Tidak Konsisten, DPR Papua Minta Presiden Evaluasi Kinerja Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

KOTA JAYAPURA - DPR Papua meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang saat ini dinilai tidak konsisten dalam melakukan tugasnya di Bumi Cenderawasih.

Ketua Komisi Infrastruktur DPR Papua, Yan Mandenas mengatakan ada tumpang tindih bahkan terkesan pengambil alihan kebijakan antara UP4B dan pemerintah daerah setempat dengan diterbitkannya Perpres no 40/2014 tentang percepatan infrastruktur yang digagas oleh UP4B.

“Ini Pepres ini sebagian besar dia mencakup ruas-ruas jalan provinsi yang sudah kita dikerjakan begitu dan mau diambil alih lagi oleh UP4B, seperti ruas logistic center power station. Ini provinsi sudah investasi keluarkan anggaran situ kurang lebih 300 M. Sekarang UP4B percepatan lagi dengan perpres itu untuk mau kerjakan. Tapi yang saat ini kita melihat bahwa justru UP4B lebih banyak berperan juga masalah infrastruktur. Terkesan dia mengambil alih kebijakan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Ketua Komisi Infrastruktur DPR Papua, Yan Mandenas menambahkan seharusnya UP4B tetap dijalurnya sendiri, misalnya hal-hal yang sifatnya koordinasi dan sinkronisasi program-program yang akan dilakukan oleh pemda kepada pemerintah pusat, sehingga dapat meminimalisir pemanfaatan anggaran didalam satu program kegiatan.

Selain itu, tugas UP4B di Papua juga untuk meminimalisir isu-isu aktual di daerah, sehingga dapat digagas dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan juga dapat segera mungkin direspon agar tidak menjadi konflik di Papua. [PortalKBR]