Rakyat Papua Berhak Pertanyakan Kebijakan Otsus Plus
pada tanggal
Friday, 26 July 2013
“Apa itu Otsus Plus ?, dari mana asalnya, siapa yang minta, dan apa dasar dari diberikannya Otsus Plus ini ?,” tanya Sofia saat ditemui wartawan di Abepura, Senin (23/07/2013) lalu.
Sofia menandaskan, dirinya memahami kalau memang itu dilakukan demi kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian rakyat, hanya saja ada beberapa hal yang juga penting untuk dilakukan, seperti melakukan evaluasi terhadap Otonomi Khusus (Otsus).
“Pemerintah perlu memperhatikan banyak hal untuk lebih mensejahterakan rakyat, tetapi tidak berarti kita mengabaikan hal penting lainnya,”Mari kita evaluasi Otsus itu dengan baik, sehingga kita bisa tahu, sejauh mana keberhasilan Otsus tersebut, tetapi kenapa tiba-tiba muncul ini lah, itu lah, Otsus plus itu darimana, siapa yang minta ? apakah hadirnya Otsus Plus ini sebagai indikasi gagalnya Otsus ? kan belum tentu, jadi akan jauh lebih baik kalau Otsus itu di evaluasi dulu oleh Kemendagri,” pinta Sofia.
Bagi Sofia, sejak awal, Otsus tidak sepenuhnya kuat, karena tidak didukung dengan pondasi aturan atau Perdasi dan Perdasus,”Otsu situ bisa mendarat dengan baik kalau ada penjabaran Perdasus dan Perdasi agar dapat meminimalisir kemungkinan berseberangan dengan undang-undang atau aturan-aturan sektoral lainnya yang berlaku di Indonesia,” tandasnya.
Pada akhirnya, menurut Sofia, jangan menyalahkan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa Otsus adalah Pemerintah memberikan kepala tetapi tetap memegang ekor, hal itu terbukti dari lemahnya kewenangan MRP sebagai Lembaga Representatif.
Sofia berharap, kedepannya, pemerintah lebih memperhatikan hal-hal tersebut, sehingga akhirnya tidak menjadi boomerang dan bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Sementara terakit pelanggaran HAM yang selalu digaungkan terjadi di Papua, seperti kasus Biak berdarah dan lain sebagainya, Sofia meminta agar apabila hal itu benar-benar terjadi, Negara harus siap mengakui dan minta maaf kepada rakyat.
”Teman-teman masih ingat kan ketika Jepang meminta maaf kepada Indonesia karena kekerasan pelanggaran yang mereka akui terjadi dan dilakukan di Indonesia, saya berharap kalau memang pelanggaran itu terjadi, Negara harus mengakuinya dan siap meminta maaf,” harapnya.
Sofia juga berharap agar Negara harus bisa menjamin perempuan dan anak-anak yang lahir dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan dan lainnya.
”Kaum perempuan itu korban dan obyek kekerasan dan pemerkosaan, beban mereka semakin besar ketika mereka harus hamil dan melahirkan anak dari hasil sebuah pemerkosaan, kalau benar ada pelanggaran HAM dan kasus pemerkosaan, Negara harus menjamin mereka dan anak-anak mereka, ini harapan saya sebagai perempuan Papua,” tuturnya. [BintangPapua| GambarPapua]