DPR Papua Desak Pemprov Papua Beli Twin Otter
pada tanggal
Tuesday, 16 July 2013
KOTA JAYAPURA - Komisi D DPR Papua, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Yan Mandenas, mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar tahun ini segera melakukan pengadaan pesawat jenis Twin Otter untuk melayani wilayah pedalaman Papua.
Pasalnya, saat ini saat ini tarif angkutan penerbangan (Baik Cargo dan penumpang) di wilayah pedalaman meningkat cukup signifikan.
“Minimal harus ada dua unit pesawat jenis Twin Otter untuk melayani pedalaman terlebih dahulu. Walaupun target kita bisa meningkat menjadi 10 unit dan saya pikir uang Otsus ini kita gunakan sebanyak-banyak untuk membeli transportasi saja,” jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, (15/07/2013).
Dijelaskannya, untuk harga satu unit pesawat saja, diperkirakan mencapai Rp 60 Milliar, sehingga jika membeli tiga unit pesawat saja itu harganya kurang lebih sekitar Rp 180 Milliar. Untuk itu, jika pada APBD Tahun Anggaran 2014 mendatang, dianggarkan Rp 200 Milliar saja, itu sudah cukup menjawab permasalahan transportasi di wilayah pedalaman Papua, dalam hal ini meringankan beban masyarakat itu sendiri.
“Namun nantinya untuk pengelolaannya, tentunya wajib harus dengan manajemen yang sehat dan bebas dari intervensi siapapun. Misalnya kalau pemerintah menggunakan pesawat tersebut, harus wajib dibayar sesuai ketentuan yang ada. Demikian juga dengan masyarakat gunakan sesuai ketentuan yang ada,” tandasnya.
Hal ini dimaksudkan supaya adanya anggaran operasional yang tersedia untuk membiayai kebutuhan operasional pesawat itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi juga setidaknya tidak menimbulkan beban untuk pengadaan maintenance dan lainnya pada APBD Provinsi Papua.
Untuk itu Komisi D terus mendesak agar draft MOU kontrak berjamaah yang selama ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungan dan Staf dari Badan Pengelolaan keuangan daerah untuk segera menyelesaikan itu agar DPRP dan gubernur menandatangani hal itu.
“Kami sudah lapor ke Gubernur Papua dan sudah disetujui. Sekarang kami butuh draftnya, kalau sudah ditanda tangani oleh Gubernur, maka pembelian pesawat untuk tahap awal kita bisa ke Kanada untuk deposit dengan anggaran Rp. 15 milliar yang tersedia,” ujarnya.
“Setelah itu dalam induk APBD 2014 kita sudah komunikasikan dengan Gubernur. Kalau gubernur juga sudah mendukung itu, maka kita bisa anggarkan Rp. 100 Milliar untuk membayar dua unit pesawat dulu yang didatangkan untuk melayani wilayah pedalaman. Minimal satu di parkir di Timika dan satu unit di Jayapura. Untuk masuk ke wilayah pedalaman di Papua,” sambungnya. [BintangPapua]
Pasalnya, saat ini saat ini tarif angkutan penerbangan (Baik Cargo dan penumpang) di wilayah pedalaman meningkat cukup signifikan.
“Minimal harus ada dua unit pesawat jenis Twin Otter untuk melayani pedalaman terlebih dahulu. Walaupun target kita bisa meningkat menjadi 10 unit dan saya pikir uang Otsus ini kita gunakan sebanyak-banyak untuk membeli transportasi saja,” jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, (15/07/2013).
Dijelaskannya, untuk harga satu unit pesawat saja, diperkirakan mencapai Rp 60 Milliar, sehingga jika membeli tiga unit pesawat saja itu harganya kurang lebih sekitar Rp 180 Milliar. Untuk itu, jika pada APBD Tahun Anggaran 2014 mendatang, dianggarkan Rp 200 Milliar saja, itu sudah cukup menjawab permasalahan transportasi di wilayah pedalaman Papua, dalam hal ini meringankan beban masyarakat itu sendiri.
“Namun nantinya untuk pengelolaannya, tentunya wajib harus dengan manajemen yang sehat dan bebas dari intervensi siapapun. Misalnya kalau pemerintah menggunakan pesawat tersebut, harus wajib dibayar sesuai ketentuan yang ada. Demikian juga dengan masyarakat gunakan sesuai ketentuan yang ada,” tandasnya.
Hal ini dimaksudkan supaya adanya anggaran operasional yang tersedia untuk membiayai kebutuhan operasional pesawat itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi juga setidaknya tidak menimbulkan beban untuk pengadaan maintenance dan lainnya pada APBD Provinsi Papua.
Untuk itu Komisi D terus mendesak agar draft MOU kontrak berjamaah yang selama ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungan dan Staf dari Badan Pengelolaan keuangan daerah untuk segera menyelesaikan itu agar DPRP dan gubernur menandatangani hal itu.
“Kami sudah lapor ke Gubernur Papua dan sudah disetujui. Sekarang kami butuh draftnya, kalau sudah ditanda tangani oleh Gubernur, maka pembelian pesawat untuk tahap awal kita bisa ke Kanada untuk deposit dengan anggaran Rp. 15 milliar yang tersedia,” ujarnya.
“Setelah itu dalam induk APBD 2014 kita sudah komunikasikan dengan Gubernur. Kalau gubernur juga sudah mendukung itu, maka kita bisa anggarkan Rp. 100 Milliar untuk membayar dua unit pesawat dulu yang didatangkan untuk melayani wilayah pedalaman. Minimal satu di parkir di Timika dan satu unit di Jayapura. Untuk masuk ke wilayah pedalaman di Papua,” sambungnya. [BintangPapua]