Kawasan Perbatasan antara Papua Nugini, Australia, Palau Mudah Tersulut Masalah Pertahanan & Keamanan Negara

KOTA JAYAPURA - Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi paling tertimur dari wilayah NKRI yang berbatasan secara langsung dengan negara lain baik perbatasan darat maupun laut yaitu perbatasan dengan Negara Papua Nugini, Australia dan Republik Palau. Sebagai daerah perbatasan sudah barang tentu menjadi wilayah yang paling mudah diakses oleh negara tetangga lain, sehingga secara otomatis merupakan wilayah yang paling rentan terhadap pengaruh dari luar.

Pengaruh luar tersebut, baik dalam bentuk ideology, politik, sosial maupun budaya, ekonomi serta hal yang tak kalah penting, yakni menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Hal demikian sebagaimana dikemukakan Gubernur Papua yang dibacakan Asisten Sekda Papua membidangi Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat Drs. Elieser Renmaur, pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perbatasan, bertempat di Aula Hotel Muspacgo Jayapura, Selasa (07/05/2013).

Lanjut Gubernur, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain maka wilayah perbatasan perlu diproteksi dalam berbagai hal. Sebab memperhatikan sejumlah permasalahan yang di hadapai di daerah perbatasan, harus pula kita akui bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat sampai saat ini belum kunjung maksimal apalagi Papua merupakan daerah dengan kondisi alam geografis yang cukup sulit, terpencil dan terisolasi.

Hal ini, tambahnya, ikut berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik seperti aksesibilitas terhadap pelayanan transportasi, komunikasi, informasi, pendidikan, kesehatan, listrik air bersih serta sembilan bahan pokok masih sangat rendah, termasuk di dalamnya masih rendahnya pelayanan hokum, maupun informasi tentang NKRI. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam pengelolaan kawasan perbatasan kedepan diperlukan strategi dan koordinasi antar instansi teknis terkait baik pusat maupun daerah, karena dalam mewujudkan program nasional yaitu yang akan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, maka semua instansi teknis pun mempunyai tugas dan peran yang sangat penting. "Oleh karena itu, forum ini saya anggap menjadi moment penting dan strategis khususnya dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang di hadapai di kawasana perbatasan.

Harapan saya, pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat menjadi forum pertemuan yang akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program kerja dalam pengelolaan kawasan perbatasan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat perbatasan yang tersusun dalam rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Papua".

"Sebagai akhir sambutan saya, kepada seluruh peserta dan para nara sumber, saya ucapkan selamat melaksanakan RAKORNIS, dengan penuh harapan semoga dapat menghasilkan hal –hal yang membawa perubahan kea rah perbaikan bagi kehidupan masyarakat perbatasan, yatiu menuju masyarakat yang lebih maju, sejahtera, aman, adil,dan mandiri sesuai Visi Gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera," ujarnya [PemprovPapua]