Dialog Damai Papua-Jakarta Solusi Terbaik
pada tanggal
Monday, 29 July 2013
KOTA JAYAPURA - Pengamat hukum internasional dan sosial politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (Fisip Uncen) Jayapura, Marinus Yaung menilai dialog damai Papua-Jakarta merupakan solusi terbaik selesaikan masalah di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Hari ini kami sepakat bahwa dialog Papua-Jakarta merupakan pilihan terbaik yang harus dilakukan lebih dahulu baru kita setujui atau baru Otsus Plus dilaksanakan," kata Marinus kepada Antara Jayapura, Sabtu (27/07/2013).
Karena menurut Marinus Yaung, persoalan Papua bukan saja soal kesejahteraan tetapi lebih dari itu, yaitu persoalan politik yang harus segera dibahas dengan damai.
"Persoalan Papua sekali lagi bukan karena persoalan kesejahteraan tetapi lebih kepada persoalan politik," katanya.
Terkait Otsus, Marinus berpendapat bahwa setiap tahunnya Jakarta selalu mengevaluasi.
"Jakarta tiap tahun mengevaluasi UU Otsus, kita di Papua baru 12 tahun Otsus ini dievaluasi. Dan setiap kali Jakarta lakukan evaluasi, Jakarta selalu punya kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi," katanya melanjutkan pada 2010, Otsus Papua sudah direkomendasi untuk dihentikan.
"Hal ini sebenarnya sudah ditegaskan sejak saat itu agar Otsus Papua dihentikan. Sebelum ada UP4B, pemerintah telah merekomendasikan agar Otsus Papua direkonstruksi atau diganti dengan UU yang baru. Sehingga itu sebabnya muncul Ostus Plus dari Presiden SBY ketika dia undang Farid Husein dan Bambang Darmono ke istana," katanya.
"Sekali lagi kalau ingin menyelesaikan masalah disini (Papua,red) dengan konsep, pikiran dan kacamata Jakarta, saya kira belum bisa. Masalah Papua harus diselesaikan dengan pikiran dan konsep kacamata Papua," sambungnya. [Antara]
"Hari ini kami sepakat bahwa dialog Papua-Jakarta merupakan pilihan terbaik yang harus dilakukan lebih dahulu baru kita setujui atau baru Otsus Plus dilaksanakan," kata Marinus kepada Antara Jayapura, Sabtu (27/07/2013).
Karena menurut Marinus Yaung, persoalan Papua bukan saja soal kesejahteraan tetapi lebih dari itu, yaitu persoalan politik yang harus segera dibahas dengan damai.
"Persoalan Papua sekali lagi bukan karena persoalan kesejahteraan tetapi lebih kepada persoalan politik," katanya.
Terkait Otsus, Marinus berpendapat bahwa setiap tahunnya Jakarta selalu mengevaluasi.
"Jakarta tiap tahun mengevaluasi UU Otsus, kita di Papua baru 12 tahun Otsus ini dievaluasi. Dan setiap kali Jakarta lakukan evaluasi, Jakarta selalu punya kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi," katanya melanjutkan pada 2010, Otsus Papua sudah direkomendasi untuk dihentikan.
"Hal ini sebenarnya sudah ditegaskan sejak saat itu agar Otsus Papua dihentikan. Sebelum ada UP4B, pemerintah telah merekomendasikan agar Otsus Papua direkonstruksi atau diganti dengan UU yang baru. Sehingga itu sebabnya muncul Ostus Plus dari Presiden SBY ketika dia undang Farid Husein dan Bambang Darmono ke istana," katanya.
"Sekali lagi kalau ingin menyelesaikan masalah disini (Papua,red) dengan konsep, pikiran dan kacamata Jakarta, saya kira belum bisa. Masalah Papua harus diselesaikan dengan pikiran dan konsep kacamata Papua," sambungnya. [Antara]