Antisipasi Harga Barang Pasca Kenaikan Bahan Bakar Minyak, Tim Terpadu Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Gelar Rapat
pada tanggal
Saturday, 22 June 2013
“Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM tersebut, maka kami lembaga yang tergabung dalam TPID memimpin rapat. Jadi sebelum pengumuman kita mendahului dengan rapat,” ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan TPID di Gedung Negara Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jumat, (21/06/2013).
Ditegaskannya, dengan kenaikan harga BBM tersebut, dirinya meminta kepada para distributor baik distributor BBM maupun distributor Sembako untuk tidak boleh mengambil kesempatan dengan menaikan harga-harga barang dan dengan tidak memperhatikan kondisi masyarakat.
“ Cari untung boleh-boleh saja, asalkan yang wajar-wajar saja dengan tetap menjaga kondisi Papua jangan ada gejolak yang timbul seperti di daerah-daerah lainnya,” ungkapnya kepada wartawan usai memimpin rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah, di Gedung Negara Jayapura, Jumat (21/06/2013).
Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dan harga Sembako, jelas Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan operasi pasar guna memonitoring dan mengendalikan harga-harga barang jelang pengumuman resmi kenaikan harga BBM.
Disamping itu pula melalui surat resmi Gubernur Provinsi Papua TPID bersama Polda Papua akan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan untuk melihat situasi yang terjadi jika ada gejolak-gejolak yang mengakibatkan rakyat menjadi susah akibat dari hal-hal yang mengakibarkan terjadinya gejolak tersebut.
“Saya pikir kerjasama seperti ini harus ada, agar tanah Papua ini tetap aman, damai. Sehingga orang luar belajar kepada kita, kenapa kita yang letaknya sangat jauh bisa aman-aman saja, tetapi daerah lain yang dekat dengan pusat produksi bergejolak,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat, Hasiholan Siahaan mengatakan, pihaknya menyadari akhir-akhir ini terdapat kecenderungan meningkatnya ekspektasi inflasi secara khusus karena ketidakpastian penaikan BBM.
Untuk itu, secara dini BI selalu berupaya merespon peningkatan ekspektasi inflasi tersebut dengan melakukan bauran kebijakan diisi moneter dan stabilitas sektor keuangan agar penagruhnya terhadap nilai tukar tidak terlalu besar sehingga dapat mengganggu petumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya akan terus melanjutkan penguatan operasi moneter melalui pengayaan instrumen moneter dan pendalaman pasar uang rupiah dan valas. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah juga terus diperkuat untuk meminimalkan potensi tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.
“TPID diharapkan dapat membantu melakukan stabilitas harga yang pada akhir-akhir ini cenderung meningkat,” ujarnya.
Lanjutnya, penyebab infasi di Papua sangat berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Keterbatasan industri regional, biaya produksi dan biaya transportasi yang tinggi, biaya-biaya tambahan lainnya, guncangan suplai, gangguan distribusi menjadi determinan utama penyebab tingginya harga di wilayah paling timur di Indonesia ini.
“Sampai dengan Mei 2013, inflasi Papua tercatat cukup tinggi yakni sebesar 6.50 persen atau berada diatas inflasi nasional 5.47 persen. Laju inflasi tersebut juga cukup jauh diatas taret inflasi nasional yang maksimal sebesar 5.5 persen. Untuk menyetarakannya, perlu kerja keras kita semua,” pungkasnya. [BintangPapua| BintangPapua]