Anak Adat Wilayah Saireri Nilai Evaluasi Rapat Dengar Pendapat dengan MRP Masih Jauh dari Tujuan
pada tanggal
Wednesday, 7 August 2013
SERUI (YAPEN) - Rapat dengar pendapat yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan perwakilan anak-anak adat dari 7 wilayah adat di Papua guna membahas dan mengevaluasi persoalan-persoalan yang dialami rakyat papua selama kurang lebih 12 tahun, yang implementasinya masih sangat jauh dari sasaran bidang pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan perekonomian rakyat.
“Pada kegiatan dengar pendapat yang dilakukan MRP tersebut khusus untuk wilayah adat Saireri telah kami lakukan evaluasi secara teknis dan secara politik, antara lain Otsus Papua belum memiliki grand desain untuk mengetaui pencapaian Otsus selama kurun waktu lima tahun, apakah sudah terukur ataukah belum, sehingga perwakilan merasa sulit untuk melakukan evaluasi,” ungkap Benon Waimuri selaku anggota Tim evaluasi Otsus perwakilan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bintang Papua Senin (05/08/2013) kemarin di kediamannya.
Menurut Waimuri, selain tidak dimilikinya grand desain, tim juga merasa kewalahan karena belum mendapatkan data yang tepat dan akurat mengenai orang asli Papua serta tidak dimilikinya visi yang tepat dari para penyusun program Otsus bagi Papua sehingga baru berjalan 12 tahun Otsus sudah bermasalah dan dinyatakan gagal.
Dengan demikian menurut Waimuri, tim evaluasi mengambil kesimpulan bahwa sementara pemerintah pusat menjelaskan Otsus plus merupakan tindakan yang membingungkan masyarakat Papua karena tim harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, barulah hasil evaluasi tersebut dijadikan point untuk melakukan amandemen terkait dengan kebijakan Otsus.
“Untuk menjernihkan persoalan Otsus ini, kami masyarakat adat berkomitmen bahwa masyarakat harus berdialog secara langsung dengan Presiden, sehingga Presiden akan mendengarkan hasil evaluasi ini secara langsung kemudian Presiden akan menurunkan kebijakan baru yang di sebut kebijakan Otsus plus,” tuturnya.
Menurut Benon Waimuri pernyataan ini telah disepakati oleh MRP dan telah direspon baik oleh Presiden dengan demikian dirinya juga mengharapkan agar Presiden hendaknya menahan kebijakan Otsus plus untuk di sahkan, karena poin-poin dalam kegiatan evaluasi harus didengar dan dicerna oleh Presiden, sehingga kebijakan Otsus plus yang akan diterapkan akan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru diatas persoalan lama kebijakan Otsus Papua. [BintangPapua]
“Pada kegiatan dengar pendapat yang dilakukan MRP tersebut khusus untuk wilayah adat Saireri telah kami lakukan evaluasi secara teknis dan secara politik, antara lain Otsus Papua belum memiliki grand desain untuk mengetaui pencapaian Otsus selama kurun waktu lima tahun, apakah sudah terukur ataukah belum, sehingga perwakilan merasa sulit untuk melakukan evaluasi,” ungkap Benon Waimuri selaku anggota Tim evaluasi Otsus perwakilan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bintang Papua Senin (05/08/2013) kemarin di kediamannya.
Menurut Waimuri, selain tidak dimilikinya grand desain, tim juga merasa kewalahan karena belum mendapatkan data yang tepat dan akurat mengenai orang asli Papua serta tidak dimilikinya visi yang tepat dari para penyusun program Otsus bagi Papua sehingga baru berjalan 12 tahun Otsus sudah bermasalah dan dinyatakan gagal.
Dengan demikian menurut Waimuri, tim evaluasi mengambil kesimpulan bahwa sementara pemerintah pusat menjelaskan Otsus plus merupakan tindakan yang membingungkan masyarakat Papua karena tim harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, barulah hasil evaluasi tersebut dijadikan point untuk melakukan amandemen terkait dengan kebijakan Otsus.
“Untuk menjernihkan persoalan Otsus ini, kami masyarakat adat berkomitmen bahwa masyarakat harus berdialog secara langsung dengan Presiden, sehingga Presiden akan mendengarkan hasil evaluasi ini secara langsung kemudian Presiden akan menurunkan kebijakan baru yang di sebut kebijakan Otsus plus,” tuturnya.
Menurut Benon Waimuri pernyataan ini telah disepakati oleh MRP dan telah direspon baik oleh Presiden dengan demikian dirinya juga mengharapkan agar Presiden hendaknya menahan kebijakan Otsus plus untuk di sahkan, karena poin-poin dalam kegiatan evaluasi harus didengar dan dicerna oleh Presiden, sehingga kebijakan Otsus plus yang akan diterapkan akan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru diatas persoalan lama kebijakan Otsus Papua. [BintangPapua]