Tahun Ini Pemerintah Siapkan Rp.7,8 Triliun untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM)
pada tanggal
Saturday, 4 May 2013
KOTA JAYAPURA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengaku, tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp.7.8 triliun untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Sesuai dengan Undang - undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan Negara wajib membiayai (pasal 31 ayat 1 dan UUD 1945). Sebabnya pemerintah pusat dan daerah bersama –sama masyarakat telah berusaha memuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) .
Dalam sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh yang dibacakan oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Drs.Elieser Renmaur pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Sasana Krida Kantor Gubernur, Jumat (03/05/2013) kemarin mengatakan, akses pendidikan di pengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnyapengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3 T (SM3T).
“Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa,”ungkapnya.
Sejak dua tahun terkhir, telah di buka beberapa Perguruan Tinggi Negeri (termasuk akademi komunitas ) di daerah perbatasan dan di beberapa daerah yang dinilai strategis. Disamping sebagai upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan sebagai sabuk pengaman social dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, telah disiapkan kebijakan-kesempatan khusus bagi putra-putri Papua, Papua Barat, dan daerah 3T lain untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik).
M Nuh mengajak semua pencinta dunia pendidikan, bersama –sama membuka Posko anti drop out (DO) ata anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah.
Sebagai bagaian dari upaya peningkatan kualitas pendidika, insya alalh mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas.
Bertahap, berarti kurikulum tidak di terapkan di semua kelas di setiap jenajng, tetapi hanya di kelas 1, dan kelas 4 untuk janjang SD, dan kelas 7 utnuk SMP, serta kelas 10 untuk SMA dan SMK. Terbatas di artikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakan di sesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah.
Kurikulum 2013 ini di rancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045. [PapuaPos]
Sesuai dengan Undang - undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan Negara wajib membiayai (pasal 31 ayat 1 dan UUD 1945). Sebabnya pemerintah pusat dan daerah bersama –sama masyarakat telah berusaha memuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) .
Dalam sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh yang dibacakan oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Drs.Elieser Renmaur pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Sasana Krida Kantor Gubernur, Jumat (03/05/2013) kemarin mengatakan, akses pendidikan di pengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnyapengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3 T (SM3T).
“Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa,”ungkapnya.
Sejak dua tahun terkhir, telah di buka beberapa Perguruan Tinggi Negeri (termasuk akademi komunitas ) di daerah perbatasan dan di beberapa daerah yang dinilai strategis. Disamping sebagai upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan sebagai sabuk pengaman social dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, telah disiapkan kebijakan-kesempatan khusus bagi putra-putri Papua, Papua Barat, dan daerah 3T lain untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik).
M Nuh mengajak semua pencinta dunia pendidikan, bersama –sama membuka Posko anti drop out (DO) ata anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah.
Sebagai bagaian dari upaya peningkatan kualitas pendidika, insya alalh mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas.
Bertahap, berarti kurikulum tidak di terapkan di semua kelas di setiap jenajng, tetapi hanya di kelas 1, dan kelas 4 untuk janjang SD, dan kelas 7 utnuk SMP, serta kelas 10 untuk SMA dan SMK. Terbatas di artikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakan di sesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah.
Kurikulum 2013 ini di rancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045. [PapuaPos]