kan sudah diperbolehkan oleh MK," sergahnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Kurniawan Zein mengatakan, mekanisme noken bukan hanya terjadi pada proses pemungutan suara. Mekanisme tersebut, kata dia, juga diterapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014.

“Hasil survei menunjukkan, di daerah pegunungan di mana sistem pemungutan suara noken diterapkan, kepala suku memerintahkan mendaftarkan pemilih dari anggota suku mereka kepada petugas pendaftaran,” ujar Kurniawan.

Ia mengatakan, proses pendaftaran tidak dilakukan berdasarkan pada prinsip satu orang, satu pendaftaran. Makanya, kata dia, mekanisme tersebut mengandung kelemahan.

“Karena tidak ada mekanisme kontrol pada penambahan dan pengurangan jumlah suara,” pungkasnya. [Kompas| Antara]