Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Tanah Papua Rp 314 Miliar

KOTA JAYAPURA - Dana Bantuan Langsung  Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Provinsi Papua sebesar Rp 260 miliar dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 54 miliar sehingga jika ditotalkan menjadi Rp 314 miliar.

Demikian diungkapkan Kepala Areal Ritel dan Jasa Keuangan Kantor Area XI Papua Maluku Anggiat Napitupulu usai pembagian dana BLSM, diruang kerjanya di Kantor Pos Area XI Papua - Maluku, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Rabu (10/07/2013) siang.

Kata Anggiat demikian sapaan akrabnya bahwa dana BLSM yang dibagikan pada tahap pertama pada bulan Juli ini berjumlah Rp 130 miliar, sedangkan dana BLSM untuk tahap kedua yang juga berjumlah Rp 130 miliar akan dibagi pada medio September 2013 mendatang terhadap 435.003 orang Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Selain itu, lanjut Anggiat, dana BLSM untuk wilayah Provinsi Papua Barat pada tahap pertama berjumlah Rp 27 miliar kepada 90.547 orang RTS, sementara tahap keduanya juga berjumlah Rp 27 miliar akan dibagikan pada medio Sepetember 2013 mendatang. “Berarti dana BLSM untuk Provinsi Papua dan Papua Barat total secara keseluruhan berjumlah Rp 314 miliar,” jelasnya.

Kata dia, untuk beberapa daerah yang sulit dijangkau atau merupakan darah konflik seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Lany Jaya, Yahukimo, Pegunungan bintang dan beberapa daerah lainnya yang  kurang lebih 21 daerah kategori sulit, pembagian BLSM itu akan dilakukan kerjasama dengan kepala kampung untuk membagikan dana tersebut kepada warganya.

Disinggung mengenai masih adanya beberapa daerah di Papua yang rata- rata penduduknya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan juga Kartu Keluarga(KK) yang mana merupakan salah satu syarat untuk penerimaan dana  BLSM. “Maka itulah kita bekerjasama dengan para kepala kampung, karena mereka yang lebih mengetahui siapa dan jumlah warga mereka,”ujarnya.

Sementara untuk daerah yang tidak aman di Papua, namun warganya harus mendapat BLSM, dia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian untuk bersama – sama melihat permasalahan tersebut.

“Kita kerjasama dengan kepolisian, kita tentukan satu titik lalu kita bagi kepada kepala kampung yang sudah diundang,” tuturnya. [BintangPapua]