Protes Data Penerima BLSM, Warga Obrak-abrik Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
pada tanggal
Friday, 12 July 2013
MANOKWARI - Puluhan warga dari 11 distrik di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manokwari di Jalan Percetakan Sanggeng, Jumat (05/07/2013).
Mereka memprotes data penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wit ini berlangsung anarkis. Mereka datang membawa beberapa batang bambu dengan maksud untuk memalang kantor BPS yang belum lama diresmikan penggunaannya ini.
Massa masuk ke dalam ruangan kantor yang membuat para karyawan lari kocar-kacir menyelematkan diri. Tak hanya itu, massa juga sempat mengobrak-abrik dan menjatuhkan dokumen dari atas meja hingga berhamburan di lantai. Pintu kantor sempat dipalang dengan menggunakan bambo namun akhirnya dibuka setelah aparat kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan situasi.
Ones Mandacan salah seorang kepala kampung di Distrik Testega mengatakan, data penerima BLSM tidak tepat, lantaran banyak warga miskin tak mendapat bantuan. Di Distrik Testega terdapat 15 kampung dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.262 yang semuanya dapat dikategorikan miskin tetapi ternyata hanya 111 KK yang terdata sebagai penerima BLSM.
"Kami minta penerima BLSM ditambah. Banyak yang belum masuk sebagai penerima bantuan. Kami minta supaya tiap-tiap kampung ditambah 50 sampai 60 KK untuk dapat dana BLSM. Dorang harus tambah kalau tidak kami akan datang lagi untuk palang kantor ini," ujarnya.
Setelah menyampaikan tuntutan massa membubarkan diri sekitar pukul 12.00 Wit. Petugas kebersihan kantor BPS Manokwari sibuk merapikan kembali dokumen yang berserahkan di lantai. Sampah daun bambu dan kertas dibersihkan. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Drs Simon Sapary, MSi menyayangkan aksi di kantor BPS Manokwari ini. Menurutnya, aksi ini terjadi karena kesalahpahaman masyarakat.
"Ada kesalahpahaman dari kita semua dalam menyalurkan BLSM ini. Kalau dikatakan BPS salah lakukan pendataan itu tidak tepat. Karena pendataan untuk keperluan BLSM ini dilakukan tahun 2011 lalu. Namun data yang ada tidak diklarifikasi lagi," tukasnya. [RadarSorong]
Mereka memprotes data penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wit ini berlangsung anarkis. Mereka datang membawa beberapa batang bambu dengan maksud untuk memalang kantor BPS yang belum lama diresmikan penggunaannya ini.
Massa masuk ke dalam ruangan kantor yang membuat para karyawan lari kocar-kacir menyelematkan diri. Tak hanya itu, massa juga sempat mengobrak-abrik dan menjatuhkan dokumen dari atas meja hingga berhamburan di lantai. Pintu kantor sempat dipalang dengan menggunakan bambo namun akhirnya dibuka setelah aparat kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan situasi.
Ones Mandacan salah seorang kepala kampung di Distrik Testega mengatakan, data penerima BLSM tidak tepat, lantaran banyak warga miskin tak mendapat bantuan. Di Distrik Testega terdapat 15 kampung dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.262 yang semuanya dapat dikategorikan miskin tetapi ternyata hanya 111 KK yang terdata sebagai penerima BLSM.
"Kami minta penerima BLSM ditambah. Banyak yang belum masuk sebagai penerima bantuan. Kami minta supaya tiap-tiap kampung ditambah 50 sampai 60 KK untuk dapat dana BLSM. Dorang harus tambah kalau tidak kami akan datang lagi untuk palang kantor ini," ujarnya.
Setelah menyampaikan tuntutan massa membubarkan diri sekitar pukul 12.00 Wit. Petugas kebersihan kantor BPS Manokwari sibuk merapikan kembali dokumen yang berserahkan di lantai. Sampah daun bambu dan kertas dibersihkan. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Drs Simon Sapary, MSi menyayangkan aksi di kantor BPS Manokwari ini. Menurutnya, aksi ini terjadi karena kesalahpahaman masyarakat.
"Ada kesalahpahaman dari kita semua dalam menyalurkan BLSM ini. Kalau dikatakan BPS salah lakukan pendataan itu tidak tepat. Karena pendataan untuk keperluan BLSM ini dilakukan tahun 2011 lalu. Namun data yang ada tidak diklarifikasi lagi," tukasnya. [RadarSorong]