Sekretaris Duta Besar Amerika Serikat, Kunjungi Forum Kerja LSM Papua
pada tanggal
Tuesday, 30 July 2013
Usai bertemu dengan beberapa anggota Forum Kerja (Foker) LSM Papua di Jalan Yoka, Distrik Heram Senin (29/07/2013) kemarin, pria bule yang ditemani oleh satu rekan wanitanya itu langsung meninggalkan kantor Foker dan bergegas menuju ELSHAM Papua.
Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Lienche F. Maloali, mengatakan, tujuan pertemuan itu adalah untuk mengajak LSM yang ada di Papua agar tidak berhenti melainkan terus memberikan informasi tentang perkembangan dan juga berbagai pelanggaran yang terjadi di Papua kepada mereka atau pemerintahan AS.
Informasi yang disampaikan oleh LSM di Papua itu, oleh mereka akan dilanjutkan lagi kepada pemimpin–pimpinan tertinggi yang ada di daerah itu.
“Apa yang disampaikan oleh James P Feldmaye adalah mereka selalu mendapatkan informasi terkini dari orang – orang lembaga seperti kita ini untuk mereka sampaikan kepada orang – orang penting seperti kedutaan, mapun juga sampai kepada orang – orang di senat juga sampai di kongres dan Presiden Amerika,” kata Maloali.
Bahkan kata Maloali, dalam pertemuan tertutup itu, mereka juga menyampaikan kepada Jamse bersama rekannya bahwa Foker sebenarnya sudah hampir jera untuk menyuarakan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) yang terus dan berulang kali terjadi tapi belum ada tanggapan serius dari pihak luar.
“Kita sedikit frustrasi karena walaupun sering kita memberitakan ini tapi pelanggaran HAM itu terus menerus terjadi di Papua. Tapi mereka bilang hal kecil apapun yang kita bicarakan juga itupun sampai ke mereka dan juga orang – orang besar di sana, dan mereka minta untuk kita tidak boleh jera memberitakan apa yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu juga ada permintaan dari salah satu anggota LSM, Bas Wamafma, bahwa pemerintah AS harus memberitahukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang dan memberikan kebebasan bagi jurnalis asing untuk melakukan tugas jurnalisnya di Papua.
Menanggapi itu, Jamse mengatakan bahwa mereka sudah memperjuangkan itu di pertemuan besar di Jenewa. “Dia mengatakan bahwa itu menjadi catatan penting bagi mereka bahwa kebebasan pers untuk Papua itu harus.”
Pada pertemuan itu juga, Foker menyingung mengenai beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni, ketika masyarakat Papua hendak mengeluarkan pendapat, tanpa melakukan tindak kekerasan, pemerintah menganggap itu sebagai makar.
“Tanggapan dia (Jamse, red) tentang apa yang kami sampaikan adalah menanggapi itu dengan positif dan mereka juga sudah mengambil langka - langkah yang lebih baik untuk Papua,” pungkasnya. [PapuaPos| Twitter UGM]